Penulis: Redaksi

Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim mendukung kebijakan pemerintah yang akan memungut pajak dari e-Commerce atau pedagang online. Kebijakan ini telah diumumkan oleh Pemerintah dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 37 Tahun 2025 yang disahkan pada 14 Juli lalu. “Kebijakan pemungutan pajak untuk pedagang online oleh pemerintah adalah langkah positif yang mesti didukung oleh banyak pihak, tapi jangan membebani konsumen dan mempersulit wajib pajak,” kata Rivqy dalam keterangan persnya, Kamis (17/7/2025). Diketahui, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati telah merilis aturan baru penunjukan e-commerce sebagai pemungut pajak. Pemungutan pajak ini berlaku mulai Senin (14/7). Adapun dua kriteria pedagang online…

Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez menyebut bahwa kasus perdagangan bayi lintas negara yang baru-baru ini dibongkar oleh Polda Jawa Barat bukan sekadar pelanggaran hukum biasa. Menurutnya kasus ini merupakan bentuk kejahatan yang terorganisir. Gilang mengatakan praktik perdagangan bayi itu mengancam integritas sistem hukum Indonesia dan melukai nilai-nilai kemanusiaan. “Ini bukan insiden tunggal atau kelalaian individu. Ini adalah kejahatan terorganisir dan potret nyata dari celah sistemik yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang menjadikan bayi sebagai objek perdagangan,” kata Gilang dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/7/2025). Seperti diketahui, Polda Jawa Barat (Jabar) membongkar sindikat perdagangan bayi yang menjual anak-anak ke luar negeri,…

Sekretariat Jenderal DPR RI melalui Koperasi Pegawai DPR RI bekerja sama dengan PT Sucofindo dan didukung oleh Bank BNI menyelenggarakan kegiatan “Sosialisasi dan Workshop Fasilitasi Sertifikasi Halal Tahun 2025”, Kamis (17/7/2025), di Gedung Serbaguna Masjid Baiturrahman, Kompleks Parlemen. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar yang membuka kegiatan menyampaikan pentingnya sertifikasi halal bagi seluruh unit usaha kantin di lingkungan DPR RI. Menurutnya, saat ini jumlah kantin yang beroperasi di DPR telah mencapai ratusan, sehingga perlu dikelola secara lebih baik, terutama dari segi kualitas, higienitas, dan rasa makanan. “Kooperasi memfasilitasi ini bersama Sucofindo dan BNI untuk memastikan produk di sini semua menggunakan…

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI Dr. Lidya Suryani Widayati menyampaikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang saat ini sedang dibahas oleh Badan Keahlian DPR RI memiliki manfaat strategis dalam mewujudkan sistem peradilan yang independen, akuntabel, dan berintegritas. Hal tersebut disampaikannya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang digelar di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Lidya menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh tertinggal dari negara-negara lain yang telah lebih dahulu memiliki payung hukum khusus mengenai jabatan hakim. “Jika kita menengok praktik di berbagai negara yang menganut sistem civil law maupun common law, hampir semuanya sudah memiliki undang-undang…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Nihayatul Wafiroh, menegaskan pentingnya langkah nyata dan sinergi lintas sektor dalam upaya percepatan eliminasi Tuberkulosis (TBC) di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya usai mengikuti Rapat Panitia Kerja (Panja) Percepatan Eliminasi TBC bersama sejumlah organisasi profesi, lembaga masyarakat sipil, dan kementerian terkait, di Gedung DPR RI, di Jakarta, Senin (14/7/2025). Nihayatul mengungkapkan keprihatinannya terhadap status Indonesia yang kini menempati peringkat kedua tertinggi di dunia dalam jumlah kasus TBC, hanya berada di bawah India. “Karena salah satunya kita ini sudah naik peringkat dari dulu peringkat ke-5 sekarang menjadi peringkat ke-2. Nah, satu langkah lagi sudah menjadi peringkat…

