Penulis: Redaksi

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia pun mendukung penuh arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional. Menurut Sukamta, KEM-PPKF 2026 menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menjawab tantangan global dan domestik dengan pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Terlebih, defisit fiskal tetap dijaga pada kisaran 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen produk domestik bruto (PDB). “Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53 persen…

Anggota Komisi X DPR RI Bonnie Triyana menyoroti penggunaan istilah terminologi ‘sejarah resmi’ terkait rencana penulisan ulang sejarah Indonesia yang digagas pemerintah melalui Kementerian Kebudayaan (Kemenbud). Menurutnya, terminologi ‘sejarah resmi’ dalam draf Kerangka Konsep Penulisan Sejarah Indonesia itu tidaklah tepat. Menurut Bonnie, jika terminologi ‘sejarah resmi’ yang digunakan, maka akan muncul interpretasi ‘ilegal’ terkait tulisan sejarah versi lain selain yang dibuat Kemenbud. Ia pun meminta Kemenbud untuk memperjelas dan mengevaluasi proyek penulisan sejarah baru tersebut. “Hendaknya proyek penulisan sejarah yang kini dikerjakan oleh Kemenbud tidak menggunakan terminologi ‘sejarah resmi’ atau ‘sejarah resmi baru’. Istilah tersebut tidak dikenal dalam kaidah ilmu…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Aprozi Alam, mendesak Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI untuk segera mengambil langkah strategis dalam merespons berbagai persoalan teknis yang muncul dalam pelaksanaan ibadah haji tahun 2025. Aprozi menyoroti beberapa masalah utama, seperti keterlambatan penerbangan jemaah serta pemisahan tempat tinggal antara suami dan istri selama di Tanah Suci. Menurutnya, persoalan-persoalan ini tidak bisa dianggap sepele karena berdampak langsung pada kenyamanan dan kekhusyukan ibadah jemaah. “Permasalahan ini muncul karena adanya kebijakan baru dari Pemerintah Arab Saudi, seperti kewajiban mendaftar di aplikasi Nusuk bagi jemaah yang ingin masuk ke Masjidil Haram, serta pemisahan hotel…

Anggota Komisi IV DPR RI Saadiah Uluputty menyatakan bahwa Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2026 belum secara tegas menempatkan ketahanan pangan dan perlindungan petani serta nelayan sebagai prioritas fiskal yang nyata. Meskipun capaian pertumbuhan sektor pertanian dan peningkatan produksi beras mendapat apresiasi, tetapi Saadiah menilai bahwa kebijakan anggaran belum menyentuh persoalan mendasar, terutama dalam aspek distribusi manfaat, keadilan harga, serta perlindungan struktural bagi pelaku utama sektor pangan. “Ketahanan pangan bukan hanya soal angka produksi dan ketersediaan pasokan, tetapi tentang memastikan petani dan nelayan mendapat keuntungan yang layak dan posisi yang kuat dalam sistem pangan nasional,” tegasnya…

