Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Aria Bima menilai kebijakan sistem kerja berbasis digital atau Work From Anywhere (WFA) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan terobosan positif di era teknologi dan efisiensi. Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan ini harus dilandasi dengan perencanaan yang matang dan mekanisme pengawasan yang jelas agar tidak berdampak negatif pada pelayanan publik. “Ide dasarnya sangat progresif. Tapi implementasinya tidak boleh serampangan. Harus diuji terlebih dahulu, apakah efektif? Apakah mengganggu koordinasi? Apakah ASN sudah siap secara teknologi dan kompetensi?” ujar Aria Bima kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06/2025). Ia menyoroti perlunya uji coba melalui pilot…

Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Immanul Haq menanggapi evaluasi penyelenggaraan jemaah Haji Indonesia yang disampaikan oleh pihak Arab Saudi, khususnya yang menyangkut aspek kesehatan dari jemaah haji. “Itu menjadi catatan kami di Komisi VIII terutama berkaitan dengan revisi undang undang haji dan juga BPKH yang sedang kami lakukan di Komisi VIII. Tentu, misalnya soal istitha’ah (kemampuan) dalam kesehatan,’’ ucap Maman kepada koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (24/06/25). Maman berkata bahwa di tahun 2024, Pemerintah Arab Saudi cukup tegas menyangkut aspek kesehatan yaitu harus dimulai dari saat mereka mengidentifikasi siapa jemaah haji yang mau daftar di tahun tersebut. Lebih lanjut, menurutnya,…

Belum lama ini, ramai diberitakan bahwa laman situs daring https://www.privateislandsonline.com memajang informasi penjualan tiga pulau di Indonesia. Ketiga pulau tersebut adalah Pulau Ritan, Pulau Tokongsendok, Pulau Mala dan Pulau Nakok di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau. Situs Private Online itu juga memasang informasi penjualan properti selancar di Pulau Sumba, NTT, Pulau Seliu dekat Pulau Belitung, dan Pulau Panjang, NTB, dekat dengan Resor Amanwana di Pulau Moyo. Menanggapi itu, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman mendesak aparat penegak hukum segera bertindak tegas atas informasi penjualan empat pulau di Kabupaten Anambas, Kepulauan Riau (Kepri) yang muncul di situs Private Islands Online.…

Anggota Komisi V DPR RI Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kondisi Pulau Enggano yang terisolasi sejak Maret 2025 akibat dangkalnya alur Pelabuhan Pulau Baai, Provinsi Bengkulu. Irine mendesak Pemerintah Pusat untuk melakukan intervensi melalui Kementerian Sosial dan lembaga terkait untuk menjamin ketersediaan pangan dan layanan kesehatan dasar. “Maka kita harapkan Pemerintah pusat untuk turun tangan dan melakukan intervensi demi memastikan setiap warga Indonesia berhak mendapat hak-hak dasar dan perlindungan dari Negara,”  tegas Irine Yusiana Roba Putri dalam rilisnya, yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (24/6/2025). “Ini bukan hanya soal masalah akses dan logistik, tapi soal hak dasar warga negara yang diabaikan,”…

Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terkait isu jual beli pulau yang belakangan kembali mencuat dan meresahkan publik. Puan menyoroti pentingnya penataan ulang administrasi pulau-pulau di Indonesia guna mencegah penyalahgunaan atau alih fungsi kawasan pulau secara ilegal. Hal ini disampaikannya usai membuka Sidang Rapat Paripurna DPR RI Ke-20 dalam rangka Pembukaan Masa Persidangan IV Tahun Sidang 2024–2025 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (24/6/2025). “Terkait hal-hal jual beli pulau, tentu saja hal itu harus dievaluasi kembali. Bagaimana administrasi terkait dengan pencatatan pulau, kami juga sudah meminta pemerintah dan berkoordinasi dengan pemerintah untuk mengevaluasi…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menegaskan pentingnya transformasi peran sektor perbankan nasional, khususnya bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) untuk mendukung pemberdayaan sektor usaha kecil menengah (UKM) di Sumatera Selatan (Sumsel). Sebab, menurutnya, di tengah ketidakpastian ekonomi terkini, bank-bank Himbara seperti BRI, Bank Mandiri, BNI, dan BTN memiliki peran vital dalam menciptakan stabilitas dan keberlanjutan ekonomi daerah. “Kita tidak bisa terus-menerus bertumpu pada komoditas ekstraktif seperti batu bara atau aluminium. Peran sektor perbankan menjadi kunci dalam mengarahkan pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif, hijau, dan berbasis pada kekuatan lokal seperti UKM,” tutur Anggia saat memimpin agenda Kunjungan…

