Penulis: Redaksi

Di hari kedua, beberapa organisasi gerakan perempuan turut hadir, antara lain Maju Perempuan Indonesia (MPI) salah satu gerakan pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan hak-hak perempuan yang beranggotakan perempuan-perempuan hebat mulai dari aktivis, akademisi, hingga pejabat publik. Selain itu, Gerakan Perempuan Peduli Indonesia (GPPI), Gerakan Pemberdayaan Swara Perempuan (GPSP), Komisioner KPAI, Komnas Ham, dan Perwakilan KPI Pusat. Silaturahmi sekaligus buka bersama dengan MPI, GPSP dan GPPI berlangsung di Rumah Dinas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) Kuningan, Jakarta Selatan.“Perempuan Indonesia telah menunjukkan peran dan kontribusi yang luar biasa. Puluhan tahun saya terus mendorong peran-peran perempuan dalam berbagai ruang baik…

Anggota Komisi IX DPR RI Lucy Kurniasari mendorong percepatan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja informal di Batam. Ia menekankan pentingnya cakupan universal coverage alias jaminan universal bagi pekerja bukan penerima upah (BPU), seperti yang telah diterapkan di Surabaya melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu disampaikannya saat pertemuan dengan Dinas Ketenagakerjaan Provinsi Kepulauan Riau di Batam, Kamis (13/3/2025). Kunjungan tersebut merupakan bagian dari agenda spesifik Komisi IX DPR RI. “Kita ingin memastikan bahwa pekerja informal juga mendapatkan perlindungan. Di Surabaya, pekerja seperti RT, RW, kader kesehatan, hingga marbot masjid sudah didaftarkan dalam program jaminan sosial melalui APBD,” ujar…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI, My Esti Wijaya mengatakan bahwa daerah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T) selama ini membutuhkan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan. Menurutnya, pemerintah perlu menyusun regulasi khusus untuk menangani anak yang tidak sekolah dan anak yang rentan putus sekolah. Termasuk, dengan memberikan program pendidikan alternatif melalui pusat kegiatan belajar masyarakat. “Betapa teganya kita sama daerah 3T ini. Saya beri contoh, Sumba Barat Daya punya APBD Rp1,1 triliun dan untuk pendidikan Rp660 miliar, 58 persen lebih itu untuk pendidikan. (Kabupaten) Seram bagian Barat, 50 persen APBD untuk pendidikan. (Kabupaten) Manggarai Timur 49,5 persen (APBD untuk pendidikan). Kita bisa bayangkan…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyambut positif kabar penunjukan Riefian Fajarsyah atau Ifan Seventeen sebagai Direktur Utama (Dirut) PT Produksi Film Negara (PFN). Hetifah menilai sektor perfilman memiliki peran strategis dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia, khususnya dalam pelestarian dan pengenalan budaya lokal ke tingkat nasional maupun internasional. “Film merupakan salah satu subsektor ekonomi kreatif yang berkembang pesat di Indonesia. Kehadiran PFN sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam produksi film nasional diharapkan dapat memperkuat peran film dalam memperkenalkan dan melestarikan nilai-nilai budaya Indonesia,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (13/3/2025). Meski demikian, Politisi Fraksi Partai…

Anggota Komisi XII DPR RI, Jalal Abdul Nasir, menyoroti pentingnya kesiapan infrastruktur dan mitigasi bencana dalam menghadapi cuaca ekstrem yang kini semakin sering terjadi. Sebab itu, ia menekankan, kondisi cuaca yang tidak menentu, seperti banjir dan longsor, membutuhkan perhatian serius dari seluruh stakeholder terkait, terutama soal prediksi dan penanganan teknis di lapangan. Pernyataan ini disampaikannya dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI ke TBBM Panjang Pertamina (Persero) dan PLN UID Lampung, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Rabu (12/3/2025). Pada kesempatan yang sama, ia mengapresiasi peran berbagai pihak, termasuk PLN yang telah memberikan bantuan kepada korban banjir di Bekasi.…

