Penulis: Redaksi

Wakil Ketua Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Cellica Nurrachadiana menilai pemberian pendidikan dasar secara gratis terhadap penyelenggara sekolah swasta, merupakan langkah yang logis demi memastikan program wajib belajar sembilan tahun berjalan optimal. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja BAM DPR RI terkait kesiapan daerah dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya di kantor Gubernur Jawa tengah, Semarang, Senin (7/7/2025). “Karena tujuan pemerintah adalah bagaimana sembilan tahun wajib belajar ini terealisasi dengan sempurna. Kalau di Kota Semarang saja ada 5 ribu siswa yang tidak tertampung, berarti kita harus mengidentifikasi, contohnya sekolah-sekolah swasta yang…

Anggota Komisi IV DPR RI, Rahmat Saleh, mengapresiasi setinggi-tingginya atas keputusan pemerintah untuk menghibahkan 10.000 ton beras kepada Palestina. Menurutnya, langkah yang disampaikan dalam rapat bersama Menteri Pertanian ini merupakan kabar gembira dan wujud nyata solidaritas bangsa Indonesia. “Dalam rapat bersama Menteri Pertanian, ada satu hal yang sangat menggembirakan. Pemerintah memberikan hibah 10.000 ton beras kepada saudara-saudara kita di Palestina,” ujar Rahmat Saleh dalam rilis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (9/72025) Ia menegaskan bahwa bantuan kemanusiaan ini adalah bentuk kepedulian yang sangat penting, mengingat kondisi konflik yang masih berlangsung di wilayah tersebut. “Ini adalah cerminan rasa solidaritas kita sebagai bangsa…

Anggota Komisi IV DPR RI Arif Rahman, mengapresiasi kinerja Kementerian Kehutanan. Ia menilai, pengelolaan sektor kehutanan bukanlah perkara mudah, terutama di tengah berbagai tantangan yang semakin kompleks. Hal itu ia sampaikan dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI dengan Kementerian Kehutanan di Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa, (8/7/2025) “Yang kami hormati Menteri Kehutanan beserta jajaran, kami mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan. Namun, kami juga memahami bahwa pengelolaan sektor kehutanan menghadapi tantangan besar yang tidak ringan,” ujar Arif Rahman dalam rapat tersebut. Lebih lanjut, Arif menyoroti target yang ditetapkan pemerintah, yakni kontribusi sektor kehutanan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)…

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono mendukung Pengajuan anggaran 2026 sebesar 44 T untuk percepatan kedaulatan pangan. Meski demikian ia menyampaikan sejumlah catatan apabila pengajuan tersebut didukung oleh semua partai dan berhasil. Riyono menilai, perubahan pola penganggaran di eksekutif tahun 2025 – 2026 khususnya di K/L menjadi acuan bahwa program harus sejalan dengan Asta Cita Presiden. “Anggaran berbasis output dan hasil berkelanjutan bagi pengentasan kemiskinan nasional, masyarakat pedesaan masuk kategori miskin dan rentan miskin bahkan miskin ekstrim. Komisi IV mendorong agar Kementan lebih detail dan tepat sasaran” ujar Riyono dalam rilisnya, Senin (7/7/2025). Diketahui, Anggaran 2026 saat ini sedang diajukan…

Komisi XI DPR menyepakati sejumlah asumsi makro serta sasaran dan indikator pembangunan yang ditetapkan pemerintah dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2026 dalam rapat kerja dengan pemerintah. Keputusan ini diambil melalui tiga panitia kerja (panja) yang dibentuk Komisi XI DPR, di antaranya Panja Pertumbuhan Ekonomi, Panja Penerimaan, dan Panja Defisit. “Anggota pimpinan dan pemerintah, Gubernur BI, dan Ketua DK OJK sudah menyetujui, maka kesimpulan rapat kerja Komisi XI DPR dengan Menteri Keuangan telah menyetujui dan saya tetapkan sebagai kesimpulan rapat sore hari ini,” kata Ketua Komisi XI DPR, Misbakhun, saat melakukan rapat kerja bersama pemerintah di Gedung…

