Penulis: Redaksi

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Hindun Anisah, menegaskan pentingnya penyederhanaan prosedur dalam proses keberangkatan pekerja migran Indonesia. Hal ini disampaikannya seusai kunjungan kerja ke Surabaya, Jumat (21/2/2025), dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. “Penyederhanaan prosedur jangan diartikan sebagai penyembronoan. Ini berbeda. Penyederhanaan dimaksudkan agar tidak terlalu banyak meja yang harus dilalui atau durasi waktu yang terlalu lama. Banyak calon pekerja migran akhirnya memilih jalur nonprosedural karena merasa jalur resmi terlalu rumit, membutuhkan waktu lama, dan biaya yang besar,” ujar legislator Fraksi PKB itu. Menurutnya, prosedur yang terlalu panjang…

Anggota Komisi III DPR RI, Martin Daniel Tumbelaka, mengapresiasi capaian kinerja Polda Lampung dalam menjalankan tugas penegakan hukum di wilayah tersebut. Ia menyoroti sejumlah kasus yang berhasil diungkap, seperti tindak pidana narkotika, tambang ilegal, mafia tanah, dan pencurian kendaraan bermotor (curanmor), yang menurutnya merupakan prestasi yang patut diapresiasi. “Kami menyoroti beberapa isu yang ada di Lampung. Ada berbagai kasus yang telah dibahas, dan tentu kami mengapresiasi langkah-langkah yang telah dicapai oleh Polda Lampung serta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dalam mengungkap berbagai kasus,” ujarnya usai pertemuan dengan jajaran Polda dan Kejati Lampung di Polda Lampung, Jumat (21/2/2025). Menurutnya, capaian tersebut tidak…

Anggota Komisi V DPR RI Sofwan Dedy Ardyanto menegaskan bahwa sekolah taruna harus mampu menanamkan pendidikan karakter yang baik. Hal ini akan berdampak positif jika diterapkan dalam praktik sehari-hari di sekolah pelayaran, seperti Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati. “Selain sebagai politisi, saya juga bagian dari dunia diklat. Saat ini, kita sebagai bangsa menghadapi masalah besar dalam pendidikan karakter. Jadi, bukan hanya keterampilan yang harus diasah. Doktor dan para ahli sudah banyak, tetapi saya menaruh harapan besar pada sekolah pelayaran ini,” tegasnya saat ditemui di Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Jumat (21/2/2025). Dalam konteks ini, Sofwan menekankan pentingnya integrasi pendidikan karakter dalam…

Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Sturman Panjaitan, bersama rombongan melakukan kunjungan kerja ke Surabaya dalam rangka menyerap aspirasi masyarakat terkait revisi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI). Dalam pertemuan yang dihadiri oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Timur, perwakilan pekerja migran, pengelola tenaga kerja, serta pihak imigrasi, DPR RI mendengarkan berbagai masukan mengenai tantangan dan permasalahan yang dihadapi pekerja migran. “Jawa Timur termasuk salah satu daerah terbaik dalam pengelolaan pekerja migran, tetapi masih ada kendala yang perlu kita atasi. Kami ingin mengetahui permasalahan mereka, baik dari segi persiapan, pelaksanaan, maupun purnatugas,” ujar Sturman…

Pembangunan Bendungan Meninting, yang dimulai pada 2020 dengan anggaran sekitar Rp1,4 triliun diharapkan harus segera selesai. Rencananya, bendungan ini dirancang untuk memperkuat ketahanan air dan pangan di Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan kapasitas tampung air hingga 12 juta meter kubik. Terletak di Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok Barat, Bendungan Meninting akan mengairi lahan seluas 1.559,29 hektare, termasuk irigasi Penimbung, serta menyediakan pasokan air sebesar 150 liter per detik untuk wilayah Mataram dan sebagian Lombok Barat. Selain itu, bendungan ini direncanakan menghasilkan listrik sebesar 0,8 MW melalui Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH). Meskipun sempat mengalami beberapa kali penundaan, proyek ini kini…

