Penulis: Redaksi

Komisi VII DPR RI tengah menyusun RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan). Oleh karena itu, Komisi VII melakukan Kunjungan Kerja Spesifik dalam rangka menyerap aspirasi dari berbagai stakeholder kepariwisataan dan pelaku usaha wisata di Provinsi Jawa Barat. “Jawa Barat ini adalah salah satu daerah yang memang destinasi wisatanya sangat banyak dan sudah dikelola juga dengan baik walaupun masih ada persoalan di sana-sini tapi ini adalah salah satu contoh daerah misalnya seperti Kota Bandung. Tadi saya juga cukup kaget ternyata PAD-nya sektor pariwisata itu cukup besar, hampir Rp900 miliar PAD-nya,” ujar Wakil Ketua Komisi VII…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sigit Purnomo Said, mengusulkan optimalisasi pemanfaatan asrama haji agar tidak hanya berfungsi sebagai tempat transit bagi jemaah sebelum keberangkatan ibadah haji. Menurutnya, fasilitas yang telah dibangun dengan biaya besar tersebut seharusnya dapat digunakan untuk berbagai kegiatan sepanjang tahun. “Asrama haji saat ini hanya digunakan sekitar satu hingga dua bulan selama musim haji, kemudian menunggu lagi selama 8-9 bulan untuk persiapan ibadah haji tahun berikutnya. Padahal, ini merupakan aset negara dengan anggaran yang besar. Sayang sekali jika hanya digunakan dalam waktu terbatas,” ujar Sigit kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VIII DPR RI ke Padang Pariaman, Sumatera…

Komisi VIII DPR RI melakukan Kunjungan Spesifik ke Sumatera Barat untuk memastikan kesiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Ketua Kunjungan Kerja, Lisda Hendrajoni, menegaskan bahwa persiapan berjalan cukup baik, tetapi masih ada beberapa tantangan yang harus segera ditangani agar jemaah dapat berangkat dengan nyaman dan aman. “Alhamdulillah, kunjungan spesifik Komisi VIII DPR RI ke Sumatera Barat hari ini sangat bermanfaat. Kami menerima banyak laporan serta masukan terkait persiapan ibadah haji 2025. Secara umum, persiapan berjalan baik, tetapi ada kendala yang perlu segera ditindaklanjuti, seperti adanya lebih dari 160 jemaah yang tertolak di sistem. Hal ini perlu ditelusuri agar jika ada…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI, Singgih Januratmoko, mengapresiasi persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025 yang dilakukan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Selatan. “Kedatangan kami, Komisi VIII, ke Kalimantan Selatan ini adalah dalam rangka menjalankan salah satu fungsi DPR, yaitu pengawasan kepada mitra kerja kami, Kementerian Agama, khususnya terkait persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2025. Sejauh ini, kami melihat persiapannya sudah cukup baik. Oleh karena itu, kami mengapresiasi hal itu,” ujar Singgih saat memimpin kunjungan kerja ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (26/2/2025). Persiapan itu, lanjutnya, terlihat dari proses pendaftaran calon jemaah, pemeriksaan kesehatan, proses seleksi petugas…

Embarkasi Surabaya dinilai sudah siap untuk menyambut jemaah haji tahun 2025. Namun, seiring dengan peningkatan jumlah jemaah, ada beberapa fasilitas yang perlu dilengkapi. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra usai meninjau kesiapan Embarkasi Surabaya. “Jawa Timur sudah siap, karena termasuk embarkasi terlama setelah Jakarta, jadi asramanya cukup besar, daya tampungnya juga cukup besar,” ujar Nanang, kepada koranmerdeka.co, di Surabaya, Jawa Timur, Rabu (26/2/20205). Ia menjelaskan, salah satu kebutuhan mendesak di Embarkasi Surabaya adalah penambahan fasilitas untuk mengantisipasi penumpukan jemaah saat terjadi penundaan penerbangan (delay). “Contoh pada saat ada delay pesawat, kan jamaah numpuk nih, nah apabila…

