Penulis: Redaksi

Menindaklanjuti surat permohonan audiensi Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Aspek Indonesia (FSPAI) tertanggal 27 Desember 2024 lalu, Komisi VI DPR RI menggelar audiensi bersama jajaran pengurus FSPAI membahas isu status kerja kemitraan yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia. Berdasarkan laporan yang diterima, diketahui terdapat sejumlah permasalahan dalam sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia, yang dinilai merugikan para pekerja mitra. Sejumlah permasalahan dalam sistem kemitraan yang diterapkan oleh PT Pos Indonesia di antaranya, perjanjian kerja yang tidak jelas, upah pekerja yang berada di bawah Upah Minimum Provinsi (UMP), serta ketidakterdaftaran pekerja dalam program jaminan sosial, baik BPJS Kesehatan…

Anggota Komisi VI DPR RI Firnando H Ganinduto menggarisbawahi pentingnya peran lebih dari 17.000 mitra yang menjadi tulang punggung PT Pos Indonesia. Berusia lebih dari 200 tahun, menurutnya, seharusnya PT Pos Indonesia sudah bisa mapan dan mampu berdikari. Mencapai revenue sebesar Rp5 triliun pada tahun lalu. Namun, ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap beban kerja para mitra PT Pos Indonesia. Diketahui, para pekerja tersebut mengeluhkan harus bekerja hingga 200 jam per bulan dan menghadapi sanksi berat jika terjadi kesalahan dalam pekerjaan mereka. Demikian pernyataan tersebut ia sampaikan dalam Direktur Utama PT Pos Indonesia (Persero) Faizal Rochmad Djoemadi beserta subholding di Gedung Nusantara…

Panja Lingkungan Hidup Komisi XII DPR RI dipimpin Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Haryadi melakukan kunjungan lapangan ke lokasi proyek Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat, milik PT MNC Land yang tengah berlangsung. Kunjungan tersebut bertujuan untuk meninjau langsung pelaksanaan pembangunan proyek yang diduga menunjukkan indikasi pelanggaran tidak sesuai dengan ketentuan lingkungan hidup. Saat kunjungan, Bambang bersama Wakil Ketua Komisi XII Sugeng Suparwoto dan sejumlah Anggota DPR melakukan SIDAK (Inspeksi Mendadak) didampingi Rizal Irawan sebagai Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga mengungkapkan PT MNC Land Lido diindikasikan tidak melakukan pengelolaan air…

Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Muhammad Husen Fadlulloh, menegaskan komitmen Indonesia dalam mempererat hubungan bilateral dengan Georgia. Hal ini disampaikan saat menerima kunjungan Duta Besar Georgia untuk Indonesia, H.E. Mr. Tomike Nozadze, di Nusantara III Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (10/2/2025) “Kami mengapresiasi hubungan bilateral yang kuat dan telah terjalin baik antara Indonesia dan Georgia sejak 1993. Meskipun masih tergolong muda, hubungan ini telah mendorong pemahaman yang lebih dalam serta kerja sama yang erat di berbagai bidang, termasuk ekonomi,” ujar Husen. Ia juga menyoroti keberadaan Forum Konsultasi Bilateral (FKB) RI-Georgia sebagai platform penting untuk mengembangkan potensi…

Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, mengungkapkan bahwa Rancangan Undang-Undang Kitab Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) sangat diperlukan untuk menindaklanjuti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang akan berlaku pada 2 Januari 2026 mendatang. “Pak Ketua KY (Komisi Yudisial), KUHP akan berlaku pada 2 Januari 2026 dan menganut nilai-nilai baru, di antaranya lebih mengutamakan restorative justice, rehabilitatif, dan restitutif. Secara logika, tentu diperlukan KUHAP yang juga baru dengan nilai-nilai yang sama,” ujar Habiburokhman dalam rapat kerja Komisi III DPR dengan Ketua Komisi Yudisial, Amzulian Rifai, di ruang rapat Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2025). Ia menjelaskan bahwa revisi KUHAP sangat…

