Penulis: Redaksi

Selama Ramadan dan Idulfitri, lonjakan harga pangan menjadi momok yang terus menghantui masyarakat Indonesia. Tidak jarang, harga-harga kebutuhan pokok melonjak tajam, dampaknya menambah beban ekonomi masyarakat, terutama yang berpendapatan rendah. Menanggapi situasi ini, Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menegaskan pemerintah tidak boleh menormalisasi fenomena lonjakan harga selama Ramadan dan Idulfitri. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat. “Rakyat kami deg-degan setiap Ramadan, Pak. Mereka risau karena kebiasaan bulan puasa harga barang selalu naik. Kemarin, istri saya beli cabai, harganya sudah Rp100.000 per kilogram, bahkan tadi (pagi) naik lagi menjadi Rp120.000. Di Pasuruan dan…

Indeks Kepercayaan Industri (IKI) Indonesia terus menunjukkan tren positif. Survei S&P Global Indonesia Manufacturing PMI yang dilakukan pada 10-21 Februari 2025 mencatat bahwa indeks manufaktur naik dari 51,9 pada Januari menjadi 53,6 pada Februari. Kenaikan ini menandakan ekspansi yang kuat di sektor manufaktur, didorong oleh lonjakan pesanan baru serta peningkatan tenaga kerja yang mencapai level tertinggi sejak survei ini pertama kali dilakukan hampir 14 tahun lalu. Menanggapi capaian ini, Anggota Komisi VII DPR RI Ilham Permana menyampaikan apresiasi terhadap kinerja industri nasional yang tetap tangguh di tengah ketidakpastian ekonomi global. “Lonjakan PMI ini merupakan bukti bahwa industri manufaktur Indonesia semakin…

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan segenap pemerintah untuk melakukan antisipasi yang konkret dan strategis. Hal itu guna menghadapi potensi lonjakan harga barang kebutuhan pokok selama bulan Ramadan dan Idul Fitri 2025. Menurutnya, siklus kenaikan harga kerap terjadi menjelang Ramadan dan Lebaran tidak bisa dihentikan begitu saja sehingga perlu kebijakan stabilisasi harga yang berjalan efektif. Isu ini menjadi sorotan Komisi VI DPR RI lantaran kenaikan harga musiman ini berdampak pada daya beli masyarakat, terutama kelompok ekonomi menengah ke bawah yang kini tengah menghadapi tantangan besar berupa semakin tingginya angka pemutusan hubungan kerja (PHK) dan efisiensi di…

Anggota Komisi VI DPR Sartono Hutomo mengingatkan Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menyiapkan mitigasi risiko jangka, pendek, menengah dan panjang guna mengantisipasi kenaikan harga komoditas pangan pada bulan suci Ramadan 2025. Menurutnya, jika memiliki mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang akan mempermudah pemerintah dalam mengendalikan inflasi dan stok barang kebutuhan pangan. “Pemerintah melalui Kemendag sudah harus mempersiapkan mitigasi risiko jangka pendek, menengah dan panjang dalam mengantisipasi kenaikan harga bahan pangan, sehingga inflasi dan stok barang dapat dikendalikan,” kata Sartono melalui rilis media yang dikutip koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (3/3/2025). Dirinya menekankan, pemerintah perlu memberikan langkah konkret untuk mengawasi keberadaan stok, distribusi, dan…

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi I DPR RI Panja Keamanan Laut (KAMLA) dengan Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah yang dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi I DPR RI Ahmad Heryawan, terungkap pentingnya segera dibentuk Undang-Undang (UU) Keamanan Laut untuk memperkuat sistem keamanan laut Indonesia yang komprehensif, berkelanjutan, adaptif, responsif, dan inklusif. “Indonesia harus segera memiliki Undang-Undang yang mengatur keamanan laut. Keamanan laut itu harus hadir dalam bentuk kelembagaan, yaitu coast guard Indonesia. Sayangnya, hingga saat ini belum ada perundang-undangan yang menyatakan dengan tegas siapa yang menjadi coast guard Indonesia atau lembaga mana yang diakui sebagai coast guard,” ujar…