Anggota Komisi V DPR RI, Teguh Iswara Suardi, menegaskan bahwa proyek infrastruktur, seperti pembangunan jalan tol di Kota Banda Aceh, harus mendapat perhatian serius, terutama dalam aspek pemeliharaan jangka panjang. “Yang menjadi perhatian kami adalah proses perawatan atau maintenance-nya. Dengan adanya refocusing anggaran, diperlukan inovasi agar perawatan infrastruktur yang baru dibangun tetap berjalan dengan baik,” tegasnya saat ditemui di Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh, Jumat (21/2/2025). Lebih lanjut, Teguh menyoroti kendala teknis yang ia alami saat melintasi jalan tol menuju Sekolah Politeknik Pelayaran Malahayati Aceh. “Saat kami melakukan perjalanan tadi, terjadi sedikit masalah di gerbang tol, yaitu kesulitan saat tapping…

Anggota Komisi V Danang Wicaksana Sulistya mengemukakan sejumlah catatan terkait keterlambatan proyek dan pengelolaan aset di sektor perkotaan. Sebab itu, dirinya membuka ruang diskusi mendalam mengenai penyebab keterlambatan pembangunan, upaya antisipasi dari berbagai pihak terkait penyelesaian proyek infrastruktur, khususnya di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan keterkejutan atas lamanya waktu yang diperlukan untuk mengerjakab proyek konstruksi Bendungan Meninting yang seharusnya diselesaikan dalam rentang waktu ideal. “Saya agak kaget pada saat sebenarnya proyek (Bendungan Meninting) adalah sekitar 4 tahun (2020-2024) tapi ada keterlambatan yang bisa diulik dari semenjak adanya alasan cuaca ekstrem atau proses perizinan yang tidak berjalan sesuai jadwal,” ujar…

Anggota Komisi V DPR RI, Abdul Hadi, menyoroti masalah fundamental dalam pembangunan infrastruktur air di Nusa Tenggara Barat (NTB). Ia mengungkapkan, tertundanya penyelesaian Bendungan Meninting membuat persoalan distribusi air ke masyarakat menjadi tertunda. Walaupaun masih ada bendungan lainnya di NTB, namun ia menilai jaringan irigasi yang menghubungkan bendungan ke sawah dan pemukiman belum maksimal tersedia. Akibatnya, potensi air yang seharusnya bisa dimanfaatkan justru terbuang sia-sia. “Jika nanti bendungannya ada, tapi manfaatnya belum bisa dirasakan oleh masyarakat. Ini akan jadi perhatian serius,” ujar Abdul Hadi dalam agenda Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke Bendungan Meninting, Kecamatan Gunungsari, Kabupaten Lombok…

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar secara resmi menandatangani Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Sekretariat Jenderal DPR RI dan Sekretariat Jenderal Persatuan Parlemen Negara Anggota OKI (Parliamentary Union of Islamic Countries/PUIC). Penandatanganan ini menjadi langkah awal persiapan penyelenggaraan Konferensi ke-19 PUIC dan pertemuan terkait lainnya yang akan digelar di Jakarta pada Mei 2025. Dalam sambutannya, Indra Iskandar menegaskan bahwa acara ini mencerminkan hubungan erat dan kolaborasi yang telah terjalin lama antara kedua sekretariat. “Penandatanganan MoU ini menegaskan komitmen bersama kita dalam memperkuat persatuan dan kerja sama antarparlemen negara anggota PUIC,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai menandatangani MoU Konferensi PUIC ke – 19…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengatakan institusi penegak hukum kerap menjadi sorotan publik. Karena itu, pihaknya terus memantau implementasi dari reformasi, modernisasi, dan optimalisasi sistem dari tiap institusi penegakan hukum di Tanah Air, tak terkecuali Provinsi Lampung. “Jadi, intinya kami menyerap aspirasi berkaitan apa saja yang terjadi dengan problematika terhadap penegakan hukum di Polda Lampung dan Kejati Lampung,” ucapnya saat memberi keterangan Pers usai memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III DPR RI dengan Polda Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung, di Provinsi Lampung, Jumat (21/2/2025). Ia menekankan bahwa Komisi III DPR RI memberi perhatian serius terkait komitmen dan kinerja…