Demi merajut kedaulatan dan keamanan ruang udara Indonesia, Panitia Khusus (Pansus) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pengelolaan Ruang Udara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melakukan kunjungan kerja di Pangkalan Udara (Lanud) Soewondo, Medan. Kunjungan ini fokus pada penyerapan masukan dari berbagai pihak terkait untuk penyempurnaan RUU yang sedang dibahas. Ketua Tim Kunjungan Kerja, Ilham Pangestu menyatakan komitmen DPR RI untuk melibatkan masyarakat secara aktif dalam pembentukan undang-undang. “Setiap RUU harus didengar aspirasinya. Kami ingin undang-undang ini benar-benar mewakili kebutuhan dan kepentingan semua pihak,” tuturnya di Lanud Soewondo, Medan, Sumatera Utara, Kamis (22/5/2025). Ilham menekankan pentingnya hak partisipasi publik yang…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Mardani Ali Sera mengecam serangan Israel di wilayah Gaza Utara yang turut merusak Rumah Sakit milik Indonesia. Ia pun menyebut kemerdekaan Palestina sudah semakin mendesak menyusul Israel yang semakin ganas melakukan penyerangan. “Tindakan Israel sudah di luar batas kemanusiaan. Tak cukup menyerang warga sipil, termasuk anak dan perempuan, layanan kesehatan juga turut digempur oleh militer Israel. Kita mengutuk serangan ini,” kata Mardani Ali Sera geram, Rabu (21/5/2025). Berdasarkan keterangan Organisasi kemanusiaan Medical Emergency Rescue Committee (MER-C), sekitar 500 tentara Israel menyerang RS Indonesia pada Minggu (18/5). MER-C menyebut beberapa alat medis tertimpa…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah menyoroti langkah cepat Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang menangkap enam terduga pelaku penyebaran konten pornografi inses di grup media sosial Facebook dengan nama Fantasi Sedarah dan Suka Duka. Menurutnya, penangkapan ini memiliki dampak yang besar, salah satunya menghentikan normalisasi penyimpangan lebih dini. Jika grup di Facebook yang memiliki jumlah pengikut hingga puluhan ribu ini terus dibiarkan terlalu lama, Abdullah menilai maka anggotanya akan menormalisasi pornografi dan kekerasan seksual terhadap anak serta perempuan. “Ketika normalisasi itu terjadi, para anggota Grup Facebook tersebut akan terus menggerus moral mereka dan tidak takut…

Ketua Komisi VIII DPR RI menanggapi usulan Presiden Prabowo agar biaya haji bisa lebih ditekan lagi di kemudian hari. Menurutnya, pemangkasan masa tinggal jemaah haji dan pendirian kampung haji, dapat mengurangi signifikan beban biaya haji. Ia mengusulkan agar masa tinggal jemaah haji di Tanah Suci cukup 30 hari. Adapun masa tinggal selama 40 hari bagi jemaah Indonesia merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan Saudi. “Kita mengusulkan juga haji ini tidak 40 hari, cukup 30 hari, dikurangi 10 hari. Nah Saudi sudah menetapkan jemaah di atas 100 ribu itu 40 hari, karena terkait dengan kesediaan slot untuk terbang dari Jeddah,” ujar Marwan di…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Abdul Fikri Faqih, menekankan pentingnya sosialisasi yang masif dan transparan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) terkait pengelolaan dana haji. Menurutnya, masyarakat berhak mengetahui secara detail bagaimana dana mereka dikelola, terutama sejak BPKH mengambil alih pengelolaan pada tahun 2018. Pernyataan ini disampaikan Fikri Faqih dalam acara Sosialisasi Keuangan BPKH RI yang perdana digelar di Tegal, Jawa Tengah, baru-baru ini. Acara tersebut dihadiri oleh sekitar 200 peserta dari Tegal dan Brebes, serta Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Abdul Wahab, dan Staf Ahli Hubungan Kelembagaan BPKH, Arif Fauzan. “Penyelenggaraan haji tidak seperti dulu lagi. Sejak tahun…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanul Haq, meminta Kementerian Agama (Kemenag) dan Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) memberikan penjelasan secara lengkap dan transparan terkait penerapan sistem syarikah dalam pelaksanaan haji tahun 2025. “Pola komunikasi pelaksanaan haji tahun ini sangat jauh dari standar. Seharusnya Kemenag dan Dirjen PHU menyampaikan penjelasan resmi mengenai alasan terjadinya kekacauan ini, bukan menambah kebingungan di kalangan jemaah,” ungkap Kiai Maman, sapaan akrabnya dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, Maman Imanul Haq, Selasa (20/5/2025). Doktor di bidang Sejarah Peradaban Islam dari Fakultas Islam Nusantara, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, ini mengaku menerima banyak keluhan dari jemaah terkait…