Komisi VI DPR RI menyatakan akan memanggil PT Pertamina (Persero) terkait kasus korupsi tata kelola minyak mentah yang dilakukan oleh Subholding Commercial & Trading dari PT Pertamina (Persero), Pertamina Patra Niaga. Pemanggilan tersebut direncanakan akan berlangsung pada hari Rabu (12/3/2025) di DPR RI. Sebab, kasus korupsi yang diduga berjalan sepanjang tahun 2018-2023 itu telah merugikan negara bisa mencapai hampir Rp1 Kuadriliun. Pernyataan ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade melalui rilis media yang dikutip oleh koranmerdeka.co di Jakarta, Senin (3/3/2025). “Kasus Pertamina ini kan mengagetkan kita semua. Kemarin teman-teman Komisi XII sudah memanggil Pertamina, jadi kami nanti akan…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Sri Wulan, mempertanyakan selisih pembiayaan pesawat yang akan digunakan calon jemaah haji 2025 dengan maskapai Lion Air. Ia juga menyoroti ketepatan waktu penerbangan maskapai tersebut yang selama ini sering dikeluhkan. “Tadi kami mempertanyakan selisih pembiayaan. Apakah kelebihan pembayaran itu akan dikembalikan dalam bentuk tunai kepada jemaah, atau dalam bentuk peningkatan fasilitas? Ini yang kami tanyakan. Namun, hingga kini belum ada penjelasan konkret dari pihak Lion Air. Padahal, ini merupakan hak calon jemaah haji yang seharusnya mereka nikmati,” ujar Sri Wulan saat kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Asrama Haji Banjarmasin, Kalimantan Selatan, baru-baru ini.…

Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera menyambut antusias dan siap menindaklanjuti ajakan Rusia untuk bergabung dalam BRICS Parliamentary Forum. Ia melihat adanya peluang besar untuk memperdalam kolaborasi antara Indonesia, Rusia, dan negara-negara Brazil, Rusia, India, China, South Africa (BRICS). “BKSAP melihat ada ketulusan dan semangat bergerak bersama dari BRICS untuk dunia yang lebih baik,” kesan Mardani merespon ajakan yang disampaikan oleh Komisi Luar Negeri Dewan Federal Federasi Rusia saat menerima jajaran Delegasi BKSAP DPR RI dipimpin Mardani Ali Sera yang mengunjungi Dewan Federal, di Moskow, Russia, Senin (24/2/2025). Dalam kunjungan BKSAP DPR RI tersebut,…

Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Jalan Tol Jakarta Outer Ring Road (JORR) di Jatiasih, Bekasi, Kamis (27/2/2025) guna mengevaluasi efektivitas operasional tol dalam menunjang mobilitas dan distribusi logistik di Jabodetabek. Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras, menyoroti berbagai persoalan klasik dalam pengelolaan jalan tol, khususnya terkait Standar Pelayanan Minimum (SPM) yang harus dipenuhi oleh Badan Usaha Jalan Tol (BUJT). “Ada beberapa hal yang menjadi perhatian utama kami, terutama terkait standar pelayanan minimum yang dinilai belum sepenuhnya terpenuhi,” ujarnya. Salah satu isu utama yang disoroti adalah keberadaan kendaraan over dimension dan overloading (ODOL)…

Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda menjelaskan berdasarkan ketentuan UU Nomor 10/2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, disebutkan bahwa sumber pembiayaan pemilihan kepala daerah berasal dari APBD Provinsi maupun kabupaten/kota. Meskipun demikian, jika APBD di masing-masing kabupaten/kota terbatas, terlebih untuk menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang (PSU), maka maka perbantuan APBD Provinsi maupun APBN bisa dilakukan Karena itu, tambahnya, terhadap 24 daerah yang akan melakukan PSU, baik seluruhnya maupun sebagian, Komisi II dengan Pemerintah dan Penyelenggara Pemilu telah menginventarisir bahwa kesanggupan daerah itu kurang dari 30 persen terhadap total pembiayaan yang dibutuhkan. Adapun total pembiayaan untuk PSU di…