Penulis: Redaksi

Anggota BKSAP DPR RI Rahayu Saraswati Djojohadikusumo menegaskan bahwa isu kesetaraan gender bukanlah isu perempuan semata, melainkan isu kemanusiaan yang harus segera dipecahkan. Untuk itu, perlu dukungan dari seluruh stakeholder tanpa terkecuali demi terwujudnya kesetaraan gender di berbagai bidang. Sara menyampaikan hal tersebut dalam intervensinya pada sesi 1 sidang Komisi Status Perempuan (Commission on the Status of Women/CSW) yang mengakat tema “Women’s political participation: Progress, setbacks and lessons learned for a way forward to achieving parity”. “Kesetaraan gender bukan hanya merupakan isu perempuan semata akan tetapi isu kemanusiaan. Kita membutuhkan laki-laki untuk juga menerapkan gender equality di semua bidang,” tegasnya…

Anggota Komisi XI DPR RI, Eric Hermawan, menilai bahwa Coretax merupakan terobosan yang baik dalam mempermudah pelayanan bagi wajib pajak. Namun, ia menekankan perlunya perbaikan segera terhadap sistem tersebut, mengingat banyaknya keluhan sejak implementasinya pada Januari 2025. Eric meyakini bahwa melalui perbaikan sistem Coretax, penerimaan pajak akan meningkat pada triwulan kedua tahun 2025 karena kemudahan yang diberikan kepada wajib pajak. “Saya sangat optimistis, insya Allah bisa tercapai karena kawan-kawan pajak juga serius bekerja. Sistem Coretax sendiri diharapkan mampu meningkatkan penerimaan pajak yang merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar negara, dengan kontribusi sekitar 70 persen terhadap APBN. Pajak memiliki peran penting…

Komisi XI DPR RI melakukan kunjungan kerja spesifik ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Barat I di Bandung, Jawa Barat, Jumat (14/3/2025), untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan sistem pelaporan dan pembayaran pajak Coretax. Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Hanif Dhakiri, yang juga Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi XI DPR, mengungkapkan bahwa pihaknya menemukan fakta menarik dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) DJP Jawa Barat I, Kurniawan Nizar, beserta jajaran. Hanif menjelaskan bahwa pasca-implementasi Coretax, pertumbuhan bruto dan neto Kanwil DJP Jawa Barat I periode Januari–Februari 2025 menunjukkan tren positif. “Tapi di sini cukup menarik, karena…

Sejak diterapkan pada 1 Januari 2025, Sistem Inti Administrasi Perpajakan (Coretax) menuai banyak keluhan dari wajib pajak (WP), terutama di media sosial. Menyikapi hal tersebut, Komisi XI DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Spesifik ke Kota Tangerang, Provinsi Banten, Jumat (14/3/2025), guna menyoroti pentingnya percepatan perbaikan sistem tersebut yang dinilai belum siap digunakan. Sistem Coretax, yang awalnya diharapkan menjadi solusi digitalisasi perpajakan guna meningkatkan efisiensi dan transparansi, justru mengalami berbagai kendala teknis. Beberapa di antaranya adalah kesulitan akses, gagal login, serta gangguan dalam proses pendaftaran Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan pengelolaan dokumen perpajakan. Kondisi ini menyebabkan banyak wajib pajak mengalami…

Anggota Komisi I DPR RI Nurul Arifin menyoroti sejumlah pasal krusial pada draf Perubahan UU TNI. Ia menyebut Pasal 47 terkait posisi prajurit di jabatan sipil perlu dipertimbangkan dengan matang dari sisi profesionalisme. Nurul mencermati aturan prajurit yang hanya bisa menduduki jabatan sipil setelah pensiun atau mengundurkan diri dengan beberapa pengecualian untuk jabatan tertentu. Perubahan pada pasal ini, menurutnya, harus melihat kebutuhan nasional. “Perlu ada penyesuaian dalam aturan ini agar tetap sejalan dengan prinsip profesionalisme TNI, sekaligus mempertimbangkan kebutuhan nasional,” kata Nurul dalam keterangan resminya kepada koranmerdeka.co, di, Jakarta, Jumat (14/3/2025). Tak hanya itu, Legislator Fraksi Partai Golkar tersebut juga mencermati…

Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia mengesahkan 10 (sepuluh) Keputusan DPD RI dalam Sidang Paripurna ke-11 Tahun Sidang 2024-2025. Sidang Paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPD RI Sultan B. Najamudin menyepakati dan memutuskan beberapa hal antara lain Hasil Pengawasan Komite I DPD RI terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Dari hasil pengawasan yang telah dilakukan, Komite I menyampaikan temuan terkait kebijakan penghapusan tenaga honorer yang belum memiliki mekanisme transisi yang optimal, sehingga menimbulkan ketidakpastian status bagi tenaga kerja non-ASN. Termasuk penolakan besar-besaran terhadap penundaan pengangkatan ASN (PNS dan PPPK) tahun 2024. “DPD RI mendesak pemerintah melakukan…

DPD RI meminta pemerintah untuk mengantisipasi kenaikan harga bahan pokok serta memberikan dukungan kelancaran arus mudik dan libur lebaran 2025. Hal ini disampaikan Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin dalam Sidang Paripurna DPD RI ke 11 Masa Sidang III Tahun 2024-2025, di Gedung Nusantara V, Jumat, 14/3/25. Sultan B. Najamudin mengatakan setiap pelaksanaan Ramadhan dan menjelang Idul Fitri, permintaan kebutuhan pokok cenderung meningkat. Tak dapat dipungkiri, harga kebutuhan pokok mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pemerintah bertugas untuk mengantisipasi kenaikan harga dan menjamin ketersediaan bahan pokok yang dibutuhkan masyarakat. “Sebelum kita kembali ke daerah masing-masing, ada beberapa catatan terhadap persoalan serta…

Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menemukan produk Minyakita yang tidak sesuai takarannya, saat menggelar inspeksi mendadak (Sidak) ke Pasar Jaya Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu, (08/03/2025). Temuan Menteri Amran adalah kemasan Minyakita yang seharusnya berisi 1 liter, namun dikurangi menjadi 750 sampai 800 mililiter. Menanggapi temuan tersebut, Anggota Komisi III DPR RI Surahman Hidayat meminta Polri untuk mengusut tuntas temuan kecurangan tersebut. “Saya menyambut baik pernyataan Kapolri yang berkomitmen untuk menindak tegas produsen nakal yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian Minyakita. Tindakan ini merupakan langkah penting untuk melindungi hak-hak konsumen dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap produk pemerintah, khususnya Minyakita yang…

Anggota Komisi I DPR RI Andina Thresia Narang mempertanyakan konsekuensi wacana perubahan usia pensiun anggota TNI dalam Perubahan Undang-Undang TNI. Perubahan tersebut, tegasnya, akan memengaruhi penerimaan anggota hingga postur anggaran. ‘”Dalam revisi Undang-Undang TNI mencangkup perubahan usia pensiun. Apakah ini akan mempengaruhi perekrutan Bintara dan Tamtama?” tanya Andina dalam Rapat Kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI Agus Subiyanto beserta para Kepala Staf Angkatan, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (13/3/2025). Wacana perubahan usia pensiun anggota TNI mengemuka di tengah proses Perubahan UU No. 34/2004 tentang TNI. Sejumlah pihak mengusulkan perubahan usia pensiun bintara dan tamtama TNI diubah dari 53 tahun…

Komisi XII DPR DPR RI menyoroti area penyangga (buffer zone) area Pertamina yang berada di tengah pemukiman masyarakat. Wakil Ketua Komisi XII DPR, Sugeng Suparwoto menegaskan hal ini perlu menjadi perhatian serius karena dapat membahayakan keselamatan dan kesehatan masyarakat sekitar. Ia mengingatkan, agar jangan sampai insiden seperti di Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Depo Plumpang terulang kembali. “Area semacam ini kan rawan, rentan terhadap bencana, terjadi kebakaran, dan sebagainya. Kayak semacam refinery, tanki timbun semacam ini, maka perlu ada rasio-rasio dimana pemukiman itu ada jarak,” ucap Sugeng kepada koranmerdeka.co usai memimpin pertemuan Komisi XII dengan jajaran PT Pertamina (Persero), BPH Migas dan…