Penulis: Redaksi

Sudah lebih dari dua minggu ini masyarakat Indonesia marah besar kepada DPR RI dan para anggotanya. Diawali dari tayangan suasana riang gembira di sela Sidang Tahunan MPR, sampai dengan respons serta narasi yang digunakan untuk menanggapi berbagai kritik yang dialamatkan ke DPR. Akhirnya masyarakat turun ke jalan untuk mencurahkan emosinya di berbagai daerah, selain Jakarta. Gema “hapuskan tunjangan perumahan anggota DPR” bahkan sampai ke tuntutan “pembubaran DPR” ramai terlihat di berbagai alat peraga yang dibawa oleh pengunjuk rasa maupun berita-berita di media sosial. Setelah unjuk rasa beberapa hari yang juga memakan korban jiwa dan terindikasi “ditunggangi penumpang gelap”, yang ditandai…

Badan Pengkajian (BP) MPR RI menggelar rapat pleno di Jakarta pada Kamis, 4 September 2025. Rapat ini membahas tiga agenda utama, yakni laporan perkembangan pembahasan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN), evaluasi capaian kinerja, serta rencana program dan kegiatan BP hingga akhir tahun 2025. Ketua BP MPR, Andreas Hugo Pareira, memimpin rapat yang dihadiri Wakil Ketua, Tifatul Sembiring dan Hindun Anisah. Sejumlah anggota turut hadir, seperti Al Muzzamil Yusuf, Maman Imanulhaq, Hanan A. Rozak, Hasan Basri Agus, Heri Gunawan, Kamrussamad, Mohd. Iqbal Romzi, Endang Setyawati Thohari, dan I G. Ngurah Kesuma Kelakan. Beberapa anggota lain mengikuti rapat secara daring. Turut hadir Sekretaris…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, mendatangi Wisma MPR RI di Kota Bandung yang terbakar dalam demonstrasi pada 29 Agustus lalu. Eddy juga menyapa para pekerja, mulai dari petugas kebersihan hingga keamanan, yang terdampak aksi demonstrasi dan kerusuhan tersebut. Seperti diketahui, Wisma MPR RI di Kota Bandung yang sebelumnya merupakan Kantor Wakil Gubernur ditetapkan sebagai cagar budaya di Kota Bandung karena nilai historisnya. Doktor Ilmu Politik UI ini menyayangkan demonstrasi yang seharusnya menjadi ruang menyampaikan aspirasi justru diduga disusupi sehingga berubah menjadi aksi anarkis yang merusak cagar budaya. “Cukup kejadian ini menjadi yang terakhir.…

DPR RI menindaklanjuti secara serius tuntutan publik terkait 17+8 Tuntutan Rakyat dengan mengambil sejumlah langkah konkret. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025), usai Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-Fraksi yang pada hari sebelumnya telah selesai dilaksanakan. Keputusan ini, imbuh Dasco, merupakan bagian dari langkah DPR RI untuk merespons langsung aspirasi masyarakat yang memberikan deadline penyelesaian pada Jumat (5/9/2025). Adapun konferensi pers turut didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal. “DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR RI terhitung…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menggarisbawahi betapa mendesaknya tindakan nyata terhadap penyebaran iklan pinjaman online (pinjol) ilegal di platform digital populer. Ia menyebut praktik iklan pinjol menjadi jebakan serius bagi konsumen, terlebih diiming-imingi dengan “pinjaman cepat dan mudah” tanpa memeriksa legalitasnya. “Hingga hari ini, iklan pinjol ilegal masih muncul terang-terangan di YouTube dan media sosial. Mereka menjebak rakyat dengan iming-iming pinjaman cepat dan mudah, padahal ujungnya mencekik,” ujar Mufti dalam dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025). Menurutnya, mengandalkan sosialisasi saja tidak…

