Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI Habib Aboe Bakar Alhabsyi menyoroti salah satu rencana kerja BNN yaitu pengadaan sarana drug signature analysis. Sebab itu, ia mempertanyakan kemampuan alat ini untuk mengidentifikasi varian narkotika yang kini marak disalahgunakan di Indonesia, berupa New Psychoactive Substances (NPS) dan penggunaan Whip Pink. Demikian hal ini disampaikannya dalam agenda Rapat Kerja Komisi III DPR RI dengan Kepala BNN Suyudi Ario Seto beserta Kepala BNNP seluruh Indonesia di Gedung di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (03/02/2026). “Ada usulan tunggal yang sangat besar yaitu sarana drug signature analysis, senilai Rp55,74 miliar. Ini hampir menyerap 93 persen dari total anggaran bidang laboratorium. Apakah…

Komisi I DPR RI menyatakan dukungannya terhadap rencana pembangunan Markas Besar (Mabes) Bakamla RI yang baru. Hal itu ditegaskan Ketua Komisi I DPR RI Utut Adianto saat memimkunjungan kerja ke Gedung Perintis Kemerdekaan, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (3/2/2026). Kunjungan tersebut sekaligus meninjau langsung kondisi markas Bakamla usai terjadinya kebakaran yang terjadi pada 2024 lalu. Menurutnya, saat ini, Bakamla hanya menempati lantai 1 dan 2 gedung tersebut, sementara sebagian besar operasional tersebar di beberapa lokasi berbeda. Kondisi ini dinilai tidak ideal bagi lembaga yang memegang peran strategis dalam menjaga keamanan dan keselamatan laut nasional. Karena itu, Kepala Bakamla RI dalam kesempatan…

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI, Ahmad Heryawan, menegaskan pentingnya penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat melalui penambahan fasilitas Tempat Pengolahan Sampah Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), pengembangan bank sampah induk, serta pemberian insentif bagi para pengelola sampah di Kabupaten Mojokerto. Hal tersebut disampaikannya dalam Festival Aspirasi BAM DPR RI yang digelar di Pendopo Graha Maja Tama, Kabupaten Mojokerto, Provinsi Jawa Timur, Senin (2/2/2026). Selain mendukung penambahan TPS 3R itu, politisi yang akrab disapa Aher ini juga menyatakan dukungannya terhadap pemberian insentif bagi para pekerja di sektor persampahan. Ia menilai pekerjaan tersebut memiliki tingkat bahaya yang tinggi dan sering kali dilakukan tanpa…

Anggota Komisi XII DPR RI, Ahmad Junaidi Auly, menegaskan bahwa komitmen transfer teknologi yang selaras dengan prinsip keberlanjutan lingkungan menjadi kunci utama dalam pengembangan industri baterai, sistem penyimpanan energi (Energy Storage System/ESS), dan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) nasional. Hal tersebut disampaikannya dalam rapat dengar pendapat umum Komisi XII DPR RI bersama PT Industri Baterai Indonesia (Indonesia Battery Corporation/IBC) di Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Menurut Junaidi, pembangunan pabrik dan realisasi investasi memang merupakan fondasi penting dalam hilirisasi industri baterai. Namun, hal tersebut belum cukup untuk menjamin keberlanjutan industri dalam jangka panjang. Keberhasilan hilirisasi, kata dia, harus diukur dari…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina mengungkap masih lebarnya ketimpangan kesejahteraan guru dan dosen di daerah, terutama di luar Pulau Jawa. Hal tersebut disampaikannya kepada Parlementaria usai Audiensi Baleg DPR RI bersama Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (2/2/2026). Dalam audiensi tersebut, ia menyebut para guru memaparkan secara langsung kondisi riil yang mereka hadapi dalam proses belajar dan mengajar. Persoalan utama yang mengemuka mencakup rendahnya kesejahteraan serta ketidakpastian status kerja akibat masih tingginya jumlah tenaga honorer, keterbatasan skema P3K, dan minimnya pengangkatan formasi ASN yang dinilai belum…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Selly Andriany Gantina menyatakan perlunya pembentukan badan guru sebagai lembaga khusus yang menangani tata kelola, kesejahteraan, dan perlindungan guru secara terintegrasi. Menurutnya, persoalan guru di Indonesia saat ini bersifat kompleks dan lintas kementerian serta lembaga, tidak hanya berada di bawah Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, tetapi juga mencakup guru di lingkungan Kementerian Agama, Kementerian Sosial, hingga satuan pendidikan di bawah kementerian lain. “Kondisi ini menuntut adanya satu badan yang secara khusus menangani seluruh persoalan guru, mulai dari tata kelola, manajemen, kesejahteraan, hingga perlindungan hukum,” ujar Selly dalam Audiensi Baleg DPR RI bersama Pengurus Besar…