Rencana pemerintah membatasi penggunaan media sosial bagi anak-anak perlu didukung dengan kebijakan yang komprehensif, termasuk mempertimbangkan dampaknya terhadap kesehatan mental anak. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Aher menekankan bahwa perlindungan anak di ranah digital tidak cukup hanya dengan pembatasan, tetapi juga harus mencakup regulasi yang lebih ketat terhadap platform digital dan keterlibatan aktif orang tua. “Saya mendukung upaya pemerintah melindungi anak-anak dari dampak negatif media sosial. Upaya ini harus diikuti dengan pengaturan terhadap game online yang banyak mengandung unsur adiktif dan tidak ramah anak,” ujar Netty melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (10/2/2025) Lebih lanjut, Netty menegaskan…

Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Fraksi PKS, Ahmad Heryawan, menegaskan Penerimaan hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari luar negeri merupakan salah satu strategi untuk memperkuat postur pertahanan nasional dengan efisiensi anggaran. Namun, mekanisme penerimaan hibah ini memerlukan pengkajian mendalam terkait manfaat, ketergantungan terhadap negara pemberi, serta implikasi politik dan hukum. Oleh karena itu, pembahasan persetujuan hibah Alpalhankam harus mempertimbangkan aspek strategis, transparansi, dan akuntabilitas guna memastikan bahwa hibah tersebut benar-benar memberikan keuntungan bagi kepentingan nasional. “Hibah Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan (Alpalhankam) dari Jepang patut kita apresiasi, jelas merupakan strategi untuk memperkuat pertahanan…

Peringatan Hari Pers Nasional (HPN) tahun 2025 ini menjadi momen penting untuk mengukuhkan fungsi pers sebagai pilar penting demokrasi. Di tengah masifnya pengguna internet di Indonesia, pers berhasil kolaborasi dengan warga internet (warganet) dalam mengawal isu publik. Anggota DPR RI Muhammad Khozin mengatakan pers di era digital saat ini berhasil berkolaborasi dengan warga internet (netizen) dalam mengawal isu publik. “Pers dan warganet saling bahu membahu mengawal isu publik. Situasi ini menyehatkan demokrasi kita,” papar pria yang kerap disapa Gus Khozin kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Minggu (9/2/2025). Mantan wartawan ini menyebutkan fenomena viralitas peristiwa yang kerap muncul di ruang publik menjadi pemantik bagi…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini mengusulkan agar pemerintah membentuk satuan tugas (satgas) untuk mengantisipasi kebijakan imigrasi yang kini sedang dijalankan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Menurut dia, kebijakan tersebut perlu diwaspadai karena Trump berencana mendeportasi 11 juta imigran ilegal dengan melibatkan militer dan teknologi pengawasan sehingga Kementerian Luar Negeri harus memantau perkembangan terkini WNI yang berada di AS. “Kami mendorong KBRI Washington, Konsulat RI di AS agar mendata dan mendorong wajib lapor bagi WNI yang memiliki dokumen expired, overstay atau pekerja ilegal. Hal ini perlu dilakukan sebagai bentuk pencegahan atas peraturan oleh Trump,” kata Amelia sebagaimana dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (9/2/2025).…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani kembali bertemu dengan pemimpin tertinggi Gereja Katolik sedunia sekaligus Kepala Negara Vatikan, Paus Fransiskus. Puan yang datang bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soerkarnoputri diterima Paus Fransiskus di kediamannya langsung. Puan bersama Megawati datang ke kediaman Paus Fransiskus di Domus Sancta Marthae atau Residen Santa Marta, Vatikan, Jumat (7/2/2025) sore waktu setempat. Ini merupakan pertemuan kedua dengan Paus Fransiskus setelah sebelumnya Puan dan Megawati diundang menghadiri pertemuan para pemimpin dan tokoh dunia tentang hak anak atau World Leaders Summit on Children’s Rights, Senin (3/2). “Pertemuan World’s Summit on Children’s Right di Vatikan telah berjalan produktif untuk memperkuat komitmen…