Penulis: Redaksi

Anggota Komisi I DPR RI, Slamet Ariyadi, menyampaikan dukungannya terhadap upaya Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut VII (Lantamal VII) Kupang, Nusa Tenggara Timur dalam menjaga keamanan laut dan kedaulatan wilayah perairan Indonesia. Dalam kunjungan kerja spesifik Komisi I ke Kupang, Slamet menekankan pentingnya meningkatkan koordinasi antara Lantamal VII dengan berbagai instansi dan lembaga terkait. “Kami dari Komisi I mendorong dan mendukung kepada Lantamal VII di Kupang ini untuk terus meningkatkan koordinasi dengan berbagai instansi dengan lembaga terkait berkaitan dengan keamanan laut, kedaulatan laut kita. Sehingga kita mendapatkan masukan yang lebih konkret nanti dalam proses Panja Keamanan Laut ini kita tingkatkan…

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, melakukan kunjungan kerja ke Kalimantan Timur untuk memantau langsung kondisi dan kinerja Kantor Imigrasi di wilayah tersebut. Kunjungan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mengoptimalkan kinerja lembaga imigrasi. Dalam kunjungannya, Adies Kadir mengunjungi Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan dan Kantor Imigrasi Kelas I Samarinda. Berdasarkan hasil pengamatan dan diskusi dengan petugas imigrasi, Adies Kadir merekomendasikan peningkatan status Kantor Imigrasi Kelas I TPI Balikpapan menjadi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Balikpapan. “Kantor Imigrasi Balikpapan memiliki fasilitas yang sangat bagus dan sudah memenuhi standar untuk naik kelas menjadi Kantor Imigrasi Kelas I…

Anggota Komisi VI DPR RI Darmadi Durianto, menyoroti melemahnya daya tahan eksternal Indonesia sebagai dampak kebijakan tarif resiprokal yang diberlakukan Amerika Serikat. Hal ini ia sampaikan saat menjadi narasumber dalam forum Dialektika Demokrasi bertajuk ’Kebijakan Tarif Resiprokal AS, Apa Dampak Ekonomi dan Politik Bagi Indonesia dan Bagaimana Solusinya?’ di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (24/4/2025). Mengutip proyeksi dari IMF, Darmadi menyebut bahwa neraca transaksi berjalan Indonesia diperkirakan mengalami defisit sebesar 1,5 persen pada tahun 2025. “Artinya lebih banyak arus dana keluar daripada masuk. Artinya daya tahan eksternal kita semakin melemah,” ujar Darmadi pada koranmerdeka.co usai acara. Ia menekankan bahwa kondisi ini…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah prihatin dengan maraknya aksi premanisme yang mengganggu investasi, salah satunya pabrik milik BYD (Build Your Dream). Diketahui, BYD merupakan perusahaan teknologi tinggi asal China yang memproduksi berbagai macam produk, termasuk mobil listrik, bus, truk, sepeda listrik, forklift, baterai kendaraan listrik, dan panel surya. Karena itu, Abdullah meminta pemerintah pusat harus segera membentuk satuan tugas (Satgas) Antipremansime yang terdiri dari berbagai lembaga penegak hukum. “Aksi premanisme yang berkedok ormas ini sudah sangat meresahkan. Kalau dibiarkan, dampaknya akan sangat besar,” terang Abdullah, dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (24/4/2025). Semakin hari, kata Abdullah, para…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Biro Sumber Daya Manusia Aparatur (SDMA) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi terkait penarikan Jaminan Hari Tua (JHT) dari BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini sebagai bagian dari proses transisi status kepegawaian Tenaga Sistem Pendukung (TSP) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang akan terjadi pada bulan Juni dan Oktober 2025. “Kenapa ini kita lakukan? Karena ada perubahan status ya, teman-teman yang semula menjadi TSP, sekarang insyaallah, alhamdulillah, sudah nanti bulan Juni dan Oktober nanti perubahan status menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Maka, untuk JHT-nya di BPJS Ketenagakerjaan tentu akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian gitu ya,” ujar Kepala Biro…

