Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengingatkan agar pemerintah tidak hanya mengumbar janji-janji terkait harga pangan yang terjangkau. Ia mengingatkan segenap pemerintah harus bertindak tegas untuk menjaga daya beli rakyat, di tengah melonjaknya harga kebutuhan pokok yang sudah dimulai sejak sebelum Ramadan hingga Idulfitri.
Oleh karena itu, sebagai langkah lanjut, ia berharap agar pemerintah segera menyusun peraturan yang lebih ketat untuk pengawasan harga pangan, serta memastikan keadilan dalam rantai distribusi agar rakyat tidak lagi terbebani dengan harga yang tidak wajar.
“Jika harga di pasar tradisional sudah melampaui HET (Harga Eceran Tertinggi), maka tindakan tegas harus diambil. Pemerintah tidak boleh membiarkan harga-harga ini semakin melonjak hanya karena adanya lonjakan permintaan menjelang Ramadan dan Idul Fitri,” tegasnya dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Menteri Perdagangan Budi Santoso dan Rapat Dengar Pendapat dengan Direktur Utama Perum Bulog Novi Helmy Prasetya di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (3/3/2025).
Ia pun menegaskan, lonjakan harga pangan menjelang Ramadan dan Idulfitri harus ditangani dengan serius. Pemerintah, tegasnya, harus memastikan bahwa harga pangan tetap terjangkau bagi masyarakat, terutama bagi keluarga miskin yang sangat terdampak dengan kenaikan harga barang.
Baginya, kebijakan harga eceran tertinggi (HET) harus ditegakkan dengan tegas, dan praktik spekulasi yang memperburuk harga pangan harus segera diberantas.
“Kami tidak butuh kata-kata kosong, Pak. Kami butuh tindakan nyata. Pemerintah harus turun tangan langsung untuk menstabilkan harga, bukan hanya mengadakan operasi pasar yang hasilnya tidak terlihat,” jelas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Menurutnya, operasi pasar yang dilakukan seringkali tidak memberikan dampak signifikan, karena harga-harga pangan yang tinggi tetap bertahan.
