Penulis: Redaksi

Anggota Komisi II DPR RI, Taufan Pawe, mengapresiasi capaian serapan kinerja Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang telah mencapai 92 persen hingga Desember 2025. . Menurutnya, capaian tersebut menunjukkan kinerja positif jajaran Kanwil dan Kantah se-kabupaten/kota di Sulsel. Hal tersebut disampaikan saat dirinya mengikuti kunjungan kerja reses Komisi II DPR RI ke Kanwil ATR/BPN di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (10/12/2025). Kunjungan ini dalam rangka untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan program pertanahan dan tata ruang sepanjang tahun berjalan. Dalam pertemuan tersebut, Taufan Pawe menegaskan bahwa angka serapan 92 persen merupakan indikator kuat bahwa jajaran ATR/BPN bekerja secara optimal dalam mendukung…

Komisi IX DPR RI memberikan apresiasi tinggi terhadap berbagai capaian sektor kesehatan di Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra). Capaian tersebut terutama terkait keberhasilan pemerintah daerah dalam memperluas kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan menghadirkan layanan kesehatan gratis yang semakin dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Apresiasi ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Yahya Zaini saat memimpin Kunjungan Kerja Reses Komisi IX ke Kendari, Sulawesi Selatan. Dalam kesempatan itu, Yahya Zaini, menyampaikan bahwa kepesertaan JKN di Sultra kini telah mencapai 103 persen, melampaui jumlah penduduk resmi provinsi tersebut. Pencapaian ini mencerminkan keberhasilan pemerintah daerah dalam memastikan warganya terlindungi oleh sistem jaminan…

Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Ansory Siregar menegaskan pentingnya peningkatan tata kelola Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) tanpa meninggalkan nilai-nilai Islam sebagai fondasi utama. Apalagi menurutnya, pendirian PTKIN dimaksudkan untuk menguatkan nilai-nilai keislaman dalam pendidikan tinggi bila ditinjau dari sisi historis. “Dalam meningkatkan tata kelola, PTKIN harus tetap berpegang-teguh kepada nilai-nilai Islam,” ujar Ansory ketika menyampaikan sambutan dalam pertemuan bersama Rektor UIN Ar-Raniry yang menjadi salah satu dari rangkaian kunjungan kerja reses Komisi VIII DPR RI di Banda Aceh, Rabu (10/12/2025). Dalam agenda yang berfokus pada pengawasan peninjauan pelaksanaan tata kelola pendidikan di lingkungan UIN Ar-Raniry, Ansory menjelaskan…

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan serta optimalisasi kebijakan daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Pemprov Papua yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari sektor kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan pekerja lintas batas. Menurut Putih Sari, Komisi IX menerima banyak masukan terkait percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, yang masih menjadi tantangan besar di berbagai kabupaten/kota di Papua. Ia menyoroti perlunya langkah afirmatif yang melibatkan pemerintah daerah untuk memotivasi putra-putri asli…

Ketua Komisi VI DPR RI, Anggia Erma Rini, mengungkapkan bahwa wacana pendanaan Rp20 triliun untuk penguatan sektor pangan, khususnya MBG, masih dalam proses kajian oleh PT Danantara Asset Management (Persero). Ia menegaskan bahwa pendanaan tersebut bertujuan memperkuat sumber protein nasional sekaligus mendorong kesejahteraan peternak rakyat. “Dana Rp20 triliun itu masih dalam proses kajian untuk menentukan skemanya. Tapi tujuannya jelas, memperkuat MBG sebagai sumber protein yang paling visibel, sekaligus mengangkat peternak rakyat,” kata Anggia dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi VI ke Semarang, Jawa Tengah, Rabu (10/12/2025). Selain itu, Komisi VI juga menyoroti persoalan serapan gula rakyat oleh pabrik. Anggia menegaskan bahwa…