Anggota Komisi XIII DPR RI Rieke Diah Pitaloka menegaskan bahwa penegakan hukum dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak harus berpihak pada korban, bukan justru mengkriminalisasi orang tua korban. Ia menilai negara wajib hadir memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kejahatan seksual. Pendapat tersebut disampaikan Politisi Fraksi Partai PDI Perjuangan itu dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XIII DPR RI bersama Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas HAM, serta Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Yakob Sinaga dan Emi Mulyaningsih selaku pihak korban pelanggaran HAM, yang digelar di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Senin (2/2/2026). Rieke…

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Syaiful Huda menegaskan keberhasilan pembangunan infrastruktur tidak hanya diukur dari selesainya proyek, tetapi juga dari kepastian pemeliharaan dan keberlanjutan fungsinya. Hal tersebut disampaikannya saat melakukan kunjungan kerja spesifik pengawasan ke lintas bawah (underpass) Gatot Subroto di Kota Medan, Sumatera Utara, Jumat (30/1/2026). Kunjungan dilakukan secara langsung di lapangan untuk memastikan kondisi riil infrastruktur yang dibangun pada 2023–2024 dan telah diresmikan Presiden Prabowo Subianto pada November 2025. Berdasarkan penjelasan para pemangku kepentingan, underpass ini terbukti mengurangi kemacetan hingga sekitar 30 persen, khususnya di simpang Gatot Subroto yang selama ini menjadi titik kepadatan lalu lintas. Meski berdampak positif,…

Anggota Komisi III DPR RI, Hinca Pandjaitan mengapresiasi kualitas sarana dan prasarana (sarpras) yang dimiliki Mapolda Sumatera Utara yang dinilainya sebagai faktor pendukung utama dalam mewujudkan reformasi kultural di tubuh kepolisian. Dalam Kunjungan Kerja Spesifik ke Medan, Hinca menyebut fasilitas yang tertata dengan baik mencerminkan kesiapan institusi dalam melayani masyarakat secara profesional. “Ini surprise nih. Yang disebut reformasi kultural itu ternyata di Sumatera Utara, khususnya di Polda, semua teman-teman sebut bahwa sarana dan prasarana Markas Besar Polda Sumut is the best. Cantik, bagus, tertata, dan siap betul,” ungkap Hinca usai meninjau fasilitas di Mapolda Sumut bersama Tim Kunjungan Komisi III, Medan, Sumatra Utara, Jumat…

Anggota Komisi IV DPR RI Sonny Tri Danaparamita menegaskan pentingnya penguatan pengawasan serta sinergi antara Perhutani dan masyarakat dalam pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Hal tersebut disampaikannya usai Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi IV DPR RI di Kantor Perhutani Divisi Regional Provinsi Jawa Timur, Surabaya, Jumat (30/01/2026). Sonny menyampaikan bahwa kepentingan ekologis harus menjadi perhatian utama dalam setiap kebijakan pengelolaan hutan. Menurutnya, pihak-pihak yang melanggar aturan, baik dari internal Perhutani maupun masyarakat sekitar hutan, perlu diberikan edukasi. Ia juga mendorong agar koordinasi dengan para penerima manfaat dilakukan secara intensif, termasuk percepatan penyelesaian izin perhutanan sosial yang masih tertunda dan berpotensi menimbulkan…