Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Sukamta menyatakan pihaknya berkomitmen untuk terus mengawal Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia pun mendukung penuh arah kebijakan dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026, khususnya dalam agenda reformasi fiskal dan penguatan kedaulatan ekonomi nasional.
Menurut Sukamta, KEM-PPKF 2026 menunjukkan keseriusan Pemerintah dalam menjawab tantangan global dan domestik dengan pendekatan fiskal yang ekspansif, terarah, dan terukur. Terlebih, defisit fiskal tetap dijaga pada kisaran 2,48 persen sampai dengan 2,53 persen produk domestik bruto (PDB).
“Kami mengapresiasi langkah Pemerintah yang tetap menjaga disiplin fiskal dengan defisit di kisaran 2,48–2,53 persen PDB, namun tetap mengedepankan keberpihakan kepada rakyat melalui delapan strategi pembangunan nasional,” ujar Sukamta dalam keterangan yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (23/5/2025).
Diketahui, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati dalam Rapat Paripurna DPR yang digelar pada Selasa, (20/5), menyampaikan keterangan Pemerintah atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun Anggaran 2026. Ia mengatakan, penyusunan KEM-PPKF Tahun 2026 dihadapkan pada perubahan yang drastis dan dramatis dari lanskap tatanan dan tata kelola dunia.
Menurutnya, dari perspektif forward looking, seluruh dunia disebut mengalami revisi ke bawah untuk proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026. International Monetary Fund (IMF) bahkan memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 hanya mencapai level 2,8% atau 0,5 percentage point lebih rendah dari proyeksi sebelum terjadinya perang tarif.
Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga mengalami revisi ke bawah sebesar 0,4%. Sehingga diproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,7% untuk tahun 2025 dan 2026.
Dengan adanya gejolak global, Menkeu mengatakan kebijakan fiskal 2026 diarahkan untuk mewujudkan kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi dalam rangka menuju Indonesia tangguh, mandiri, dan sejahtera.
Sri Mulyani juga mengatakan, kebijakan fiskal 2026 digunakan secara efektif dan selektif untuk meredam berbagai gejolak serta guncangan, namun dengan tetap terus mendukung agenda pembangunan jangka menengah.
Lebih lanjut, Sukamta pun sepakat dengan laporan Menkeu bahwa kedaulatan pangan, energi, dan ekonomi sebagai prioritas pembangunan adalah penting. Ia menilai, hal tersebut bukan hanya jawaban atas krisis global yang sedang berlangsung, tetapi juga bagian dari upaya strategis menuju kemandirian bangsa.
“Kami mendukung penguatan program-program strategis seperti ketahanan pangan, makan bergizi gratis, pendidikan, dan perlindungan sosial. Program-program ini harus dijalankan dengan tata kelola yang baik agar benar-benar menjangkau rakyat kecil,” ungkap Politisi Fraksi PKS ini.
Selain itu, Pemerintah juga memberikan insentif fiskal secara terarah, selektif, dan terukur bagi sektor strategis yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk pendapatan negara akan mencapai kisaran 11,71% hingga 12,22% dari PDB.
Penguatan kualitas belanja dilakukan dengan melanjutkan efisiensi belanja operasional dan rekonstruksi belanja agar lebih produktif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat dengan belanja negara di kisaran 14,19% hingga 14,75% PDB.
Sukamta menyebut, reformasi fiskal memang perlu diarahkan pada peningkatan penerimaan negara yang adil dan efisien, serta belanja negara yang produktif dan tepat sasaran.
“Mobilisasi pendapatan harus menghindari beban berlebih bagi masyarakat kecil dan UMKM. Di sisi belanja, efektivitas dan efisiensi menjadi kata kunci agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat,” terang Legislator dari Dapil DI Yogyakarta tersebut.
Sementara itu di tahun 2026, angka kemiskinan ditargetkan turun ke rentang 6,5%–7,5%, tingkat pengangguran terbuka pada rentang 4,44%–4,96% dibandingkan target 2025 di 4,5%–5,0%, rasio gini ditargetkan dalam rentang 0,377–0,380 dibandingkan target 2025 di kisaran 0,379–0,382, dan Indeks Modal Manusia (IMM) juga ditargetkan membaik ke 0,57 dari target 2025 sebesar 0,56.
Di sisi lain, Sukamta menyoroti pentingnya harmonisasi fiskal pusat dan daerah agar pembangunan lebih merata dan berkeadilan. Khususnya dalam mendukung transformasi ekonomi di desa, penguatan koperasi, dan UMKM.
“Ini saatnya kita menjadikan APBN sebagai alat perjuangan untuk kedaulatan dan kesejahteraan. Kami di DPR siap bekerja sama untuk mewujudkan Indonesia yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan,” tegas Sukamta.
Sebagai anggota Banggar DPR RI, Sukamta menekankan komitmennya untuk terus mengawal APBN agar tetap sehat, kredibel, dan berpihak pada kepentingan nasional.
“Semangat gotong royong antar-lembaga harus dibangun untuk menavigasi ekonomi Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian global,” tutupnya.
