Penulis: Redaksi

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyebut kasus penjualan sejumlah pulau di Kepulauan Anambas sebagai bukti lemahnya pengawasan negara terhadap wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. Menurutnya, banyak pulau kecil belum memiliki kejelasan administratif, belum masuk dalam sistem pertanahan nasional, serta minim pengawasan lintas kementerian. “Kelemahan ini menjadi pintu masuk bagi pihak swasta atau asing untuk mengklaim, menyewakan, bahkan menjual wilayah laut dan pulau tanpa otorisasi negara,” kata Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (23/6/2025).  Politisi Fraksi PKB itu mengkritik keras adanya indikasi bahwa perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya peran strategis seorang protokol sebagai garda terdepan dalam organisasi, khususnya di lembaga tinggi negara seperti DPR RI. Hal itu disampaikannya usai memberikan pengarahan dalam kegiatan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (23/6/2025). Dalam arahannya, Indra menekankan bahwa protokol bukan hanya bertugas untuk ’mempersilakan’ dalam sebuah acara, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur jalannya kegiatan secara menyeluruh dan profesional. “Protokol itu garda terdepan dari sebuah organisasi, apalagi lembaga tinggi seperti DPR ini. Mereka harus memiliki elan, attitude, sikap mental, dan kedisiplinan…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengecam keras beredarnya informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, yang ditawarkan secara terbuka di situs properti internasional. Ia menilai tindakan tersebut sebagai bentuk kelalaian negara dalam menjaga kedaulatan wilayah dan meminta pemerintah segera menelusuri serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat. “Ini persoalan serius. Bagaimana mungkin pulau-pulau di kawasan konservasi laut bisa ditawarkan ke investor asing secara terang-terangan? Ini menunjukkan tata kelola kita rapuh,” tegas Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (23/06/2025). Empat pulau yang dimaksud adalah Pulau Rintan, Mala, Tokongsendok, dan Nakob. Penawaran tersebut menampilkan embel-embel…

Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI Abidin Fikri menyatakan pihaknya menyambut baik evaluasi yang disampaikan Pemerintah Arab Saudi terkait penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2025. Ia menilai evaluasi yang terdiri dari lima poin tersebut menjadi landasan penting untuk perbaikan pelayanan bagi jemaah di masa mendatang. “Evaluasi ini merupakan bagian penting untuk meningkatkan kualitas layanan bagi jemaah haji Indonesia dan memastikan penyelenggaraan haji berjalan lebih baik di masa depan,” ujar Abidin Fikri kepada koranmerdeka.co yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI dari Fraksi PDI-Perjuangan, di Jakarta, Selasa (24/6/2025). Menurut Abidin, masukan dari otoritas Saudi, yang menjadi mitra strategis Indonesia, memberikan gambaran…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menghadiri acara syukuran Hari Ulang Tahun (HUT) ke-100 Meriyati Roeslani, istri dari Kapolri legendaris, Jenderal (Purn) Hoegeng Iman Santoso. Acara berlangsung dalam suasana hangat dan penuh keakraban, serta menjadi ajang silaturahmi berbagai tokoh bangsa. Acara digelar di kediaman keluarga Hoegeng di kawasan Margonda, Depok, Jawa Barat, Senin (23/6/2025). Puan hadir bersama Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri. Keduanya kompak menggunakan batik. Puan juga turut didampingi sejumlah anggota DPR RI, di antaranya Ribka Tjiptaning, Wakil Ketua Komisi X DPR RI My Esti Wijayanti, dan Anggota Komisi VI DPR RI Sadarestuwati. Tampak pula hadir Kapolri Jenderal…

Komisi IV DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses ke Badan Karantina Indonesia (Barantin) melalui Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Barantina Kepri). Dalam kesempatan itu, Komisi IV meminta komitmen Barantin Kepri dalam menjaga keamanan dan mutu pangan nasional. Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, mengapresiasi profesionalisme Barantin Kepri. Menurutnya, peran lembaga ini sangat vital dalam mencegah penyelundupan media pembawa dan memastikan keamanan pangan nasional tetap terjaga. “Sebagai daerah perbatasan, Kepri sangat rentan terhadap ancaman biologis lintas negara. Maka, pemeriksaan pre-border dan kewajiban prior notice, serta kerja sama dengan instansi di border,” kata Daniel kepada koranmerdeka.co saat mengikuti kunjungan kerja reses Komisi IV DPR…

Komisi IV DPR RI menegaskan pentingnya penguatan kelembagaan Badan Karantina Indonesia, khususnya Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Kepulauan Riau (Karantina Kepri). Hal ini sebagai ujung tombak dalam menjaga keamanan dan mutu pangan nasional. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto dalam kunjungan kerja reses menyatakan, keberadaan Karantina Kepri sangat strategis mengingat posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan Malaysia dan Singapura. Oleh karena itu, Karantina Kepri harus menjadi benteng pertahanan dari masuknya hama dan penyakit melalui pengawasan ketat di pintu masuk dan keluar negara Indonesia. “Kami mengapresiasi kinerja Karantina Kepri yang telah mengimplementasikan biosekuriti dan biosafety dengan baik. Profesionalisme…

Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Bambang Haryadi, menyoroti masih maraknya praktik penyalahgunaan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar di Provinsi Sumatera Utara. Ia menilai aktivitas penyelewengan ini kerap terjadi karena adanya oknum yang memanfaatkan celah dalam sistem distribusi untuk mendapatkan keuntungan pribadi, yaitu dengan cara menjual solar bersubsidi ke sektor industri. Menurut Bambang, persoalan ini bermula dari akurasi data penerima subsidi yang belum optimal. Ia menegaskan pentingnya pemutakhiran data secara berkala untuk memastikan bantuan energi hanya diterima oleh masyarakat yang benar-benar berhak. “Makanya kita ingin melakukan digitalisasi sistem elektronik, bagaimana penyaluran BBM itu bisa terpantau dan tepat…

Anggota Komisi V DPR RI Syarief Abdullah Alkadrie mengatakan, Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, memiliki wilayah yang cukup luas. Wilayah ini juga merupakan salah satu kabupaten yang potensial akan sektor pertambangan yang bisa memberikan kontribusi besar kepada daerah dan juga nasional. “Jalan kabupaten dan jalan provinsi yang ada di sini memang belum tertangani dengan baik, karena memang luas wilayahnya dan sebab kondisi kemampuan keuangan daerahnya. Kita memohon kepada pemerintah pusat untuk dapat memberikan alokasi anggaran yang lebih, baik itu dana Inpres maupun transfer daerahnya, untuk bisa lebih ditingkatkan,” ucap Syarief kepada koranmerdeka.co di sela-sela agenda kunjungan kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten…

Tim Kunjungan Kerja Komisi V DPR RI ke Kabupaten Ketapang Provinsi Kalimantan Barat melakukan pertemuan dan peninjauan langsung ke lapangan bersama dengan para pemangku kepentingan terkait guna mengetahui kondisi infrastruktur dan transportasi yang ada di Kabupaten Ketapang. Dalam kesempatan itu, Komisi V DPR RI berharap pembangunan sarana prasarana infrastruktur dan transportasi di Kabupaten Ketapang bisa berjalan sesuai dengan perencanaan agar bermanfaat bagi masyarakat. “Dari pengamatan kami di lapangan memang jalan-jalan daerah seperti jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional di Ketapang ini banyak yang perlu perhatian dari pemerintah, baik Pemerintah Provinsi, Kabupaten maupun Pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 itu…