Penulis: Redaksi

Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, mempertanyakan langkah Kejaksaan Agung yang menjalin nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) dengan empat operator telekomunikasi untuk melakukan penyadapan. Ia mengingatkan bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 5/PUU-VIII/2010, penyadapan wajib diatur melalui undang-undang khusus yang hingga kini masih dalam pembahasan pemerintah dan DPR. “Putusan MK itu jelas menyatakan bahwa penyadapan harus diatur melalui undang-undang khusus. Sampai hari ini, beleid itu belum juga dibentuk, baik oleh pemerintah maupun DPR,” ujar Nasir dalam keterangan video yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (28/6/2025). Ia menambahkan, Komisi III DPR RI sebenarnya telah beberapa kali mengundang berbagai pihak untuk melakukan…

Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No 135/PUU-XXII/2024 tentang pelaksanaan pemilu nasional dan pemilu lokal bersifat paradoks. Dalam putusan sebelumnya, MK telah memberi enam opsi model keserentakan pemilu. Putusan yang terbaru justru membatasi pada satu model keserentakan. Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai putusan MK No 135/PUU-XXII/2024 menunjukkan sisi paradoksal putusan MK. Menurut dia, putusan yang terbaru membatasi model keserentakan yang sebelumnya MK telah memberikan 6 alternatif pilihan. “Putusan MK Nomor 55/PUU-XVII/2019 yang diucapkan pada 26 Februari 2020, MK telah memberi enam opsi keserentakan pemilu. Tapi putusan MK yang baru justru membatasi, ini…

Anggota Komisi VIII DPR RI, Maman Imanulhaq, mendorong Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengambil peran strategis dalam mengelola rencana pembangunan Kampung Haji Indonesia di Arab Saudi, sebagaimana menjadi gagasan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Maman, BPKH tidak hanya berfungsi sebagai pengelola dana haji, tetapi juga memiliki kapasitas untuk merealisasikan amanat presiden terkait penyediaan fasilitas terpadu bagi jemaah haji Indonesia. “Kenapa tidak? BPKH selain melayani pengelolaan keuangan haji, juga bisa langsung mengelola amanat Presiden Prabowo terkait pengembangan Kampung Indonesia untuk jemaah haji,” ujar Maman kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Kamis (26/6/2025). Ia menambahkan bahwa arah kebijakan Presiden Prabowo menekankan pengelolaan haji yang…

Sekretariat Jenderal DPR RI resmi memulai pelaksanaan program Medical Check-Up (MCU) bagi pejabat eselon II, III, dan IV di lingkungan kerjanya. Kegiatan ini secara simbolik dibuka oleh Sekretaris Jenderal DPR RI, Indra Iskandar, yang menekankan pentingnya kesehatan sebagai fondasi utama dalam membangun kinerja birokrasi yang produktif, prima, dan melayani. “Kesehatan adalah modal utama dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Di lingkungan kerja yang menuntut stamina dan konsistensi fokus tinggi, medical check-up bukan sekadar formalitas, tapi langkah preventif penting,” ujar Indra dalam peresmian Soft Opening Layanan Medical Check Up untuk Pegawai Sekretariat Jenderal DPR RI yang digelar di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Kamis (26/6/2025).…

Anggota Komisi VII DPR RI, Samuel Wattimena, menyoroti belum optimalnya realisasi program Kementerian Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) akibat minimnya anggaran, serta belum kuatnya struktur dan otoritas kelembagaan di daerah. Ia mendorong Kemenparekraf memanfaatkan para mitra legislatif untuk memperluas sosialisasi dan menjangkau pelaku ekonomi kreatif hingga ke daerah-daerah. “Kalau di atas kertas, kemajuan dan konsep-konsep kerjanya sudah sangat baik. Tapi kalau kemudian kita membandingkan dengan anggaran yang mereka miliki, kita terus-terusan tidak terlalu optimis bahwa yang tertulis di atas kertas itu bisa dicapai,” ujar Samuel dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Ekonomi Kreatif di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis…

Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menegaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135/PUU-XXII/2024 terkait penyelenggaraan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal akan menjadi perhatian utama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu ke depan. Namun demikian, ia menilai perlu dilakukan exercise terlebih dahulu untuk merumuskan formula pelaksanaan yang paling tepat dan konstitusional. “Sebagai Ketua Komisi II DPR RI, tentu kami menghargai putusan Mahkamah Konstitusi terkait adanya pendapat hukum untuk menghadirkan pemilu nasional dan pemilu lokal. Hal tersebut akan menjadi bagian penting dalam penyusunan revisi Undang-Undang Pemilu ke depan,” ujar Rifqinizamy dalam rekaman suara yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (27/6/2025). Sebagaimana diketahui, Putusan MK…

Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen DPR RI, Mardani Ali Sera yang juga dalam kapasitasnya sebagai Perwakilan Parlemen Anggota PUIC , menegaskan kembali pentingnya mempertahankan komitmen mendukung pembebasan rakyat Palestina. Hal itu ditegaskan Mardani pada pertemuan dengan Asisten Menteri Luar Negeri Bidang Parlemen di Kairo, Mesir, Kamis (26/6/2025) Diketahui, salah satu dari resolusi Deklarasi Jakarta pada pertemuan Konferensi ke-19Parlemen Antar-Negara OKI atau Parliamentary Union of Islamic Countries (PUIC) di Jakarta beberapa waktu silam, ditegaskan bahwa Parlemen OKI komitmen untuk mendukung pembebasan Palestina. Karena itu, kunjungan diplomasi ke Mesir ini adalah dalam rangka untuk menindaklanjuti hasil kesepakatan tersebut. “Dalam berbagai kesempatan Indonesia senantiasa memberi support, untuk…

Wakil Ketua DPR RI, Saan Mustopa, meminta Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI untuk menyiapkan berbagai skenario guna merespons beragam isu aktual yang tengah ramai di masyarakat, hingga di media sosial. “BAM harus menyiapkan berbagai skenario bagaimana menanggapi isu-isu yang memang sedang ramai,” kata Saan kepada koranmerdeka.co seusai memimpin Rapat Penggantian dan Penetapan Ketua BAM DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/6/2025). BAM DPR RI juga harus untuk menyiapkan skenario dalam merespons aspirasi masyarakat di daerah-daerah, hingga aspirasi yang disampaikan masyarakat dengan mendatangi DPR RI. “Bahkan, mereka yang meminta waktu lewat mekanisme, misalnya mengirim surat dan sebagainya, semua ini harus…

Anggota Komisi III DPR RI Martin D. Tumbelaka menyampaikan keprihatinan mendalam atas kematian Brigadir Muhammad Nurhadi yang terjadi pada April lalu di Gili Trawangan, Lombok. Ia menegaskan pentingnya transparansi dan ketegasan penegakan hukum dalam menangani kasus yang diduga melibatkan sesama aparat kepolisian tersebut. “Kita harus memastikan bahwa proses hukum dalam kasus ini berjalan dengan jujur dan imparsial. Ini menyangkut nyawa anggota kepolisian sendiri, dan ada dugaan kuat keterlibatan sesama aparat,” kata Martin melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co di Jakarta, Rabu (25/6/2025). “Maka kejelasan, keterbukaan informasi, dan ketegasan dalam penegakan hukum menjadi sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik. Jangan sampai ada kasus…

Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Industri dan Pembangunan (Koarinbang), Saan Mustopa, angkat bicara terkait kekhawatiran akan terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) massal di berbagai sektor industri. Hal ini menanggapi pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Pandjaitan tentang potensi gelombang PHK yang besar. Saan menegaskan bahwa DPR bersama pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk mencegah skenario tersebut menjadi kenyataan. Menurutnya, proyeksi PHK massal yang disampaikan pemerintah harus dijadikan sinyal peringatan serius. “Ini kan baru istilahnya prediksi ya, bahwa ke depan akan ada PHK massal yang lebih besar. Karena itu sebelum itu terjadi, tentu DPR harus bisa mengantisipasi bersama…