Revisi Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah menjadi fokus Komisi VIII DPR RI. Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid mengungkapkan bahwa revisi ini akan mencakup berbagai aspek, mulai dari asrama haji, petugas haji, hingga investasi dana haji di Arab Saudi. “Perubahan inilah yang sekaligus yang menyerap aspirasi aspirasi terkait dengan perkembangan di Arab Saudi yang begitu banyak sekali perubahannya termasuk kontrakan, termasuk masalah hotel, termasuk catering, termasuk armusna. Ini kan tidak ada dibahas di undang-undang nomor 8, ternyata sekarang ini Arab Saudi membutuhkan termasuk kontrak long term jangka panjang tidak mau yang hanya setiap…

Anggota Komisi VIII DPR RI Nanang Samodra menyatakan kekecewaannya terhadap Kementerian Agama (Kemenag) terkait biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) tahun 2025. Pasalnya, meskipun secara umum biaya haji telah disepakati untuk turun dibandingkan tahun lalu, faktanya biaya yang dibayarkan jemaah di beberapa embarkasi justru mengalami kenaikan. “Saya sebagai anggota Komisi VIII sedikit kecewa dengan Kemenag karena kita sudah sepakat bahwa biaya perjalanan ibadah haji untuk tahun 2025 ini diturunkan dibandingkan tahun lalu. Tapi dalam faktanya memang turun tetapi masyarakat membayar lebih dari tahun lalu,” ujar Nanang, kepada Parlementaria, usai kunjungan kerja dalam rangka melihat persiapan penyelenggaraan ibadah haji di Embarkasi Surabaya,…

Komisi VIII DPR RI menemukan adanya perbedaan biaya pelunasan haji antar daerah di Indonesia. Menurut Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, biaya pelunasan haji di Jawa Timur lebih mahal dibandingkan daerah lain. “Ya jadi ini yang kami dengar dari Pak Kanwil memang liat tadi dari pelunasan ya pelunasan masih sekitar 55 (juta rupiah) ya pak atau 60 juta, jadi kalau punya tabungan 25 juta masih kekurangan 35 juta. Nah kekurangan 35 juta ini kami baru mendengar ini,” ujar Abdul Wachid, kepada koranmerdeka.co, usai pertemuan dengan Kepala Kanwil Kemenag Jawa Timur, di Surabaya, Jatim, Rabu (26/2/2025). Diketahui, DPR bersama pemerintah sebelumnya…

Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Rinto Subekti, meminta Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenkumham) menyelesaikan persoalan di Lapas Kelas IIB Sampit dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan se-Kalimantan Tengah secara objektif dan profesional. “Jadi, penyelesaian ini harus benar-benar dilakukan secara objektif dan profesional, dengan melihat kejadian yang sebenarnya, bukan karena adanya kepentingan tertentu. Saya yakin Dirjen Pemasyarakatan mampu mengatasi masalah ini, dan kami di Komisi XIII memberikan dukungan penuh dalam pengambilan keputusan tersebut,” ujar Rinto saat mengikuti kunjungan spesifik Komisi XIII DPR RI di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kalimantan Tengah, Rabu (26/2/2025). Politisi Fraksi Partai Demokrat…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, berharap pengurangan jumlah petugas ibadah haji Indonesia tidak mempengaruhi kualitas pelayanan kepada jemaah haji tahun 2025. “Saya berharap pengurangan jumlah petugas tidak berpengaruh pada kualitas pelayanan yang akan diberikan kepada jemaah haji. Karena mereka telah melalui proses seleksi yang cukup ketat dan sudah diberikan pelatihan. Saya yakin tidak ada petugas titipan di sini,” papar Aprozi Alam dalam kunjungannya ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Rabu (26/2/2025). Ia menambahkan bahwa profesionalisme para petugas haji harus diwujudkan melalui pelayanan terbaik bagi calon jemaah haji di Indonesia. Meskipun idealnya dalam satu kloter (kelompok terbang) terdapat tiga…