Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Anggia Erma Rini mengingatkan ID Food untuk berkomitmen memperkuat ketahanan pangan nasional. Sebab, menurutnya, ID Food memainkan peran krusial untuk menyediakan cadangan pangan nasional, seiring dengan tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks akibat gejolak harga global, perubahan iklim, dan kendala logistik. Dalam pernyataannya, Anggia Erma Rini mengapresiasi pencapaian ID Food yang berhasil meningkatkan produksi gula hingga 37.000 ton dengan luas lahan mencapai 60.000 hektar pada tahun 2024. Tidak hanya itu saja, sebutnya, ID Food melalui program bantuan pangan untuk pengentasan stunting telah berhasil menjangkau lebih dari 1,4 juta keluarga berisiko stunting pada tahun lalu.…

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan harapannya agar Timnas Indonesia mampu bangkit dan tampil lebih solid saat menghadapi Bahrain dalam lanjutan putaran ketiga Kualifikasi Piala Dunia 2026, Grup C, Zona Asia pada 25 Maret 2025. Hetifah optimistis Timnas Garuda bisa memperbaiki performa setelah hasil kurang memuaskan di laga sebelumnya melawan Australia. “Setelah hasil yang kurang memuaskan melawan Australia, saya yakin tim pelatih dan pemain sudah melakukan evaluasi menyeluruh. Pertandingan melawan Bahrain ini menjadi momen penting untuk membuktikan kemampuan Timnas kita. Saya optimis Timnas akan tampil lebih solid dan mampu membawa pulang hasil positif,” ujar Hetifah melalui rilis yang…

Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman menegaskan bahwa pasal penghinaan presiden dalam RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP) yang baru dapat diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif (restorative justice). Hal ini disampaikan untuk mengklarifikasi pemberitaan yang menyebutkan sebaliknya. “Seluruh fraksi juga sepakat bahwa pasal penghinaan presiden terkait adalah pasal yang paling penting yang harus bisa diselesaikan dengan restorative justice,” ujar Habiburokhman, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (24/3/2025). Ia menjelaskan bahwa adanya kesalahan redaksi dalam dokumen yang dikirim ke pemerintah telah menyebabkan kesalahpahaman. Padahal, tujuan dari pasal tersebut adalah untuk menyelesaikan kasus-kasus ujaran yang multitafsir melalui dialog dan…

Pembahasan undang-undang terkait jabatan di lingkungan militer masih menjadi perdebatan di tengah masyarakat. Berbagai pihak menyuarakan kekhawatiran terkait kemungkinan kembalinya dwifungsi ABRI, sebuah konsep yang pernah dominan di era Orde Baru. Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, menegaskan bahwa DPR dan pemerintah tetap berkomitmen terhadap supremasi sipil dan profesionalisme TNI. DPR Pastikan TNI Tetap Profesional Saan Mustopa menjelaskan bahwa tidak ada keinginan dari DPR maupun pemerintah untuk mengembalikan dwifungsi ABRI. Ia menegaskan bahwa reformasi yang telah berjalan selama lebih dari dua dekade harus tetap dijaga, termasuk pemisahan peran TNI dan institusi sipil dalam ranah politik. “Kami tetap…

Rencana pencabutan moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi dengan kuota 600.000 pekerja dan gaji lebih dari Rp6,5 juta mendapat tanggapan dari Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher. “Kebijakan ini harus diawali dengan evaluasi menyeluruh terkait kesiapan sistem perlindungan bagi pekerja migran Indonesia. Saat ini masih banyak permasalahan yang belum terselesaikan dalam mekanisme penempatan PMI, termasuk belum adanya evaluasi terhadap Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK),” ujar Netty dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, baru-baru ini. Selain itu, lanjutnya, hingga kini belum pernah ada rapat resmi antara DPR dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk membahas kesiapan…

Dalam rangka meningkatkan pemahaman mahasiswa mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan negara, Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Puteri Komarudin, menggelar sosialisasi bersama Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Kampus Purwakarta, Kamis (20/3/2025). “Peran BPK sejalan dengan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI. Hubungan BPK dan DPR secara jelas diatur dalam konstitusi pada Pasal 23E ayat (2), yang menyebut bahwa hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya. Kemudian, DPR menindaklanjuti hasil pemeriksaan sesuai dengan Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib,” ujar Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima…

Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Sultan B Najamudin meminta pemerintah melalui kementerian pertanian untuk kembali menjadikan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas perkebunan penerima subsidi pupuk. Hal ini disampaikan mantan wakil gubernur Bengkulu untuk menindaklanjuti aspirasi para petani sawit mandiri saat melakukan kunjungan kerja reses di Desa Kembang Mumpo kabupaten Seluma Provinsi Bengkulu pada Minggu (23/03). “Sawit adalah komoditas perkebunan ungglan yang perlu dikembangkan secara intensif. Terdapat hampir 7 juta hektar lahan perkebunan kelapa sawit yang dikelola oleh petani swadaya”, ujar Sultan melalui keterangan resminya pada Minggu. Ketua DPD RI ke-6 itu berharap permen pertanian terkait pupuk subsidi dapat…

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah, Tamsil Linrung menegaskan pentingnya mendukung program makan bergizi gratis yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya sebatas program sosial, tetapi juga strategi fundamental dalam mewujudkan Indonesia sebagai baldatun thayyibatun warobbun ghafur, negara yang makmur dan mendapat keberkahan. Hal itu disampaikan Tamsil dalam tausiyah subuh di masjid Ikhtiar Perumahan Dosen Universitas Hasanuddin, Makassar (22/3). Tamsil mencontohkan kepemimpinan Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang berhasil menyejahterakan rakyatnya. Dimana distribusi kemakmuran berjalan adil hingga tidak ada lagi rakyat yang berhak menerima zakat karena kesejahteraan telah merata. Tamsil menilai, upaya Presiden mewujudkan kemakmuran ditempuh secara komprehensif…

Anggota Komisi XII DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu, mengapresiasi kinerja PT Pertamina Geothermal Energy (PGE) dan PT PLN Indonesia Power dalam mengelola Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Lahendong di Provinsi Sulawesi Utara. Menurutnya, keberadaan pembangkit listrik berbasis energi bersih ini telah memberikan banyak manfaat positif dan sangat diharapkan oleh masyarakat Sulawesi Utara. “Kami mendukung sepenuhnya peningkatan dan pengembangan energi panas bumi di Sulawesi Utara, yang merupakan salah satu sumber energi terbarukan yang ramah lingkungan. Dengan potensi yang ada, kita harus fokus mendorong agar pengembangan panas bumi di Indonesia, termasuk di Sulawesi Utara, dapat berjalan secara berkelanjutan,” ujar Christiany di…

Anggota Komisi XII DPR RI Syafruddin meminta pemerintah untuk menunda penerapan kebijakan kenaikan tarif royalti tambang mineral dan batu bara (minerba), khususnya yang menyasar sektor pertambangan nikel. Menurutnya, kebijakan tersebut perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dikhawatirkan akan semakin membebani pelaku usaha yang sudah terdampak tingginya biaya produksi. “Kami dari Komisi XII meminta agar pemerintah tidak tergesa-gesa menaikkan tarif royalti tambang. Banyak pelaku usaha tambang, khususnya pemilik IUP, mengeluhkan biaya produksi yang sangat tinggi. Kami sarankan kebijakan ini dipending dulu, sambil melihat kondisi di lapangan,” ujar Syafruddin kepada koranmerdeka.co, di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Jumat (20/03/2024). Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber…