Penulis: Redaksi

Anggaran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengalami pemangkasan sebesar Rp 422 miliar, sehingga tersisa Rp 881 miliar dari pagu awal sebesar Rp 1,3 triliun pada tahun 2025. Pemotongan anggaran ini berdampak pada program dukungan manajemen serta penyelenggaraan lembaga legislatif dan alat kelengkapan. Anggota Komisi XIII DPR RI, Melati, menyatakan dukungannya terhadap pemulihan anggaran DPD RI yang sempat diblokir. Ia menilai pemangkasan ini menghambat berbagai program yang telah direncanakan. “Kami menerima Sekretaris Jenderal DPD RI, yang pada intinya meminta agar anggaran yang diblokir dapat dibuka kembali karena banyak program yang tertunda,” ujar Melati dalam Rapat Kerja dengan DPD RI di Gedung…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera memimpin kunjungan BKSAP ke Perusahaan Temasek, di Singapura. Kunjungan tersebut dalam rangka secara langsung meminta masukan dari Temasek berkaitan pembentukan Danantara di Indonesia. Dari hasil pembelajaran yang didapat, Mardani menegaskan kesuksesan perusahaan Singapura yang telah berdiri sejak tahun 1974 tersebut adalah karena mengutamakan integritas, lepas dari politik, dan benar-benar independen mengelola keuangan investor. ‘’Dari Temasek kita belajar tentang integritas. Beberapa kali mereka menyebut bahwa menerapkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja maksimal sehingga tercipta trust dari semua pihak. Pun, pemerintahnya menerapkan kepastian hukum yang membuat para investor semakin yakin mempercayakan Temasek dalam berinvestasi.…

Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Tanah Abang Tiga menyelenggarakan Pojok Pajak yang berlangsung selama dua hari pada 10-11 Maret 2025 untuk mensosialisasikan dan memfasilitasi para pegawai DPR RI yang mengalami kesulitan dalam pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi Tahun Pajak 2024. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI Rahmad Budiaji menyampaikan bahwa Pojok Pajak yang digelar di Kantin Demokrasi DPR RI bertujuan untuk menuntaskan masalah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak di DPR RI. Pernyataan ini disampaikannya kepada Parlementaria usai menghadiri agenda pembukaan…

Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta pemerintah pusat dan daerah segera bersinergi dalam memperbaiki 114 sekolah yang rusak akibat banjir di Bekasi. Menurutnya, perbaikan gedung sekolah harus menjadi prioritas agar proses belajar mengajar dapat kembali berjalan normal. “Sekolah rusak akibat banjir, rumah para siswa juga terendam. Lengkap sudah penderitaan mereka. Semua pihak harus turun tangan,” ujar Lalu Hadrian kepada koranmerdeka.co, Senin (10/3/2025). Politisi Fraksi PKB yang akrab disapa Lalu Ari ini mengungkapkan keprihatinannya atas dampak banjir yang melanda Jabodetabek, khususnya di Bekasi. Ia menyebutkan bahwa kerusakan sekolah terjadi merata, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SLB.…

Pemerintah Indonesia akan mulai mengimplementasikan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) pada April 2025 untuk meningkatkan ketepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Sistem ini diharapkan dapat menjadi solusi fundamental atas permasalahan klasik dalam distribusi bansos, seperti ketidaktepatan sasaran dan tumpang tindih data penerima. Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menyambut baik langkah ini namun menekankan pentingnya koordinasi yang intensif antar berbagai pihak terkait. “Bansos itu kan beragam jenisnya, tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga kementerian lain seperti Kemendikdasmen. Dengan adanya DTSEN yang dikembangkan dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan kini dikelola oleh BPS, koordinasi yang solid…