Dalam rangka memastikan kesiapan infrastruktur kelistrikan menjelang Idulfitri 1446 H, Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XII DPR RI menggelar kunjungan ke PLN UID Lampung dan PT Bukit Asam Tbk di Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (12/3/2025). Memimpin agenda, Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya pasokan listrik yang andal, terutama untuk kebutuhan masyarakat serta tempat-tempat strategis seperti masjid untuk salat Ied, bandara, stasiun, dan pusat kegiatan lainnya. Dirinya pun menyampaikan ketersediaan listrik harus mendapat perhatian, khususnya selama masa Ramadan dan Idulfitri (RAFI) 2025. Maka dari itu, ia menegaskan PT PLN (Persero) dan…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Putri Zulkifli Hasan, menegaskan pentingnya pengawasan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Liquefied Petroleum Gas (LPG/Elpiji) bersubsidi di Lampung, khususnya menjelang Idulfitri 1446 H/2025 M. Pernyataan ini disampaikannya dalam kunjungan kerja spesifik Komisi XII DPR RI ke Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Panjang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung pada Rabu (12/3/2025). Perlu diketahui, Provinsi Lampung merupakan gerbang transportasi utama menuju provinsi-provinsi lainnya di kawasan Sumatra, khususnya untuk distribusi energi. Oleh karena itu, pengawasan terhadap ketersediaan dan distribusi BBM serta LPG bersubsidi menjadi prioritas utama, terutama menjelang dan setelah Idulfitri. “Pengawasan terhadap lembaga penyalur sangat diperlukan untuk…

Keresahan melanda calon jemaah haji Indonesia menjelang penyelenggaraan ibadah haji 1446H/2025M. Setelah kabar baik penurunan biaya haji menjadi Rp55,4 juta, kini muncul isu pembatasan usia maksimal 90 tahun oleh Kerajaan Arab Saudi yang memicu kekhawatiran di tanah air. Hal ini, ditambah dengan antrean haji yang sudah mencapai 5 juta orang. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, dengan tegas meminta Kementerian Agama (Kemenag) untuk segera melakukan antisipasi, memberikan penjelasan, dan kepastian kepada masyarakat. “Isu pembatasan usia ini meresahkan juga, mungkin perlu antisipasi dan skema, karena sudah ada info bahwa ada jemaah narik setoran haji karena kalau dihitung-hitung secara usia,…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI Sugiat Santoso mengapresiasi atas dibentuknya Kementerian HAM di era kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto. Menurutnya, presiden periode ini memiliki keseriusan terkait dengan pembangunan kesadaran HAM dan peningkatan pembelaan terhadap hak ajaran manusia. “itu dibuktikan (dengan) dibentuknya Kementerian baru, yaitu kementerian HAM yang kita harapkan bisa berkolaborasi dengan komunitas HAM terkait dengan pembangunan HAM,” ujarnya kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Ia pun berharap, Komnas HAM dalam kolaborasinya dengan Kementerian HAM terkait dengan penuntasan kasus-kasus pembangunan HAM yang masuk. Ia pun mengaku bahwa Komisi XIII siap mengawal penuntasan isu tersebut…

Anggota Komisi IV DPR RI Alien Mus meminta Pemerintah memperhatikan daerah pertanian yang ditunjuk untuk menjadi food estate, yang disesuaikan dengan potensi di daerahnya. Ia mengungkapkan bahwa Komisi IV DPR RI mendukung langkah pemerintah terkait food estate meski di tengah efisiensi yang ada. “Tapi (harus) betul-betul melihat bahwa daerah-daerah yang ditunjuk untuk meningkatkan produksi beras dan jagung harus sesuai dengan potensi daerah tersebut,” ujarnya dalam Rapat Kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (12/3/2025). Ia mengaku khawatir kejadian food estate seperti di Papua terulang kembali dan ramai menjadi pembicaraan di berbagai grup pertanian. Diketahui,…