Penulis: Redaksi

Komisi XI DPR RI menerima penjelasan Menteri PPN/Kepala Bappenas dan memahami kebutuhan tambahan anggaran kegiatan yang perlu dibiayai oleh Kementerian PPN/Bappenas dalam APBN TA 2025 sebesar Rp 476,1 miliar. Hal ini disampaikan Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas dengan agenda pembahasan anggaran sesuai Inpres Nomor 1 Tahun 2025. Namun demikian, dalam rapat ini sempat mengundang pertanyaan dari Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit terkait mekanisme efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, sebab seolah dilakukan tanpa sepengetahuan kementerian atau lembaga terkait. “Pak kalau boleh klarifikasi, pak menteri kan tadi…

Anggota Komisi II DPR RI, Edi Oloan Pasaribu, menegaskan bahwa pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) akan terus berlanjut di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Otorita IKN diberikan mandat untuk menyelesaikan pembangunan infrastruktur yang belum rampung pada 2022–2025, khususnya di dua sektor utama: kawasan legislatif dan yudikatif. “Dalam Rapat Dengar Pendapat, Otorita IKN menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan untuk meneruskan pembangunan dan menyelesaikan proyek-proyek yang belum tuntas pada 2022–2025,” ujar Edi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi II DPR RI dengan Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Rapat tersebut membahas Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti strategi Kementerian Pariwisata dalam mengelola anggaran pasca efisiensi serta implementasi Tourism 5.0 yang berbasis AI dan digitalisasi. Hal ini Ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI bersama Kementerian Pariwisata, Rabu (12/2/2025), di Senayan, Jakarta. “Salah satu program prioritas yang diusung adalah Tourism 5.0, yang berbasis kecerdasan buatan dan digitalisasi. Pertanyaannya, apakah Kementerian Pariwisata telah memiliki big data dan cloud platform tentang integrasi daerah-daerah wisata di Indonesia yang sedang berjalan saat ini?” ujar Novita. Selain itu, legislator dapil Jawa Timur VII itu mempertanyakan strategi kementerian dalam memastikan kebijakan pariwisata dapat diterapkan…

Dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP serta Dewan Pers yang berlangsung hari ini, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan nasib karyawan kontrak yang terancam terdampak efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025. Sarifah menyoroti dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 yang mengarah pada pengurangan anggaran untuk belanja. Saat rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) tersebut, Sarifah menegaskan…

Rapat Kerja Komisi VII DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menyetujui rencana efisiensi anggaran untuk Kementerian Perindustrian (Kemenperin) dan Kementerian Ekonomi Kreatif/Badan Ekonomi Kreatif (Bekraf) dalam Rapat Kerja yang digelar di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa anggaran Kemenperin direkonstruksi sebesar Rp883,4 miliar dari pagu awal Rp2,52 triliun, sehingga anggaran yang dapat dimanfaatkan menjadi Rp1,64 triliun. Sementara itu, anggaran Bekraf mengalami efisiensi sebesar Rp90,5 miliar dari pagu awal Rp279,6 miliar, sehingga anggaran yang dapat digunakan tersisa Rp189,1 miliar. Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Lamhot Sinaga, menegaskan bahwa…

Anggota Komisi IX DPR RI, Tutik Kusuma Wardhani, menerima audiensi Forum Penyuluh Nusantara (FPN) terkait peninjauan ulang penempatan Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Dalam pertemuan ini, Komisi IX DPR RI akan segera membahas permasalahan tersebut dengan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN), mengingat banyaknya keluhan terkait penempatan yang jauh dari domisili. “Kami mendengarkan aspirasi dari FPN dan tentu sangat tersentuh dengan kondisi yang ada. Semua masukan ini akan kami tampung, dan kami segera menyimpulkan langkah yang akan diambil,” ujar Tutik dalam audiensi dengan FPN di Ruang Rapat…

Komisi menyetujui efisiensi belanja BPKP dalam APBN TA 2025 yang bersumber dari rupiah murni sebesar Rp 471,49 miliar menjadi Rp1,81 triliun dari sebelumnya Rp2,28 triliun. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI Dolfie Othniel Frederic Palit menyampaikan bahwa tujuan efisiensi anggaran BPKP TA 2025 adalah memperbaiki tata kelola kerja sumber daya (tenaga, biaya, dan waktu), sehingga menghindari pengeluaran yang tak diperlukan dan mengoptimalkan hasil kerja. “BPKP dalam melakukan efisiensi anggaran telah mempertimbangkan dan memastikan bahwa efisiensi anggaran dilaksanakan dengan strategi dan mitigasi program tertentu, sehingga tidak akan mengurangi kualitas pelayanan umum, serta tetap dapat menjalankan target dan fungsi mandatory Kelembagaan sesuai…

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, bersama Menteri Pariwisata RI, Widiyanti Putri Wardhana, disepakati efisiensi anggaran Kementerian Pariwisata untuk Tahun Anggaran 2025. Anggaran awal sebesar Rp1.488.741.453.000 direkonstruksi menjadi Rp884.941.453.000 dengan pemotongan sebesar Rp603.800.000.000. Rapat yang berlangsung di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025) Evita menegaskan bahwa meskipun terjadi efisiensi anggaran, target capaian Kementerian Pariwisata tidak boleh berubah. “Efisiensi anggaran tidak boleh mengubah target capaian Kementerian Pariwisata RI,” tegasnya. Beliau juga mendorong peningkatan Indeks Kinerja Kepariwisataan pada tahun 2025 serta masuknya investasi di sektor pariwisata untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan. Menanggapi…

Anggota Komisi VII DPR RI Novita Hardini, menyoroti mekanisme pembiayaan bagi pelaku UMKM yang terlibat dalam ekosistem Makan Bergizi Gratis (MBG). Hal itu ia sampaikan saat Rapat Kerja (Raker) bersama Kementrian UMKM di Senayan, Jakarta, Rabu (12/2/2025). Legislator Dapil Jawa Timur VII itu mempertanyakan bagaimana implementasi program prioritas ini dapat berjalan efektif agar tak tidak membebani pelaku UMKM. “Sebelumnya, rekan dari Kementerian UMKM telah memaparkan berbagai poin terkait Deputi Mikro-LPK UMKM, tetapi belum menjelaskan secara rinci dukungan terhadap pelaksanaan program prioritas dalam Asta Cita Presiden, termasuk sektor perumahan rakyat yang melibatkan Kementerian UMKM. Ini masuk ke dalam anggaran mana?” ujar…

Anggota Komisi II DPR RI, Hendra Rahtomo atau Rommy Soekarno, menyoroti dampak kebijakan efisiensi anggaran terhadap tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah (Pemda). Ia khawatir kebijakan ini dapat berujung pada pemutusan hubungan kerja (PHK) bagi tenaga honorer yang belum diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). “Saya hanya ingin menyoroti potensi dampak dari efisiensi anggaran ini, terutama terkait pengurangan belanja honorarium bagi tenaga honorer di kementerian maupun pemerintah daerah. Permasalahan pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K masih banyak kendala. Saya khawatir kebijakan efisiensi anggaran ini akan berujung pada banyaknya pemutusan kontrak atau PHK bagi tenaga honorer,” ujar Rommy dalam…