Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mengkritik besarnya gaji yang diterima oleh jajaran Direksi PT Pertamina. Mufti menilai, dengan besarnya gaji yang diperoleh direksi Pertamina, seharusnya mereka dapat memberikan hasil yang sebanding dengan imbalan tersebut. Menurut Mufti, gaji yang diterima oleh Direksi Pertamina, yang lebih dari Rp 1 miliar per bulan, setara dengan gaji Direktur Utama Coca-Cola dan bahkan CEO Google, perusahaan global dengan valuasi dan pasar yang sangat besar. “Jika ditambah dengan tantiem, dividen, dan kompensasi finansial lainnya, maka total penghasilan (THP) Direksi Pertamina mencapai Rp 4 miliar per bulan. Angka ini jauh lebih besar dari gaji Presiden…

Komisi VII DPR RI meminta pemerintah untuk meningkatkan edukasi mengenai pentingnya pariwisata yang berkelanjutan di masyarakat. Hal itu guna mengangkat potensi destinasi wisata di setiap daerah. “Sebagian dari mereka minim sekali sadar pariwisata, kesadaran berwisata, dan kesadaran menjaga keberlanjutan destinasi pariwisata. Inilah yang mendorong pembentukan Panja DPR (tentang RUU Kepariwisataan), agar pendidikan tentang pariwisata dimasukkan ke dalam Undang-Undang Pariwisata,” ungkap Anggota Komisi VII DPR RI Putra Nababan dalam Rapat Kerja Komisi VII bersama Menteri Pariwisata di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (10/03/2025). Diketahui, saat ini, Komisi VII telah membentuk Panja RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10…

Badan Akuntabilitas Publik Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (BAP DPD RI) mendesak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk segera menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di beberapa daerah. Desakan tersebut disampaikan pada Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar sebagai tindaklanjut pengaduan masyarakat ke BAP DPD RI yang didominasi masalah pertanahan. “BAP DPD RI sangat concern terhadap penanganan konflik agraria yang melibatkan pihak pemerintah dan masyarakat. Mengingat urgensi dan banyaknya aduan masuk terkait konflik agraria, kami mendesak pemerintah segera menyelesaikan permasalahan tersebut,” kata Wakil Ketua I BAP DPD RI, Yulianus Henock Sumual di Gedung DPD RI, Jakarta, Rabu (12/3/2025).…

Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mengesahkan hasil pemantauan dan evaluasi rancangan peraturan daerah (ranperda) dan peraturan daerah (perda) tata kelola pemerintahan desa sebagai bagian utama laporan pelaksanaan tugas BULD DPD RI yang disampaikan dalam Sidang Paripurna DPD RI tanggal 14 Maret 2025 untuk disetujui dan ditetapkan sebagai keputusan DPD RI. “Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi ranperda dan perda terkait tata kelola pemerintahan desa, BULD DPD RI merekomendasikan segera diterbitkan Peraturan Pemerintah yang dimandatkan Undang-Undang Desa, dalam bentuk omnibus untuk simplifikasi regulasi,” ucap Ketua BULD DPD RI Stefanus BAN Liow dalam Rapat Pleno BULD…

Isu pemberdayaan politik perempuan merupakan isu menarik yang perlu terus didiskusikan. Saat ini, pemberdayaan perempuan yang dilakukan melalui dua strategi yakni advokasi dan capacity building. Fokus advokasi gerakan perempuan adalah mendorong 30% keterwakilan perempuan di lembaga politik dan partai politik. Dalam mewujudkan hal ini, Gusti Kanjeng Ratu Hemas, Wakil Ketua DPD RI terus mendorong gerakan perempuan dalam politik. Melalui forum silaturahmi (12/03/2025), GKR Hemas mengundang pengurus Kaukus Perempuan Parlemen Republik Indonesia (KPPRI) dan Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) serta perwakilan dari partai politik. Dalam forum ini, GKR Hemas memberikan arahan akan pentingnya membangun politik yang Implementatif. “Perlu ada penajaman isu-isu…

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menegaskan pentingnya langkah strategis dalam penanganan bencana banjir yang kerap melanda wilayah seperti Dayeuhkolot, Baleendah, dan daerah di sepanjang Sungai Citarum. Dalam kunjungannya ke Desa Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (11/03/2025), Cucun memastikan semua pemangku kepentingan, khususnya mitra DPR seperti BNPB, segera mengambil tindakan nyata untuk mitigasi dan penanggulangan bencana. “Kita tidak bisa hanya menunggu, harus ada strategi konkret. Seperti di Ciliwung, sekarang danau di Ciawi sudah mulai difungsikan. Saya juga berdiskusi dengan Bupati dan akan menyampaikan hal ini dalam rapat bersama BNPB agar ada solusi tepat untuk banjir di sini,” ujar…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya soliditas antara Indonesia dan Vietnam dalam menghadapi dinamika global yang semakin kompleks. Hal ini disampaikannya usai menerima kunjungan Sekretaris Jenderal Partai Komunis Vietnam (PKV), To Lam, di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Puan menekankan bahwa di tengah berbagai tantangan global, termasuk konflik dan perang yang terjadi di berbagai belahan dunia, negara-negara ASEAN harus memperkuat kerja sama dan solidaritas demi menjaga stabilitas kawasan. “Dibutuhkan soliditas negara-negara ASEAN untuk lebih kuat, lebih solid dalam bergotong royong membangun negaranya masing-masing dan menjaga Asia Tenggara secara khusus,” ujar Puan dalam konferensi pers usai pertemuan.…

Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa DPR terbuka menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Hal ini disampaikan Puan dalam konferensi pers di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025), di tengah pembahasan revisi UU TNI dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi I DPR RI bersama Menteri Pertahanan, Menteri Hukum dan HAM, Menteri Keuangan, serta Menteri Sekretariat Negara. “Tentu saja DPR membuka diri untuk menerima masukan dari seluruh elemen masyarakat dalam pembahasan RUU TNI ini. Insya Allah keputusan yang dihasilkan nanti adalah yang terbaik…

Anggota Komisi IX DPR RI Fraksi PKS, Kurniasih Mufidayati, mengapresiasi arahan Presiden Prabowo Subianto yang meminta perusahaan aplikator layanan transportasi daring memberikan bonus hari raya secara tunai bagi pengemudi ojek dan kurir daring. Arahan tersebut disampaikan Presiden Prabowo di Istana Negara seusai pertemuan dengan CEO perusahaan aplikator, perwakilan pengemudi ojek daring, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perhubungan, Menteri Sekretaris Negara, dan Sekretaris Kabinet. “Kami mengapresiasi arahan Presiden Prabowo yang meminta adanya bonus hari raya secara tunai bagi pengemudi dan kurir daring. Keputusan ini mencerminkan semangat musyawarah tripartit antara pemerintah, pengusaha, dan pekerja, dalam hal ini para pengemudi ojek daring,” ujar Kurniasih dalam…

Komisi I DPR RI menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan Persatuan Purnawirawan dan Warakawuri TNI-Polri (PEPABRI) guna mendapatkan masukan terkait perubahan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, termasuk dalam revisi UU TNI. Menurut Utut Adianto, setiap undang-undang harus memperhatikan hak rakyat dalam berbagai aspek, yakni hak untuk didengar (right to be heard), hak untuk dipertimbangkan (right to be considered), serta hak untuk dijelaskan (right to be explained). Prinsip ini menjadi dasar dalam upaya revisi UU TNI, sebagaimana sebelumnya diterapkan dalam pembahasan…