Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendukung kebijakan Presiden Prabowo Subianto yang mengizinkan Indonesia mengekspor beras ke luar negeri. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah mengutamakan kepentingan nasional dan kesejahteraan petani sebelum memutuskan untuk mengekspor beras. “Kita support untuk ekspor tapi harus dipastikan kebutuhan nasional aman, dan minimal tidak ada lagi berita tentang impor beras, prioritas pertama dan utama adalah Indonesia mandiri dan berdaulat pangan, setelah tercapai dan berlebih baru kita ekspor,” kata Daniel Johan dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (26/4/2025). Presiden Prabowo belum lama ini mengungkapkan saat ini produksi beras di Indonesia melimpah dan pasokan pemerintah sudah lebih…

Anggota Komisi IV DPR RI Cindy Monica memuji upaya Bupati Limapuluh Kota, Sumatra Barat, Safni Sikumbang yang ingin menyejahterakan petani di daerahnya dengan meningkatkan produksi komoditas pertanian dan membangun sentra agro. “Kita melihat sekarang Pemkab luar bisa perjuangannya untuk menyejahterakan petani di Limapuluh Kota, dan insyaallah beberapa komoditas pertanian akan diangkat oleh Pak Bupati,” ujar Cindy dalam rilis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (26/4/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem ini mengungkapkan, 78 persen masyarakat Kabupaten Limapuluh Kota sangat bergantung pada pertanian, sehingga aspirasi dan kebutuhannya perlu didukung penuh. “Kita selaku Anggota Komisi IV siap bersinergi dengan Pemkab Limapuluh Kota yang lebih baik…

Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII (Lantamal VII) Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam menjaga keamanan laut dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Kupang, Slamet menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antara Lantamal VII dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. “Kami dari Komisi I mendorong dan mendukung kepada Lantamal VII di Kupang ini untuk terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi dengan lembaga terkait berkaitan dengan keamanan laut, kedaulatan laut kita. Sehingga kita mendapatkan masukan yang lebih konkret nanti dalam proses Panja Keamanan Laut ini kita tingkatkan…

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Dalam kunjungannya, Adies Kadir mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan. “Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menyoroti melemahnya daya tahan eksternal Indonesia sebagai dampak kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk ’Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya?’ di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Mengutip proyeksi dari IMF, Darmadi menyebut bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan mengalami defisit sebesar 1,5 persen pada tahun 2025. “Artinya lebih banyak arus dana keluar daripada masuk. Artinya daya tahan eksternal kita semakin melemah,” ujar Darmadi pada koranmerdeka.co usai acara. Ia menekankan bahwa kondisi ini…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah prihatin dengan maraknya aksi premanisme yang mengganggu investasi, salah satunya pabrik milik BYD (Build Your Dream). Diketahui, BYD merupakan perusahaan teknologi tinggi asal China yang memproduksi berbagai macam produk, termasuk mobil listrik, bus, truk, sepeda listrik, forklift, baterai kendaraan listrik, dan panel surya. Karena itu, Abdullah meminta pemerintah pusat harus segera membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremansime yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum. “Aksi premanisme yang berkedok ormas ini sudah sangat meresahkan. Kalau dibiarkan, dampaknya akan sangat besar,” terang Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (24/4/2025). Semakin hari, kata Abdullah, para…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bagian dari proses transisi status kepegawaian Tenaga Sistem Pendukung (TSP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan terjadi pada bulan Juni dan Oktober 2025. “Kenapa ini kita lakukan? Karena ada perubahan status ya, teman-teman yang semula menjadi TSP, sekarang insyaallah, alhamdulillah, sudah nanti bulan Juni dan Oktober nanti perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Maka, untuk JHT-nya di BPJS Ketenagakerjaan tentu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian gitu ya,” ujar Kepala Biro…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Komisi VII dalam pembahasan intensif terhadap Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) pada masa sidang kali ini. RUU tersebut, lanjutnya, tengah diformulasikan sebagai landasan hukum baru yang mampu membangun ekosistem pariwisata nasional yang berkelanjutan. Selain itu, RUU Kepariwisataan juga diharapkan dapat membangun ekosistem pariwisata Indonesia yang berakar kuat pada budaya dan adat istiadat lokal, serta sejalan dengan kode etik kepariwisataan internasional. “Undang-undang ini kami rumuskan untuk memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya…

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menilai Pemerintah tidak tepat jika beralasan belum diterbitkannya PP terkait Penataan Daerah karena masih adanya moratorium pemekaran daerah. Sebab, menurutnya, penataan daerah yang diatur melalui PP, memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan keputusan Pemerintah yang mengatur moratorium pemekaran daerah. Diketahui, Komisi II DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Pembahasan tersebut dilakukan Komisi II dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/4/2025). Dua RPP tersebut akan menjadi pedoman persyaratan dan teknis dalam…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU Statistik perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, kedua kementerian ini berperan penting dalam rangka penguatan big data dan statistik ekonomi. “Jadi undang-undang ini juga dalam kerangka kepentingan big data oleh Badan Pusat Statistik. Penggunaan big data memberikan pandangan mengenai bagaimana big data dapat diintegrasikan sebagai sumber data baru dalam penyelenggaraan statistik,” kata Bob Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Komdigi dan Kemendag membahas penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16/1997 tentang Statistik membahas penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16/1997 tentang Statistik, di DPR RI,…