Ketua Komisi II DPR RI, Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan bahwa penerapan sertifikat elektronik dan hak tanggungan elektronik oleh Kementerian ATR/BPN berdampak langsung pada percepatan layanan pembiayaan masyarakat. Hal tersebut ia sampaikan saat menyoroti kinerja digitalisasi layanan pertanahan, dalam Kunjungan Kerja Reses Komisi II ke Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025). Menurut Rifqinizamy, digitalisasi ini menjawab kebutuhan pelayanan yang selama ini lambat karena masih mengandalkan dokumen fisik. “Sertifikat elektronik dan hak tanggungan elektronik ini adalah upaya digitalisasi layanan yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN. Kenapa itu penting? Karena mempercepat layanan,” tegasnya. Ia menjelaskan bahwa perbankan kini dapat memproses agunan tanpa harus menunggu sertifikat…

Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, menegaskan perlunya regulasi yang mampu melindungi dan memperkuat posisi bank-bank daerah. Hal ini disampaikan saat Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI ke Bank Sumsel Babel dalam rangka pengawasan BUMD sektor perbankan, di Palembang, Sumatera Selatan, Rabu (10/11/2025). Dalam pernyataannya, Rifqinizamy menyoroti tantangan utama yang dihadapi perbankan daerah, terutama terkait kecukupan modal minimum. “Jangan sampai bank-bank daerah tergerus oleh satu regulasi yang membuat mereka terkerdilkan atau bahkan hilang dalam siklus perbankan Indonesia, hanya karena kecukupan rasio modal minimal dipaksa sangat tinggi,” ujarnya. Ia menekankan bahwa sumber modal bank daerah sangat bergantung pada APBD…

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni belum lama ini menyatakan keengganannya membeberkan 12 nama perusahaan pengelola hutan yang beroperasi di Sumatra Utara yang menyebabkan banjir bandang di tiga provinsi itu. Menanggapi hal tersebut, Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo meminta agar Menteri Raja Juli membuka siapa saja ke-12 perusahaan yang sudah membuat susah dan sengsara jutaan warga di tiga provinsi di Sumatera akibat ulah perusahaan tersebut. Apalagi, lanjut Firman ini adalah masalah bencana besar yang melibatkan semua pihak termasuk para korban dan keluarga mereka terkena dampak itu. “Ini masalah bencana sebagai isu serius yang mempengaruhi banyak pihak, terutama korban dan…

Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyayangkan Kabupaten Banyuasin yang memiliki potensi besar untuk maju, tetapi Angka Partisipasi Kasar (APK) Perguruan Tingginya masih rendah. “Sebagian besar masyarakat di sini masih tamat SD atau kurang. Artinya, kita masih membutuhkan bukan saja tenaga guru dan sarana prasarana, tetapi juga perlu memperkuat kesempatan akses pendidikannya,” ujarnya saat membuka diskusi dalam Kunjungan Kerja Komisi X DPR RI bersama Bupati Banyumasin serta mitra kerja Komisi X lainnya beserta jajaran di Kabupaten Banyuasin, Sumatera Selatan, Rabu (10/12/2025). Diketahui data statistik menunjukkan ketimpangan kualitas pendidikan yang masih signifikan di Kabupaten Banyuasin. Dari total sekitar 888 ribu…

Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, mendesak pemerintah pusat segera mengerahkan bantuan darurat untuk korban bencana alam di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Selain penanganan tanggap darurat, Fikri menekankan perlunya keringanan Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta dispensasi akademik bagi mahasiswa terdampak agar keberlanjutan pendidikan tidak terganggu. Desakan ini disampaikan menyusul dampak besar banjir bandang dan tanah longsor yang telah menyebabkan ratusan korban jiwa dan merusak fasilitas vital, termasuk infrastruktur pendidikan. Fikri meminta pemerintah segera memanfaatkan dana darurat yang tersedia di dalam APBN. “Kami mendesak pemerintah untuk segera mengerahkan seluruh sumber daya dan memanfaatkan alokasi dana darurat APBN.…