Penulis: Redaksi

Ketua DPR RI Puan Maharani berpandangan permintaan maaf terbuka yang disampaikan Direktur Utama (Dirut) PT Kereta Api Indonesia (KAI), Didiek Hartantyo atas insiden anjloknya KA 1 Argo Bromo Anggrek di Subang, sebagai langkah awal yang penting. Namun Puan menegaskan, tanggung jawab publik tidak cukup hanya dengan gestur simbolik, tetapi perlu ada perbaikan nyata dalam sistem dan manajemen transportasi nasional. “Permintaan maaf itu baik, tapi jangan berhenti di situ. Yang dibutuhkan publik bukan sekadar simbol empati, tapi langkah konkret untuk membenahi sistem. Jangan sampai ini hanya menjadi gimik,” kata Puan dalam keterangan persnya, Jumat (8/8/2025). Seperti diketahui, Dirut KAI Didiek Hartantyo…

Read More

Menanggapi wacana pemerintah memblokir gim daring Roblox karena dinilai dapat memberikan dampak negatif pada anak, Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyampaikan bahwa perlindungan anak di ruang digital merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah, orang tua, penyedia platform, dan masyarakat. “Generasi Z dan Alpha adalah digital native yang sejak lahir sudah akrab dengan teknologi. Tantangan kita bukan memisahkan mereka dari dunia digital, tetapi memastikan interaksi mereka di ruang maya aman, sehat, dan bermanfaat,” ujar Hetifah melalui rilis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Hetifah menekankan bahwa Roblox, seperti banyak platform digital lainnya, memiliki sisi positif dan negatif. Di satu…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengapresiasi langkah cepat Satgas Pangan Mabes Polri dalam menangani dugaan kecurangan dalam peredaran beras. Ia menilai, penegakan hukum adalah bagian penting dalam menjaga integritas distribusi pangan dan perlindungan konsumen. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa penanganan kasus ini harus menjadi pintu masuk untuk pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola dan tata niaga beras, yang selama ini menyimpan banyak kerentanan sistemik. “Penegakan hukum sangat penting, tapi jangan sampai dilakukan secara parsial dan menimbulkan ketakutan di lapangan. Kita butuh solusi struktural, bukan hanya respons insidental,” ujar Slamet dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.com, di Jakarta, Jumat (8/8/2025). Ia mengungkapkan bahwa…

Read More

Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhadi, menyoroti ketimpangan antara capaian pertumbuhan ekonomi nasional dengan realitas sosial ketenagakerjaan yang dihadapi masyarakat. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi kuartal II tahun 2025 yang mencapai 5,12 persen tidak sejalan dengan kondisi lapangan, di mana terjadi peningkatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) massal, stagnasi upah, dan minimnya penciptaan lapangan kerja layak. “Data tumbuh, tapi pekerja tumbang. Ini yang terjadi di lapangan. Kami menerima laporan PHK di sektor manufaktur, logistik, hingga digital. Pertanyaannya sederhana: pertumbuhan ini tumbuh untuk siapa?” ujar Nurhadi dalam keterangan tertulisnya, Jumat (8/8/2025). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II 2025…

Read More

Pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal dua pada tahun 2025 mencapai 5,12 persen. Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menilai pertumbuhan ini melampaui ekspektasi ini berkat program pro-rakyat dan pemberdayaan di bidang kesejahteraan rakyat yang dilakukan pemerintah. “DPR menyambut baik laporan pertumbuhan ekonomi Indonesia terbaru yang melebihi dari harapan. Tentunya ini tidak terlepas dari apa yang telah dilakukan Pemerintah,” kata Cucun Ahmad Syamsurijal melalui rilis yang disampaikan kepada koranmerdeka.co, Jumat (8/8/2025). Seperti diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi kuartal II-2025 sebesar 5,12% secara tahunan (year on year/yoy). Pertumbuhan ini sedikit lebih tinggi dari pada kuartal I-2025, yakni 4,87% dan dianggap…

Read More

Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya menilai bila program hilirisasi yang dijalankan MIND ID berkontribusi untuk negara, khususnya bagi daerah-daerah pertambangan. Program hilirisasi itu bahkan turut membantu peningkatan ekonomi negara. “Saya pikir tentu memberikan kontribusi untuk di daerah, pertama pada daerah-daerah pertambangan, ini membantu peningkatan ekonomi, lapangan pekerjaan, dan mendorong pemerataan pembangunan,” kata Bambang saat dihubungi, Jakarta, Kamis, 7 Agustus 2025. Tak hanya itu, Legislator dari Fraksi Golkar ini menyatakan bila MIND ID punya peran sakral dalam mengonsolidasikan semua mineral-mineral yang dimiliki negara dalam mendukung transisi energi dan ketahanan industri nasional. “Tentu strategic, seperti yang saya sampaikan tadi pada…

Read More

Wakil Ketua Badan Sosialisasi MPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa, menegaskan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemisahan Pemilu Nasional dan Pemilu Daerah harus dihormati, namun tidak perlu disikapi secara berlebihan. Ia menilai konstitusi tetap menjadi hukum tertinggi yang harus menjadi rujukan utama dalam pembentukan undang-undang pemilu. “Putusan MK bukanlah hukum yang paling tinggi. Yang supreme itu konstitusi, bukan lembaganya. Jadi jangan menganggap MK itu super body. Tidak ada lembaga negara yang bersifat suprem dalam sistem ketatanegaraan kita,” kata Agun dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia bertajuk “Menata Ulang Demokrasi: Implikasi Putusan MK dalam Revisi UU Pemilu”,…

Read More

Upaya menghadirkan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (UU MHA) di tanah air harus menjadi kepedulian semua pihak demi mewujudkan pemenuhan hak perlindungan menyeluruh masyarakat adat. “Peringatan Hari Kemerdekaan di bulan Agustus ini sejatinya merupakan momentum pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak seluruh rakyat, termasuk masyarakat adat, menjadi paradoks dengan masih terhambatnya pembahasan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat (RUU MHA) hingga saat ini,” kata Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat dalam sambutan tertulisnya pada diskusi daring bertema Meneguhkan Hak, Merawat Kearifan, Memperkuat Peran Masyarakat Adat di Indonesia, yang digelar Forum Diskusi Denpasar 12, Rabu (6/8), dalam rangka menyambut Hari Masyarakat Adat Internasional yang…

Read More

Anggota Komisi IV DPR RI Riyono, mewanti-wanti pemerintah agar tidak gegabah menarik beras dari pasar terkait polemik beras oplosan. Ia khawatir langkah tersebut justru bisa memicu kekosongan pasokan dan menaikkan harga beras di tingkat konsumen. “Melihat hasil penanganan beras oplosan yang dilakukan Satgas Pangan menurut saya sudah cukup. Hentikan para pengusaha nakal, tegakkan hukumnya, tapi beras yang sudah ada di pasar sebaiknya jangan ditarik. Ini bisa menimbulkan kebingungan di masyarakat dan mendorong kenaikan harga,” ujar Riyono dalam keterangan tertulis yang diterima koranmerdeka.co, di Jakarta, Rabu (6/8/2025). Menurutnya, urusan pangan adalah persoalan yang sangat sensitif. Jika tidak ditangani dengan tepat, dapat berdampak…

Read More

Fenomena pengibaran bendera bajak laut “Jolly Roger” dari serial kartun One Piece menjadi salah satu tanda perubahan zaman. Di mana identitas kolektif bangsa diuji oleh daya tarik budaya luar yang begitu kuat. Generasi muda kini tidak hanya menjadi konsumen budaya global, tetapi mulai mengadopsinya sebagai identitas alternatif. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (7/8/2025). Johan Rosihan menekankan permasalahan yang timbul bukan terletak pada fandom atau kecintaan terhadap budaya pop itu sendiri, melainkan pada pemaknaan simbol dan tempat yang diberikannya. Mengibarkan bendera bajak laut di puncak gunung Indonesia tidak bisa dilepaskan dari konotasi simbolik. “Seolah menyandingkan…

Read More