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, menegaskan komitmen Komisi VII dalam pembahasan intensif terhadap Rancangan Undang-Undang Kepariwisataan (RUU Kepariwisataan) pada masa sidang kali ini. RUU tersebut, lanjutnya, tengah diformulasikan sebagai landasan hukum baru yang mampu membangun ekosistem pariwisata nasional yang berkelanjutan. Selain itu, RUU Kepariwisataan juga diharapkan dapat membangun ekosistem pariwisata Indonesia yang berakar kuat pada budaya dan adat istiadat lokal, serta sejalan dengan kode etik kepariwisataan internasional. “Undang-undang ini kami rumuskan untuk memastikan bahwa pembangunan sektor pariwisata tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, namun juga menjunjung tinggi nilai-nilai kearifan lokal dan membuka ruang partisipasi seluas-luasnya…

Anggota Komisi II DPR RI, Heri Gunawan, menilai Pemerintah tidak tepat jika beralasan belum diterbitkannya PP terkait Penataan Daerah karena masih adanya moratorium pemekaran daerah. Sebab, menurutnya, penataan daerah yang diatur melalui PP, memiliki kedudukan lebih tinggi dibandingkan keputusan Pemerintah yang mengatur moratorium pemekaran daerah. Diketahui, Komisi II DPR RI saat ini tengah membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penataan Daerah dan RPP tentang Desain Besar Penataan Daerah. Pembahasan tersebut dilakukan Komisi II dengan Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri Akmal Malik di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (24/4/2025). Dua RPP tersebut akan menjadi pedoman persyaratan dan teknis dalam…

Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Bob Hasan mengatakan pembahasan RUU Statistik perlu melibatkan Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). Menurutnya, kedua kementerian ini berperan penting dalam rangka penguatan big data dan statistik ekonomi. “Jadi undang-undang ini juga dalam kerangka kepentingan big data oleh Badan Pusat Statistik. Penggunaan big data memberikan pandangan mengenai bagaimana big data dapat diintegrasikan sebagai sumber data baru dalam penyelenggaraan statistik,” kata Bob Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI dengan Komdigi dan Kemendag membahas penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16/1997 tentang Statistik membahas penyusunan RUU tentang Perubahan UU Nomor 16/1997 tentang Statistik, di DPR RI,…

Komisi XII DPR RI menerima audiensi dari DPRD Provinsi Jambi terkait implementasi Participating Interest (PI) sebesar 10 persen dalam pengelolaan sumber daya alam sektor minyak dan gas bumi (migas). Participating interest (PI) adalah hak dan kepentingan dalam suatu kontrak kerja sama (KKKS) di bidang minyak dan gas bumi (migas), yang memberikan hak kepada pihak-pihak tertentu untuk berpartisipasi dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas, serta menerima bagian dari hasil produksi. PI juga dapat diartikan sebagai proporsi kepemilikan atas suatu wilayah kerja migas, yang bisa dialihkan kepada BUMD atau BUMN. Audiensi tersebut dipimpin langsung oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto. Hadir…

Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menegaskan pentingnya penguatan kemampuan intelijen maritim nasional atau Naval Intelligence Gathering dalam rangka memperkuat kepentingan strategis Indonesia. Hal ini disampaikannya saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi I DPR RI bersama para pakar dan akademisi dalam pembahasan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Penetapan Batas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) antara Indonesia dan Vietnam. “Yang pertama, kami ingin menegaskan dan sekaligus memberikan apresiasi atas pandangan para pakar. Naval Intelligence Gathering ini adalah salah satu hal yang sangat penting dan tentu butuh kajian khusus. Harapannya, perjanjian ini bisa menjadi baseline strategis untuk menyusun kemampuan intelijen maritim sebagai bagian dari kepentingan nasional,” ujar Syamsu…