Penulis: Redaksi

Merespon ramainya pemberitaan perihal dugaan tindakan asusila kepada anak oleh oknum petinggi Polisi yang menjabat Kapolres di NTT, yang videomya bocor di Australia, Ketua Komite III DPD RI, Fillep Wamafma mendesak Kapolri untuk mengusut tuntas dan memproses hukum perbuatan tersebut. Sebagaimana ramai diberitakan oleh media, kasus ini terungkap dari Pemerintah Australia yang berkoordinasi dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. “Saya rasa, tindakan penonaktifan dari jabatan dan tugas Kapolres pada yang bersangkutan harus segera diikuti dengan tahapan lain yang merupakan rangkaian proses hukum untuk mengusut tuntas kasus ini dan membawa terduga pelaku ke pengadilan hingga dijatuhi hukuman yang setimpal,” tegas…

Pengurus Pusat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) menggelar acara buka puasa bersama di Rumah Dinas Wakil Ketua DPD RI, Tamsil Linrung, pada Rabu (12/3). Acara ini dihadiri oleh sejumlah tokoh nasional, diantaranya Ketua ICMI Prof. Dr. Arief Satria, Founder ESQ Ary Ginanjar, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, dan Putra Presiden RI ke-3 Dr-Ing. Ir. Ilham Akbar Habibie, Dipl.Ing, MBA, IPU. Dalam sambutannya, Arief Satria menyampaikan apresiasi kepada Tamsil Linrung yang telah menjadi tuan rumah acara ini. Ia menilai bahwa Tamsil merupakan salah satu tokoh senior yang turut berperan di awal berdirinya ICMI, bersama dengan Presiden ke-3 RI, B.J. Habibie. Dalam sambutannya,…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam menyoroti permasalahan terkait penemuan Pertamax oplosan yang melibatkan PT Pertamina dan sub-holdingnya. Mufti Anam menegaskan bahwa permintaan maaf yang disampaikan oleh pihak Pertamina tidak cukup untuk menutupi dampak yang dirasakan oleh konsumen. “Heboh Pertamax oplosan saya rasa tidak cukup dengan hanya meminta maaf lalu seolah-olah dosa-dosa Pertamina selesai. Lalu bagaimana dengan kerugian konsumen? Apa ada inisiatif dari Pertamina untuk mengganti kerugian mereka?” ujar Mufti Anam dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan PT Pertamina dan Sub-holdingnya di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Lebih lanjut, Mufti Anam menekankan bahwa konsumen membeli bahan bakar…

Anggota Komisi VI DPR RI Mulyadi menegaskan pentingnya pemberantasan mafia migas di sektor energi untuk menjaga perekonomian nasional. Ia mengaku pernah meminta Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) periode 2009-2014 untuk melakukan reformasi tata kelola energi, namun hal tersebut tidak dilakukan. “Pada periode 2009-2014, saya menjadi Anggota DPR di Komisi VII yang saat itu bermitra dengan Menteri ESDM, di mana terdapat Pertamina di dalamnya. Saat itu, saya mencurigai adanya mafia migas dan mengusulkan agar tata kelola energi Indonesia direformasi. Alhamdulillah, kini indikasi adanya mafia migas terbukti. Bahkan yang lebih mengecewakan, ada kolaborasi antara pihak luar dan dalam negeri,” ungkap…

Ketua Komisi VII DPR RI Saleh P. Daulay menegaskan pentingnya perhatian Menteri Pariwisata terhadap berbagai pandangan dan catatan yang telah disampaikan oleh pimpinan dan anggota Komisi VII dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kepariwisataan. Hal tersebut disampaikan Saleh saat membacakan kesimpulan rapat kerja dengan Menteri Pariwisata di DPR RI, Selasa (12/3/2025). Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tersebut antara lain mempertahankan substansi pendidikan tentang sadar wisata, pendidikan informal dan nonformal, serta keberadaan politeknik kepariwisataan. Selain itu, Komisi VII juga mengusulkan untuk memperkuat norma pengaturan mengenai kelembagaan kepariwisataan serta merumuskan kebijakan untuk mengatasi permasalahan penyelenggaraan kepariwisataan, terutama di daerah. “Peraturan…