Anggota Komisi III DPR RI Abdullah mengkritik penghadangan dan penahanan sementara terhadap tiga mahasiswa oleh aparat pengamanan saat mereka menggelar aksi protes secara damai dalam momen kunjungan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ke Kota Blitar, Jawa Timur. Ia meminta aparat keamanan agar tidak bereaksi berlebihan apalagi bertindak represif menghadapi sejumlah mahasiswa yang ingin menyampaikan aspirasi. Abdullah menilai, penghadangan terhadap mahasiswa merupakan bentuk pengingkaran terhadap hak konstitusional warga negara untuk bebas menyampaikan pendapat yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945. “Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan menyampaikan pendapat. Aksi mahasiswa yang membentangkan poster kritik terhadap…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, menyoroti pentingnya penguatan hilirisasi sektor pertambangan di Sumatera, khususnya batu bara dan aluminium, dengan tetap memperhatikan prinsip keberlanjutan dan keadilan sosial bagi masyarakat lokal. Hal ini disampaikan dirinya saat memimpin agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi VI DPR RI ke Kota Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Senin (23/6/2025). “Sumatera memiliki kekayaan sumber daya yang luar biasa, khususnya di sektor energi dan mineral tapi kita tidak bisa hanya bicara soal ekspor bahan mentah. Saatnya kita dorong hilirisasi agar nilai tambahnya dirasakan di dalam negeri, bukan hanya untuk investor, tapi juga masyarakat sekitar,” tegas Anggia. Di…

Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan, menyebut kasus penjualan sejumlah pulau di Kepulauan Anambas sebagai bukti lemahnya pengawasan negara terhadap wilayah pulau-pulau kecil di Indonesia. Menurutnya, banyak pulau kecil belum memiliki kejelasan administratif, belum masuk dalam sistem pertanahan nasional, serta minim pengawasan lintas kementerian. “Kelemahan ini menjadi pintu masuk bagi pihak swasta atau asing untuk mengklaim, menyewakan, bahkan menjual wilayah laut dan pulau tanpa otorisasi negara,” kata Daniel dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Senin (23/6/2025).  Politisi Fraksi PKB itu mengkritik keras adanya indikasi bahwa perusahaan yang menawarkan pulau tersebut sedang dalam proses menjadi Penanaman Modal Asing (PMA).…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan pentingnya peran strategis seorang protokol sebagai garda terdepan dalam organisasi, khususnya di lembaga tinggi negara seperti DPR RI. Hal itu disampaikannya usai memberikan pengarahan dalam kegiatan pembekalan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Protokol Sekretariat Jenderal DPR RI di Gedung Nusantara, Senayan, Senin (23/6/2025). Dalam arahannya, Indra menekankan bahwa protokol bukan hanya bertugas untuk ’mempersilakan’ dalam sebuah acara, tetapi memiliki tanggung jawab besar dalam mengatur jalannya kegiatan secara menyeluruh dan profesional. “Protokol itu garda terdepan dari sebuah organisasi, apalagi lembaga tinggi seperti DPR ini. Mereka harus memiliki elan, attitude, sikap mental, dan kedisiplinan…