Anggota Komisi I DPR RI Amelia Anggraini menekankan pentingnya kehadiran negara dalam pengaturan penyiaran di Indonesia, guna menciptakan ekosistem media yang demokratis, adil, dan mendukung kebebasan pers. Amelia menyebutkan topik yang dibahas terkait dengan RUU Penyiaran memiliki relevansi yang sangat vital dalam pengaturan penyiaran multiplatform. “Kehadiran negara dalam konteks penyiaran ini merupakan aspek yang sangat penting untuk menciptakan ekosistem media yang demokratis, adil dan mendukung kebebasan pers,” ujar Amelia dalam Rapat Dengar Pendapat Panja RUU Penyiaran dengan Dirjen Ekosistem Digital Komdigi serta pimpinan lembaga penyiaran seperti TVRI, RRI, dan LKBN ANTARA di Ruang Rapat Komisi I, Gedung Nusantara II DPR…

Dalam kunjungan diplomasi ke Singapura, Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI mengajak negara tersebut turut aktif dalam menyuarakan pembelaan atas Palestina. Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera mengatakan Palestina adalah masalah kemanusiaan yang hakiki. “Kami sangat berharap agar Singapura juga menyuarakan hal ini demi kemerdekaan rakyat Palestina. ‘Two state policy’ semoga secepatnya bisa direalisasikan,” ungkap Mardani saat kunjungan ke Parlemen Singapura, Jumat (8/3/2025). Mardani juga menambahkan bahwa perlu tindak lanjut pertemuan parlemen ini dengan berbagai kegiatan bilateral. Hal itu misalnya melalui Focus Group Discussion (FGD) kedua negara dengan variasi topik, yang intinya adalah membangun kebersamaan antar-negara. “Pada kesempatan ini kami…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian mendesak Universitas Kristen Indonesia (UKI) melakukan evaluasi internal buntut tewasnya Kenzaha Walewangko (22), seorang mahasiswa Fakultas Fisipol di lingkungan kampus. Salah satunya, mengevaluasi sistem keamanan kampus. “Tentu kami, Komisi X DPR RI, mendorong agar keamanan kampus dibenahi agar insiden kekerasan tidak terjadi di lingkungan akademik,” kata Hetifah dalam keterangannya pada koranmerdeka.co, Senin, (10/3/2025). Politisi Fraksi Partai Golkar itu juga mendorong UKI membangun budaya disiplin dan toleransi melalui program pembinaan karakter bagi mahasiswa. “Dengan program itu, kampus diharapkan dapat menjadi lingkungan yang lebih aman, nyaman, dan kondusif bagi seluruh civitas akademika,” katanya. Hetifah menuturkan Permendikbudristek…

Komite IV Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) menggelar Rapat Kerja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Ruang Rapat Kutai, Gedung B DPD RI, Senin (10/3/2025. Rapat ini bertujuan untuk membahas capaian kinerja OJK sepanjang tahun 2024, program kerja OJK tahun 2025, serta isu-isu aktual di sektor keuangan, termasuk pengawasan terhadap implementasi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang OJK. Dalam sambutannya, Ketua Komite IV DPD RI menegaskan pentingnya penguatan pengawasan terhadap sektor keuangan guna meningkatkan stabilitas ekonomi nasional. “Komite IV DPD RI terus berkomitmen mengawal kinerja OJK dalam memastikan sistem keuangan yang adil, transparan, dan akuntabel. Berbagai tantangan seperti…

Komite III DPD RI mengajak Kementerian Sosial (Kemensos) dan elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial. Berbagai permasalahan sosial terjadi di masyarakat, maka dibutuhkan keterlibatan seluruh stake holder untuk melakukan transformasi sosial. “Transformasi sosial merupakan upaya menyeluruh yang dilakukan, tidak hanya oleh Kementerian Sosial RI tapi juga dibutuhkan kerjasama dari seluruh elemen masyarakat dalam mengatasi permasalahan sosial,” ucap Ketua Komite III DPD RI Filep Wamafma saat RDP dengan Kemensos RI di Gedung DPD RI, Jakarta, Senin (10/3/25). Filep mengakui berbagai permasalahan sosial yang sangat kompleks masih kerap terjadi ditengah masyarakat salah satunya judi online (judol), pinjaman online (pinjol) serta penyalahgunaan penggalangan…