Anggota Komisi VI DPR RI, Subardi, menilai sengkarut mega korupsi produk minyak menjadi momentum melakukan reformasi dan bersih-bersih di internal Pertamina. Menurutnya, reformasi perlu dilakukan melalui perombakan manajemen agar terjadi penyegaran dan memenuhi tanggung jawab moral atas kasus yang menimpa Pertamina. “Pertamina harus melakukan perombakan manajemen, reformasi internal sebagai tanggung jawab moral atas kelalaian perusahaan, sehingga publik memberikan kepercayaan,” ujar Subardi saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan PT Pertamina (Persero) dan Subholding di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (11/3/2025). Politisi Fraksi Partai NasDem dari Daerah Pemilihan DI Yogyakarta itu mengungkapkan, kasus mega korupsi Pertamina sangat merugikan masyarakat.…

Panitia Kerja Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga (Panja PTKL) Komisi X DPR RI mendesak Kemendiktisaintek untuk melakukan koordinasi dengan berbagai Kementerian/Lembaga (K/L) lain di pemerintahan dalam mengevaluasi dan menghitung kembali satuan biaya perguruan tinggi. Hal itu dengan mempertimbangkan keadilan pembiayaan terhadap seluruh perguruan tinggi di bawah Kemendiktisaintek. Diketahui, PTKL adalah Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh pemerintah selain kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama. Atas dasar itu, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Lalu Hadrian Irfani meminta Kemendiktisaintek untuk menyampaikan data yang terperinci terkait PTKL. Adapun data-data tersebut di antaranya implementasi kurikulum,…

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Laksono menyatakan Perubahan UU TNI diperlukan untuk memberikan kepastian hukum, menyelaraskan aturan terkait batasan usia pensiun prajurit TNI, serta penempatan prajurit aktif dalam jabatan sipil. Diketahui, Komisi I telah membentuk Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI). Panja tersebut diputuskan dalam Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menteri Hukum, Wakil Menteri Keuangan serta Wakil Menteri Sekretaris Negara “Perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme TNI, menyesuaikan regulasi dengan tantangan geopolitik, serta memperjelas peran dan fungsi prajurit dalam menjaga kedaulatan dan keamanan nasional,”…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, memberikan penjelasan terkait peran dan kewenangan Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI setelah menjadi juri utama dalam pelaksanaan Lomba Orator Bintang Orasi (LOBO) ke-19 atau yang pertama di tahun 2025. Menurut Netty, penting untuk masyarakat memahami bahwa BAM DPR RI adalah bagian integral dari DPR RI, namun dengan peran yang tidak melampaui kewenangan Alat Kelengkapan Dewan lainnya. “Kita harus menjelaskan kepada masyarakat bahwa badan aspirasi masyarakat ini adalah bagian tak terpisahkan dari institusi DPR RI. Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI bukan lembaga super body, bukan lembaga di luar lembaga yang bernama…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Netty Prasetiyani Heryawan, memberikan tanggapan positif atas pelaksanaan Lomba Orasi Bintang Orator (LOBO) ke-19 atau yang pertama di tahun 2025. Netty juga mencatat bahwa banyaknya video dan naskah orasi yang masuk merupakan gambaran jelas tentang besarnya harapan masyarakat pada DPR, khususnya BAM DPR RI. “Banyaknya peserta dan video yang masuk menggambarkan bahwa masyarakat menaruh harapan besar terhadap institusi DPR RI, sebagai lembaga politik yang akan terus memperjuangkan aspirasi dan hak-hak rakyat Indonesia. Ini sejalan dengan survei yang dilakukan oleh Kompas yang menunjukkan bahwa persepsi publik terhadap DPR RI semakin meningkat,” kata Netty pada koranmerdeka.co usai…