Komisi XI DPR RI menyepakati terkait proyeksi defisit Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026 sebesar 2,48% hingga 2,53% terhadap produk domestik bruto (PDB). Adapun, defisit APBN tersebut lebih rendah bila dibandingkan outlook defisit APBN 2025 yang meningkat menjadi 2,78% dari PDB. Wakil Ketua Panitia Kerja (Panja) Defisit Komisi XI DPR RI Hanif Dhakiri, menyampaikan pihaknya memahami dan mencermati usulan pemerintah terkait proyeksi defisit RAPBN 2026 sebagai bagian dari kebijakan fiskal yang bersifat ekspansif, namun tetap menjaga kredibilitas dan keberlanjutan APBN. “Paanja defisit Komisi XI mencatat bahwa penurunan defisit dari outlook 2025 2,78% menuju kisaran 2,5% dari PDB pada…

Komisi VIII DPR RI menyetujui penambahan anggaran tahun 2025 untuk Badan Penyelenggara Ibadah Haji (BP Haji) sebesar Rp179.739.976.000. Persetujuan ini disampaikan dalam rapat kerja Komisi VIII DPR RI bersama BP Haji di Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid menjelaskan, tambahan anggaran tersebut terdiri atas pembukaan blokir anggaran senilai Rp8.009.173.000 yang dialokasikan untuk operasional perkantoran BP Haji. Selain itu, terdapat pengalihan anggaran dari Program Kerukunan Umat dan Layanan Kehidupan Beragama (KULKB) sebesar Rp9.747.105.000 untuk penyiapan dan rehabilitasi infrastruktur kantor. “Komisi VIII DPR RI menyetujui usulan penambahan anggaran yang berasal dari pembukaan blokir anggaran…

Mahkamah Konstitusi (MK) telah mengeluarkan putusan penting yakni negara wajib menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah secara gratis bagi seluruh warga negara, termasuk yang mengenyam pendidikan di sekolah swasta. Namun, implementasi di lapangan tidak sesederhana itu. Anggota BAM DPR RI Totok Hedi Santosa menjelaskan bahwa hasil dialog langsung dengan Pemerintah Provinsi IY dan para pemangku kepentingan pendidikan terungkap berbagai tantangan, terutama terkait dengan posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan dasar. “Sekolahan swasta ya, di mana mereka ini untuk pendidikan dasar di Jogja itu ternyata menjadi tumpuan, bukan tumpuan tentang tidak adanya sekolahan negeri, tetapi punya ekspektasi pendidikan dasar itu harus sangat…

Anggota Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI Kawendra Lukistian menekankan pentingnya kesiapan daerah dalam mengimplementasikan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa dipungut biaya. Menurutnya banyak persoalan teknis yang masih perlu dibenahi agar nantinya kebijakan tersebut dapat benar-benar tepat sasaran. “Contoh sederhana ketika kita bicara pendidikan gratis di sekolah swasta, di sana sering kali terdapat siswa yang sebenarnya mampu. Begitu pun di sekolah negeri, ada siswa yang sebetulnya mampu tapi karena faktor zonasi akhirnya masuk ke sekolah negeri tersebut,” jelas Kawendra usai mengikuti kunjungan kerja BAM DPR RI di kantor Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Semarang, Jateng, Senin (7/7/2025).…

Anggota Komisi XIII DPR RI Siti Aisyah menyoroti minimnya perhatian pemerintah terhadap persoalan HAM di Provinsi Riau. Karena itu, ia menekankan pentingnya pembentukan Kantor Wilayah HAM di provinsi tersebut untuk menangani tingginya jumlah pelanggaran yang terjadi. “Riau dari jumlah penduduk dan jumlah kasus HAM-nya sangat tinggi, tapi belum ada Kanwil HAM,” tegas Siti Aisyah dalam rapat kerja bersama Komisi XIII Kementerian HAM di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (7/7/2025). Ia juga menyoroti lemahnya kewenangan Unit Pelaksana Teknis (UPT) HAM yang saat ini bertugas di daerah. Menurutnya, UPT tidak memiliki posisi setara saat menghadapi institusi penegak hukum seperti…