Dalam rapat kerja Komisi I DPR bersama Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), KIP serta Dewan Pers yang berlangsung hari ini, Anggota Komisi I DPR RI Sarifah Ainun Jariyah mempertanyakan nasib karyawan kontrak yang terancam terdampak efisiensi anggaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2025.
Sarifah menyoroti dampak Inpres Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi APBN dan APBD 2025 yang mengarah pada pengurangan anggaran untuk belanja. Saat rapat yang digelar di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (13/2/2025) tersebut, Sarifah menegaskan padahal bahwa belanja pegawai seharusnya tidak termasuk dalam efisiensi anggaran tersebut,
“Padahal sesuai dengan Inpres 1 2025 ini kan belanja pegawai itu tidak masuk ke dalam efisiensi. Yang mau saya tanyakan, bagaimana nasib dari mohon maaf, sopir, satpam, driver bus, cleaning, OB? Kita tahu anggarannya itu bukan diambil dari belanja pegawai, tapi belanja lainnya, saya sebut seperti itu. Apakah ini masuk efisiensi juga? Saya harapkan mereka tidak masuk ke dalam efisiensi Pak,” tegas Sarifah.
Sebagai seorang perempuan dan ibu, Sarifah mengungkapkan keprihatinannya atas situasi yang dihadapi oleh para pekerja honorer yang tiba-tiba diberhentikan tanpa pemberitahuan sebelumnya. “Kemarin saya sempat mendengar cerita miris dari seorang pegawai honorer yang mengatakan bahwa ketika dia sampai di rumah, dia mendapat informasi tentang pemutusan hubungan kerja (PHK). Saya berharap hal ini tidak terjadi di Kementerian-Kementerian lain yang merupakan mitra Komisi I,” tandasnya.
Selain itu, Sarifah juga meminta penjelasan terkait kebijakan prioritas nasional dalam sektor penyiaran. Menurutnya, penting untuk mendukung tayangan-tayangan yang bermanfaat, terutama di daerah-daerah, guna memerangi hoax yang semakin marak di media sosial. “Saya apresiasi KPI yang sudah mengadakan kegiatan yang mendukung hal ini. Namun, saya khawatir jika anggaran untuk program-program semacam ini dipotong, kontrol terhadap penyiaran akan menjadi semakin sulit,” jelasnya.
Tak hanya itu, Legislator Fraksi PDI-Perjuangan tersebut mengingatkan pihak Komdigi tentang masalah blankspot yang masih terjadi di banyak daerah, termasuk yang terletak dekat dengan Jakarta. Ia berharap agar pemerataan bantuan teknologi komunikasi dan informasi bisa lebih merata di seluruh Indonesia.
Sarifah juga mengucapkan apresiasi luar biasa kepada Komdigi atas keberhasilan dalam mengatasi saluran pornografi yang sempat beredar di WhatsApp. “Saya sangat mengapresiasi upaya Komdigi yang berhasil mengatasi masalah ini. Terima kasih, jika saya bisa memberi applause, saya akan berikan applause yang luar biasa untuk Komdigi,” puji Sarifah dengan semangat.
Rapat ini menjadi momen penting dalam memastikan kebijakan efisiensi anggaran tidak mempengaruhi nasib para pekerja kontrak, serta mendukung kebijakan yang dapat memperkuat kualitas penyiaran dan pemerataan teknologi di seluruh wilayah Indonesia.
