Penulis: Redaksi

Anggota Komisi X DPR RI Melly Goeslaw menyebut perlunya merevisi UU Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hal itu untuk mempertimbangkan perubahan perilaku dan mencari keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan kebebasan akses informasi. Di sisi lain, revisi UU Hak Cipta untuk mencegah potensi pelanggaran di era digitalisasi. Ia menilai pembaruan UU Hak Cipta harus mempertimbangkan harmonisasinya dengan standar internasional dan praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta. “Nantinya revisi UU hak cipta diharapkan bukan hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun juga akan memberikan manfaat aset yang berharga dan dapat bernilai,” ungkapnya dalam acara Dialetika Demokrasi dengan tema…

Anggota Badan Legislasi DPR RI I Ketut Kariyasa Adnyana mendorong 10 RUU Tentang Kab/Kota Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara (Sultra), dan Sulawesi Utara (Sulut) untuk dapat segera disahkan. Pasalnya, ia menilai dasar hukum dari produk undang –undang di daerah selama ini masih belum jelas. “Yaitu seperti menggunakan undang-undang RIS, sehingga perda-perda itu kalau dituntut sebenarnya itu tidak sah,” ujar I Ketut dalam Rapat (Pleno) Keterangan Pengusul (Komisi II) Dalam Rangka Harmonisasi 10 RUU tentang Kab/Kota di Provinsi Gorontalo, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Utara, Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025) Maka dari itu, ia mendorong agar undang-undang yang menjadi…

Anggota Komisi IX DPR RI, Irma Suryani, menegaskan komitmennya untuk mengawal pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) kepada seluruh pekerja Sritex, yang menjadi salah satu fokus utamanya dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Serikat Pekerja Sritex Group di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (4/3/2025). Irma menekankan, bahwa kebutuhan pekerja pada saat bulan puasa dan lebaran meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan biasanya. Oleh karena itu, ia meminta kepada Menteri Ketenagakerjaan untuk memberikan diskresi kepada pemerintah dan, jika perlu, memberikan subsidi untuk membantu perusahaan dalam memenuhi kewajiban pemberian THR. “Saya sudah menyampaikan kepada Pak Wamen kemarin malam terkait masalah THR,…

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Firman Soebagyo, menyoroti masih lemahnya pelindungan bagi pekerja migran Indonesia (PMI) di luar negeri. Ia menekankan pentingnya pembentukan kantor pelindungan pekerja migran di luar negeri, yang diharapkan dapat memaksimalkan komunikasi antara perwakilan negara dengan PMI. “Undang-undang ini perlu mengatur keberadaan kantor pelindungan di luar negeri. Para pekerja migran adalah pahlawan devisa, sehingga mereka harus mendapat perlindungan yang jelas. Jangan hanya diberikan beban administratif, seperti kewajiban lapor ini-itu, mengikuti pendidikan, dan memenuhi berbagai syarat, tetapi ketika mereka sudah berangkat, justru tidak…

Tim Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI, yang dipimpin oleh Wakil Ketua BURT DPR RI Ilham Pangestu, mengunjungi Rumah Sakit (RS) Mitra Medika Premiere Medan untuk meninjau Program Jaminan Kesehatan Utama (Jamkestama) bagi Anggota DPR RI beserta keluarganya. “Karena ini kunjungan pertama kami (BURT DPR RI) ke RS Mitra Medika Premiere Medan, kami ingin melihat apakah fasilitas modern dan berstandar internasional yang dimiliki RS ini benar-benar layak, baik bagi masyarakat maupun Anggota DPR RI, khususnya dari dapil Sumatera Utara. Nyatanya, kami menilai RS ini sangat layak menjadi rujukan utama pelayanan kesehatan,” ujar Ilham, usai memimpin…

Kemendikdasmen Ril, per 3 Maret 2025, meluncurkan Permendikdasmen Nomor 3 Tahun 2025 tentang Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Terdapat empat jalur dalam sistem ini, yaitu Jalur Domisili, Jalur Afirmasi, Jalur Prestasi, dan Jalur Mutasi, yang masing-masing memiliki persentase berbeda sesuai dengan kondisi dan karakter permasalahannya. Terkait dengan aturan baru tersebut, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan apresiasi dan menyambut baik upaya pemerintah dalam memperbarui dan memperbaiki sistem PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru). Sebab, menurutnya, sistem PPDB tersebut selama ini dinilai menimbulkan berbagai masalah, seperti ketidakmerataan sosial dan geografis, kelemahan sistem, permasalahan validasi dan verifikasi, ketimpangan akses pendidikan, dan…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait dampak negatif yang dihadapi oleh tenaga kerja dan industri dalam negeri, akibat kebijakan impor yang tidak terkendali. Menurutnya, situasi ekonomi Indonesia menjelang bulan Ramadan semakin mengkhawatirkan. Sebagai contoh, berdasarkan laporan yang ia terima, beberapa waktu lalu, ribuan karyawan PT Sri Rejeki Isman (Sritex), sebuah perusahaan tekstil besar di Indonesia, terpaksa kehilangan pekerjaan mereka akibat adanya pengurangan karyawan yang signifikan. PHK ini, baginya, adalah bagian dari dampak tidak langsung dari tingginya volume impor produk tekstil dari luar negeri. “Kami khawatir ini bukan hanya akan terjadi di sektor tekstil,…

Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Pdt. Penrad Siagian, menghadiri acara doa bersama bertajuk “Merawat Alam Tano Batak” yang digelar di Kabupaten Toba, Sumatra Utara (Sumut) beberapa waktu lalu. Doa bersama yang dipimpin oleh Pimpinan Tertinggi atau Ephorus Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP), Pdt. Victor Tinambunan ini dihadiri berbagai pimpinan gereja, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan masyarakat sipil. Hadir juga Sekretaris Umum (Sekum) Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Pdt. Darwin Dharmawan yang juga mewakili seluruh gereja-gereja di Indonesia. Dalam sambutannya, Penrad Siagian menegaskan bahwa perampasan tanah di wilayah Tano Batak bukan hal baru dan telah berlangsung sejak lama. Ia menyatakan…

Komite I DPD RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan pakar atau ahli dalam rangka inventarisasi materi pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa yang masih menimbulkan permasalahan. Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam mengatakan kebijakan afirmasi yang besar kepada desa, berpeluang menghasilkan perubahan besar bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di seluruh Indonesia, berupa kemandirian desa. Tetapi di sisi lain juga dapat menciptakan hasil yang berlawanan sehingga menimbulkan masalah-masalah baru bagi desa. “Beberapa persoalan yang muncul antara lain lemahnya kapasitas aparat desa untuk mengimplementasikan UU Desa dan ketidakcakapan dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban yang dapat menuju kepada penyalahgunaan wewenang…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengumbar janji-janji terkait harga pangan yang terjangkau. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang sudah dimulai sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri. Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut, ia berharap agar pemerintah segera menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan harga pangan, serta memastikan keadilan dalam rantai distribusi agar rakyat tidak lagi terbebani dengan harga yang tidak wajar. “Jika harga di pasar tradisional sudah melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), maka tindakan tegas harus diambil. Pemerintah tidak boleh…