Anggota Komisi VI DPR RI Kawendra Lukistian menyoroti sejumlah persoalan strategis yang berpotensi menghambat percepatan program pembangunan 3 juta rumah yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dirinya menekankan perlunya optimalisasi pemanfaatan aset negara hingga percepatan transformasi digital di tubuh kedua BUMN tersebut. “Kita bicara soal Perumnas ini, apalagi dengan program pemerintah 3 juta rumah, ini masih jauh dari proporsional. Tapi kita punya harapan besar supaya bisa terealisasi, agar semua bisa mendapatkan manfaatnya,” kata Kawendra agenda Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI dengan Perum Perumnas dan PT Pembangunan Perumahan di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Selasa (15/7/2025). Kawendra juga…

Plt Kepala Badan Keahlian DPR RI, Dr. Lidya Suryani Widayati menegaskan bahwa keberadaan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim merupakan kebutuhan mendesak dalam pembaruan sistem hukum nasional, meskipun RUU tersebut belum masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025–2029. Hal itu disampaikannya dalam Webinar Konsultasi Publik bertajuk “Urgensi dan Pokok-Pokok Pengaturan RUU Jabatan Hakim” yang diselenggarakan di Jakarta, Rabu (16/7/2025). Dalam paparannya, Lidya menyoroti pentingnya posisi hakim dalam struktur negara hukum yang menjunjung prinsip rule of law, serta perlunya pengaturan menyeluruh mengenai jabatan hakim dalam satu sistem hukum yang terpadu. “Jabatan hakim bukan sekadar posisi administratif, tetapi merupakan jabatan yang sarat dimensi konstitusional, filosofis,…

Komisi I DPR RI menerima kunjungan Duta Besar Suriah untuk Indonesia, (H.E) Abdul Monem Annan, untuk membahas potensi kerja sama ekonomi antara kedua negara. Pertemuan ini menandai langkah penting untuk memperkuat kembali hubungan Indonesia-Suriah. Menurut Ketua Komisi I DPR RI, Utut Adianto, pertemuan ini bertujuan membuka kembali jalur diplomasi. Utut menekankan bahwa Suriah, yang kini memiliki pemerintahan baru, diharapkan dapat menjalin hubungan yang lebih erat dengan Indonesia. “Semoga semangat kebersamaan antara Suriah yang berpenduduk 25 juta dan Indonesia yang berpenduduk 285 juta semakin memperkuat hubungan kedua negara, terutama di sektor perdagangan,” ujar Utut. Ia juga mengenang sejarah penting kedua negara,…

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah secara resmi membentuk dua Panitia Kerja (Panja). Adapun dua Panja yang dibentuk adalah Panja Perumus Kesimpulan dan Panja Draf RUU, yang akan melanjutkan pembahasan RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2024. Said lantas meminta para Ketua Kelompok Fraksi (Kapoksi) untuk segera menyampaikan nama-nama anggotanya ke masing-masing sekretariat Banggar. “Kami mohon para Kapoksi segera memasukkan nama-namanya ke Sekretariat (Banggar),” ujar Said saat menutup Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Wakil Menteri Keuangan Thomas Djiwandono dan jajaran Wamenkeu serta pejabat eselon I Kementerian Keuangan di Ruang Rapat…

Komisi I DPR RI menyatakan optimistis revisi Undang-Undang (UU) Penyiaran dapat diselesaikan dalam periode legislatif saat ini, meskipun pembahasannya telah berlangsung lebih dari satu dekade. Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menegaskan komitmen tersebut saat memimpin Rapat Panja RUU Penyiaran dengan Kadin, Sahabat Peradaban Bangsa, dan AKKSI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (14/7/2025). “Ini dimulai sekitar tahun 2012, sampai hari ini belum juga kunjung selesai tapi kita memang menargetkan di periode ini bisa segera rampung,” ujar Dave, sapaan akrabnya. Ia juga menjelaskan, panjangnya proses revisi RUU Penyiaran salah satunya disebabkan oleh dinamika regulasi yang…