Penulis: Redaksi

Presiden Prabowo Subianto secara resmi meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara hari ini, Senin (24/2/25). BPI Danantara sebagai ‘sovereign wealth fund’ yang bertujuan untuk mengelola aset negara senilai lebih dari USD 900 miliar. Presiden Prabowo Subianto dalam sambutannya menegaskan bahwa Danantara akan difokuskan pada investasi di sektor-sektor strategis, termasuk energi terbarukan, industri manufaktur canggih, dan produksi pangan. Dengan target pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen per tahun, BPI Danantara diharapkan menjadi mesin utama dalam transformasi ekonomi yang berkelanjutan. Menanggapi momen ini, Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyatakan bahwa inisiatif ini merupakan langkah strategis yang akan membawa Indonesia menuju…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap praktik penambangan ilegal (illegal mining) dan penebangan kayu ilegal (illegal logging) yang masih marak terjadi di Riau. Menurutnya, perambahan hutan dan penambangan ilegal tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga merampas sumber daya alam tanpa memberikan kontribusi nyata kepada negara. “Kalau ada yang menyalahgunakan hutan kita, tambang kita, apalagi ilegal, tangkap! Ilegal itu tidak sah, tidak punya izin, dan itu yang harus diberantas,” tegas Rudianto kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Tim Komisi III DPR RI ke Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025). Ia menyoroti luasnya hutan dan sumber daya alam di Riau yang menjadi sasaran…

Read More

Komisi X DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Universitas Pembangunan Nasional (UPN) “Veteran” Yogyakarta, Kamis (20/2/2025) untuk membahas berbagai isu strategis terkait pengelolaan perguruan tinggi, khususnya dalam menghadapi penerimaan mahasiswa baru. Kunjungan ini melibatkan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) guna mendorong sinergi dan mengurangi persaingan yang tajam dalam seleksi mahasiswa baru. Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Mahfudz Abdurrahman, menekankan pentingnya kerja sama antara PTN dan PTS dalam menampung mahasiswa baru. “Masing-masing perguruan tinggi membutuhkan jumlah mahasiswa lewat berbagai seleksi. Diharapkan ada sinergi antara PTN dan PTS sehingga tidak terjadi persaingan yang tajam dalam merekrut…

Read More

Anggota Komisi III DPR RI Rudianto Lallo menegaskan pentingnya penegakan hukum di sektor Sumber Daya Alam (SDA) untuk mencegah kebocoran anggaran negara. Ia mengingatkan kembali instruksi Presiden terkait penyelamatan SDA serta menekan potensi kerugian negara akibat praktik ilegal di sektor pertambangan, perkebunan, dan energi. “Kita mengingatkan kembali pidato-pidato Presiden soal penyelamatan sumber daya alam dan penekanan kebocoran anggaran. Penegak hukum harus menafsirkan arahan ini sebagai landasan untuk bertindak tegas,” ujar Rudianto kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunsfik) Tim Komisi III DPR RI di hadapan jajaran Kepolisian Daerah (Polda) Riau dan Kejaksaan Tinggi Riau, Pekanbaru, Riau, Sabtu (22/02/2025). Menurutnya, kebocoran anggaran di…

Read More

Komisi VIII DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025) dengan Perkumpulan Guru Impassing Nasional (PGIN) guna menerima aspirasi terkait tindak lanjut efisiensi dan rekonstruksi anggaran Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Dalam pertemuan ini, Anggota Komisi VIII DPR RI Selly Andriany Gantina menegaskan pentingnya perhatian terhadap lembaga pendidikan di bawah Kementerian Agama agar tidak menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional. Selly mengapresiasi data dan materi yang disampaikan oleh PGIN sebagai bahan pertimbangan dalam pembahasan kebijakan bersama Kementerian Agama. “Kami mengucapkan terima kasih atas materi yang disampaikan, yang tidak hanya berupa aspirasi,…

Read More

Sekjen DPR RI Indra Iskandar memastikan bahwa efisiensi anggaran di Setjen DPR RI tidak akan mengurangi kualitas dan dukungan pelayanan kepada DPR RI. Pasalnya, hal tersebut merupakan tugas utama Setjen DPR sebagai mandatori yang telah diatur dalam undang-undang. “Tugas utama kami di Setjen DPR memberikan dukungan kepada dewan, dan yang dikurangi bukan anggaran DPR, karena itu dalam undang-undang, melainkan anggaran Setjen DPR yang sifatnya kegiatan suplemen atau pendukung saja,” ungkap Indra kepada koranmerdeka.co usai membuka Sosialisasi Penyampaian Arah Kebijakan dan Program Prioritas Setjen DPR RI, di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2025). Indra menyampaikan hal itu di…

Read More

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade menyatakan mendukung penuh terbentuknya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Baginya, kebijakan ini perlu turut memperoleh dukungan dari masyarakat luas lantaran berpotensi memastikan negara bisa mewujudkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 8 persen pada tahun 2025. Pernyataan ini ia sampaikan usai Presiden Prabowo Subianto menandatangani Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 30 Tahun 2025 tentang Pengangkatan Dewan Pengawas dan Badan Pelaksana Badan Pengelola Investasi Danantara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 Tahun 2025…

Read More

Inovasi sosial untuk mengembangkan masyarakat terus dilakukan PT Kilang Pertamina Internasional (KPI). Secara konsisten, unit-unit operasi KPI melahirkan program-program pemberdayaan masyarakat untuk mendorong dan menumbuhkan kemandirian. “Komitmen pengembangan masyarakat menjadi bagian yang terintegrasi dengan proses bisnis KPI,” kata Corporate Secretary KPI Hermansyah Y Nasroen dikutip dari siaran persnya, Selasa, 25 Februari 2025. Program-program tersebut menurut Hermansyah, dirancang untuk menumbuhkan kemandirian masyarakat melalui peningkatan kapasitas masyarakat di sekitar operasi kilang. Di Kilang Dumai misalnya, KPI mendorong lahirnya inovasi sosial berupa sistem perlindungan pesisir. Inovasi ini memberikan jawaban atas permasalahan perubahan iklim yaitu dengan alat pemecah ombak. Inovasi sosial ini menjadi bagian…

Read More

Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Peluncuran Danantara digelar di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/2/2025). “Selamat atas peluncuran Danantara yang dilakukan Pemerintah. Semoga bisa menggerakkan perekonomian nasional,” kata Puan dalam rilisnya, Senin (24/2). Peluncuran Danantara ini ditandai dengan dikeluarkannya aturan baru oleh Presiden Prabowo Subianto. Danantara menjadi badan pengelola modal yang ada di BUMN ke dalam proyek-proyek berkelanjutan dan berdampak tinggi kepada masyarakat. Diketahui, BPI Danantara dibentuk pasca revisi Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) disepakati oleh DPR pada 4 Februari lalu. UU BUMN yang baru…

Read More

Presiden Prabowo Subianto meluncurkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat pada Senin, (24/2/2025). Kehadiran Danantara berpotensi membuat Indonesia menuju era transformasi pengelolaan investasi strategis. Menanggapi, Anggota Komisi VI DPR Firnando Hadityo Ganinduto optimistis peluncuran Danantara dapat mendorong investasi dan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Baginya, pengelolaan dana investasi melalui lembaga tersebut bernilai penting selama dilaksanakan dengan baik. “Tentunya pengelolaan Danantara yang baik, dan juga investasi harus naik signifikan,” kata Firnando melalui rilis yang diterima oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (24/2). Lebih lanjut, dirinya menjelaskan, pembentukan Danantara juga merupakan proses transformasi investasi dalam mega proyek yang akan mendorong…

Read More