Anggota Komisi IX DPR RINurhadi Soroti Stunting dan Status Penyuluh BKKBN Nurhadi menilai jargon penurunan stunting yang sering digaungkan pemerintah masih sebatas seremonial. Ia menegaskan, di lapangan masih banyak anak-anak di pelosok desa yang mengalami kekurangan gizi dan tidak mendapat pendampingan memadai. “Kita menghadapi ironi. Negara bicara soal bonus demografi, tapi anak-anak yang seharusnya jadi bonus malah terancam jadi beban karena kualitas SDM yang rendah. Kalau prevalensi stunting tidak turun signifikan, ini kegagalan besar negara,” tegas Nurhadi dalam Rapat Kerja Komisi IX dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/9/2025). Ia juga menyoroti potensi…

Berdasarkan data Pusat Pembiayaan dan Asesmen Pendidikan Tinggi Kemendiksaintek, hingga Juni 2025 tercatat 921.000 pemohon KIP Kuliah, sementara kuota yang tersedia hanya 200.000. Artinya lebih dari 700.000 calon mahasiswa tidak terakomodasi. Menanggapi hal ini, Anggota Komisi X DPR RI, Muhammad Kadafi mendesak Kementerian Pendidikan, Sains, dan Teknologi (Kemendiksaintek) untuk menambah jumlah penerima Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah. Menurutnya, langkah ini penting agar lulusan SMA sederajat memiliki kesempatan yang sama untuk melanjutkan pendidikan tinggi. “Jumlah pemohon KIP Kuliah terus meningkat, tetapi kuota yang tersedia tetap. Akibatnya banyak adik-adik kita gagal melanjutkan kuliah karena alasan biaya,” ujar Kadafi, saat rapat dengan Menteri…

Badan Legislasi (Baleg) DPR RI terus berupaya mempercepat pembahasan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT). Wakil Ketua Baleg DPR RI, Martin Manurung, mengungkapkan bahwa strategi pembahasan RUU tersebut dilakukan secara dinamis. Jika ditemukan ada materi penting yang belum tercakup dalam draf, maka akan dicari pasal yang relevan untuk disempurnakan. “Jadi kita membahas rancangan undang-undang PPRT ini sekaligus kalau ada materi-materi yang masih belum termaktub kita sempurnakan. Jadi, ongoing process tanpa harus menunda pembahasannya kira-kira seperti itulah strateginya,” tutur Martin saat membuka rapat Panitia Kerja (Panja) Penyusunan RUU PPRT di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Pada rapat terakhir yang digelar…

Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar melantik Bayu Dwi Anggono sebagai Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI dan Rahmad Budiaji sebagai Deputi Administrasi Setjen DPR RI. Indra menegaskan bahwa pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Setjen DPR RI dilakukan melalui proses seleksi terbuka yang ketat dan sesuai sistem merit. “Tentu saya harus sampaikan bahwa pengisian Jabatan Tinggi Madya ini melalui seleksi yang panjang, ketat, dan terbuka. Karena memang itu sudah sesuai dengan undang-undang. Yang terpilih, baik Pak Rahmad Budiaji maupun Prof. Bayu, adalah orang-orang terbaik berdasarkan seleksi yang telah kita lakukan,” ujar Indra kepada koranmerdeka.co usai pelantikan di Gedung…

Wakil Ketua MPR RI dari FPKS sekaligus Anggota Komisi VIII DPR RI, Hidayat Nur Wahid, meminta agar masalah yang meresahkan warga, yaitu adanya informasi bahwa ada “ompreng” MBG yang diimpor dari Tiongkok berbahan minyak babi, segera diselesaikan pengujiannya oleh lembaga berwenang seperti BPOM. HNW, sapaan akrabnya, juga meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) untuk memastikan status kehalalan atau nonhalal, bukan hanya ompreng, tetapi keseluruhan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis agar benar-benar dipastikan kehalalannya oleh BPJPH secara berkelanjutan. “Tentu kita dukung program MBG untuk mengatasi masalah bangsa, seperti stunting dan kecukupan kebutuhan gizi anak bangsa. Namun pada pelaksanaannya jangan…