Penulis: Redaksi

Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menyoroti ketidakjelasan hubungan antara perusahaan aplikasi transportasi daring dengan mitra pengemudi. Hal itu mengemuka dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi V dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia, dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia). Dalam pertemuan tersebut, Lasarus menegaskan pentingnya pengaturan yang jelas terkait status mitra pengemudi yang akan dimuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (RUU LLAJ). Ia menyoroti bahwa hubungan kerja antara operator dan pengemudi masih menjadi perdebatan, terutama dalam aspek tanggung jawab terhadap keselamatan penumpang. “Ketika…

Anggota Komisi III DPR RI I Wayan Sudiarta menyampaikan pandangan dan kritiknya terhadap sistem hukum di Indonesia yang menurutnya masih harus diperkuat dan diperbaiki melalui RUU Hukum Acara Pidana. Terkait restorative justice, Ia menegaskan harus diatur kembali apabila terjadi perdamaian menjelang eksekusi perkara. Meskipun restorative justice ini sudah diterapkan pada peraturan Mahkamah Agung, kejaksaan, dan kepolisian, namun peraturan tersebut belum menjawab untuk hal seperti itu. “Jika di kepolisian sudah ada, di kejaksaan sudah ada, lalu di mahkamah sudah ada, kita rangkum dalam satu undang-undang, itu sudah memadai. Yang belum dijawab oleh peraturan mahkamah agung, kejaksaan dan kepolisian adalah, bagaimana kalau…

Panitia Kerja (Panja) Komisi VIII DPR RI menggelar rapat dengan para ketua asosiasi penyelenggara perjalanan ibadah haji dan umrah guna membahas perubahan Undang-Undang (UU) Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (5/3/2025). Rapat ini berfokus pada kebijakan peningkatan pelayanan, perlindungan, dan pemenuhan hak jemaah haji melalui optimalisasi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Wakil Ketua Komisi VIII sekaligus Ketua Panja Haji 2025, Abdul Wachid, menyoroti perlunya peningkatan nilai manfaat dari dana haji yang saat ini mencapai Rp171 triliun. Ia menekankan bahwa BPKH harus mampu menghasilkan nilai manfaat hingga…

Masalah ‘blank spot’ (wilayah tanpa akses internet) di Provinsi Kalimantan Tengah masih menjadi tantangan besar. Anggota Komisi I DPR RI, Andina Thresia Narang, menerangkan, saat ini ada 316 titik ‘blank spot’ yang tersebar di berbagai kabupaten dan desa di provinsi tersebut. “Dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, Kalimantan Tengah menghadapi tantangan besar dalam infrastruktur telekomunikasi. Saya sudah sering menyuarakan persoalan ini dan berkoordinasi dengan Komdigi (Kementerian Komunikasi dan Digital),” ujar Andina saat ditemui oleh koranmerdeka.co di Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Rabu (5/3/2025). Menurutnya, Menteri Komdigi Meutya Hafid telah memberikan perhatian khusus terhadap isu tersebut dan…

Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR RI, Imran Amin, menegaskan bahwa pihaknya akan terus membangun kerja sama yang sinergis serta menjalin komunikasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk Polri dan seluruh Kepolisian Daerah (Polda), salah satunya Polda Kepulauan Riau. “Kami memandang perlu untuk selalu melakukan kerja sama dan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah. Ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi MKD yang dijalankan melalui dua mekanisme, yakni pencegahan dan pengawasan serta penindakan. Salah satu bentuk pencegahan tersebut dilakukan melalui sosialisasi dan kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian daerah,” ujar Imran Amin dalam kunjungan kerja MKD ke Polda…

Komisi V DPR RI menggelar rapat dengar pendapat umum (RDPU) dengan PT. Goto Gojek Tokopedia, PT. Grab Teknologi Indonesia dan PT. Teknologi Perdana Indonesia (Maxim Indonesia) terkait pembahasan dan mendengarkan masukan terkait penyusunan RUU tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam rapat itu, Anggota Komisi V DPR RI Adian Napitupulu mengkritik soal tarif pemotongan biaya aplikasi. Di mana dalam Keputusan Menteri Perhubungan Kepmenhub KP Nomor 1001 tahun 2022 regulasinya potongan biaya aplikasi maksimal 20 persen. “Dulu kalau kita tidak salah sempat 10 persen ya jatah aplikator. Dan dia naik terus 10, 15, hingga 20. Dalam praktiknya (bahkan) di atas 20…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) DPD RI menegaskan pentingnya perlindungan hak masyarakat hukum adat (MHA) dalam sistem regulasi nasional dan daerah. Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar pada Selasa (5/3/2025), BULD DPD RI membahas pemantauan dan evaluasi peraturan daerah (Perda) serta rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang mengatur tentang MHA. RDPU ini bertujuan untuk memperkuat kebijakan yang menjamin kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat adat di berbagai daerah. Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow menegaskan bahwa masyarakat hukum adat memiliki hak yang dijamin oleh konstitusi, tetapi dalam implementasinya masih banyak kendala yang harus dihadapi. Menurutnya, Negara mengakui dan…

Badan Akuntabilitas Publik (BAP) DPD RI telah menerima dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat pada Masa Sidang III Tahun Sidang 2024-2025. Salah satunya permasalahan lahan yang masuk wilayah Hak Guna Usaha PTPN XIV dan PT Sinergi Perkebunan Nusantara di Provinsi Sulawesi Tengah, serta Pengaduan dari Paguyuban Pensiunan BRI atas ketidakpatuhan Direktur Utama PT BRI (Persero) terhadap pelaksanaan Undang-Undang di Indonesia. “Kami telah menerima pengaduan masyarakat dan pemerintah daerah, berkaitan dengan kepentingan daerah termasuk pengaduan atas kinerja akuntabilitas publik instansi pemerintah yang terindikasi adanya tindak korupsi, penyimpangan dan mal administrasi,” ucap Wakil Ketua BAP DPD RI Yulianus Henock Sumual saat di Gedung DPD…

Anggota Komisi I DPR RI Desy Ratnasari menyoroti pentingnya perspektif human security dalam Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang digelar bersama Ketua Badan Pengurus Setara Institute Dr. Ismail Hasani dan Peneliti Senior Imparsial serta Ketua Badan Pengurus Centra Initiative Dr. Al-Araf, Desy mengangkat sejumlah isu terkait penempatan prajurit TNI dalam birokrasi sipil dan kementerian. Salah satu poin utama yang disoroti Desy adalah mengenai penempatan prajurit atau pejabat tinggi (Pati) TNI yang aktif dalam posisi-posisi sipil di berbagai lembaga negara. “Semua hukum manusia itu gak sempurna, pasti ada jeleknya. Nah…

Anggota Komisi X DPR RI Nilam Sari Lawira mengharapkan agar kualitas pendidikan bisa lebih baik secara inklusif, termasuk di wilayah-wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) di seluruh daerah. Menurutnya, salah satu hal yang sangat mendesak untuk didorong perbaikannya adalah kualitas tenaga pendidik di wilayah 3T. Kompetensi tenaga pendidik dianggap menjadi penentu kualitas pendidikan yang akan didapat oleh peserta didik. “Kalau tenaga pendidiknya punya kompetensi yang baik, tentu mutu pendidikan yang didapatkan oleh anak-anak di daerah terpencil juga bisa meningkat dan lebih baik,” ujar Nilam dalam Rapat Panitia Kerja Pendidikan 3T di ruang rapat Komisi X, Gedung Nusantara I, DPR RI,…