Penulis: Redaksi

Ketua Komisi VIII DPR RI Marwan Dasopang menegaskan pentingnya memperkuat aspek pelayanan bagi jemaah haji penyandang disabilitas dan lanjut usia dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal itu ia sampaikan saat memimpin Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi VIII dengan Ketua Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah (KBIHU), Ketua Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia, Ketua Komisi Nasional Disabilitas, serta Komunitas Lansia Indonesia, di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Rabu (20/8/2025). “Realitas jemaah kita memang banyak yang penyandang disabilitas, lebih banyak lagi yang sudah lansia. Menuangkan kebutuhan ini dalam undang-undang…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI, Habib Syarief M., mengusulkan sejumlah penambahan frasa spesifik dalam Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT). Menurutnya, hal ini perlu dilakukan untuk menguatkan perlindungan hukum, memperluas cakupan pekerjaan, dan memastikan prosedur pemutusan hubungan kerja (PHK) yang adil. Dalam kesempatan itu, Habib menyampaikan bahwa draf RUU perlu diperkuat dengan menambahkan kata “perlindungan hukum” untuk memberikan kepastian yang lebih kuat. Ia juga mendorong agar draf RUU ini secara tegas memuat poin tentang pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap PRT, sehingga setiap bentuk pelanggaran dapat dicegah. “Perlu ada tambahan kata perlindungan hukum, [memberikan] kepastian hukum…

Berkaitan dengan pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025, Ketua Badan Pengkajian MPR RI, Dr. Andreas Hugo Pareira, menilai secara substansi banyak hal positif yang disampaikan, seperti perhatian terhadap “net outflow of national wealth”, ketahanan pangan dan energi, serta program Makan Bergizi Gratis (MBG). Namun, ia juga menyoroti ketimpangan antara retorika dan implementasi program pemerintah di lapangan. “Optimisme harus kita jaga, tetapi perlu juga kehati – hatian. Misalnya, kita bicara surplus empat juta ton beras, tapi faktanya harga beras di lapangan mahal. Ini ironi yang tidak boleh diabaikan,” katanya dalam Diskusi Konstitusi dan Demokrasi Indonesia, di Ruang PPIP,…

Ketua MPR H. Ahmad Muzani menegaskan bahwa MPR merupakan lembaga negara yang diberikan kewenangan penuh oleh UUD NRI Tahun 1945 untuk melakukan perubahan atau amandemen UUD. Karena itu, MPR perlu terus menerus mendengar dan merefleksi diri tentang makna konstitusi ini, supaya MPR dalam mengambil keputusan tentang perlu tidaknya melakukan amandemen UUD itu menjadi keputusan yang benar. Karena itu, kata Muzani, MPR mendengarkan pemikiran-pemikiran yang berkembang di masyarakat. “Banyak akademisi, tokoh-tokoh, dan kalangan lain yang menyuarakan perubahan UUD. Pemikiran-pemikiran itu kita harus dengarkan. Seminar Konstitusi ini adalah upaya kami untuk terus mendengar dan mencari tahu apa yang sebenarnya diinginkan masyarakat,” katanya…

Sidang Tahunan MPR RI yang dilaksanakan pada Jumat (15/8/2025), mencatat momen penting dalam sejarah kenegaraan Indonesia. Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Prabowo Subianto secara eksplisit mengutip pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai dasar dari kebijakan pemerintahan. Hal ini dianggap sebagai angin segar bagi praktik demokrasi konstitusional di Indonesia. Hal itu disampaikan oleh Sekretaris Fraksi PKS MPR RI, Johan Rosihan, dalam keterangan tertulisnya, Senin (18/8/2025). Wakil Ketua Badan Penganggaran MPR RI ini, juga menilai rujukan langsung pada konstitusi oleh seorang kepala negara merupakan praktik langka yang sangat fundamental untuk memperkuat integritas pemerintahan. “Ketika seorang kepala negara kembali mengutip Pasal…

Penerapan pendidikan inklusif merupakan salah satu kunci utama dalam menjawab berbagai tantangan global saat ini. “Pendidikan yang lebih inklusif harus dikedepankan untuk menghadapi berbagai tantangan saat ini, mulai dari kesenjangan sosial hingga disrupsi teknologi yang terjadi,” kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, dalam keterangan tertulisnya, Selasa (19/8). Data UNESCO pada 2024 mencatat sebanyak 258 juta anak dan remaja di seluruh dunia belum memiliki akses pendidikan yang layak. Sementara itu, hanya 17% negara yang memiliki sistem pendidikan inklusif yang mampu mengakomodasi penyandang disabilitas. Tantangan dan Peluang Pendidikan Inklusif Secara umum, ujar Lestari, pendidikan inklusif adalah sistem pendidikan yang memastikan semua…

Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Rina Sa’adah menilai langkah pemerintah untuk memperkuat peran perwakilan di BUMN serta menghapuskan tantiem bagi jajaran direksi merupakan strategi penting dalam meningkatkan kinerja perusahaan milik negara. Kebijakan tersebut diharapkan mampu mendongkrak Key Performance Indicator (KPI) BUMN sekaligus menghasilkan pendapatan yang lebih besar bagi negara. “Saya kira sekarang dengan banyaknya perwakilan pemerintahan di BUMN ini bisa mengawasi kinerja BUMN sehingga KPI-nya juga bisa naik dan bisa menghasilkan pendapatan bagi negara. Khususnya sekalian adanya penghapusan tantiem itu menjadi langkah strategis,” ujar Rina saat ditemui koranmerdeka.co dalam acara Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan RI di Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (19/8/2025).…

Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, memberikan klarifikasi terkait berita yang beredar di publik tentang kenaikan gaji anggota DPR RI. Menurut Adies, tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI. Yang ada, tambahnya, adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPR karena tidak lagi menerima fasilitas rumah dinas seperti periode sebelumnya. Adies menjelaskan dimulai awal periode 2024-2029, Anggota DPR RI tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas. Hal itu karena pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh Anggota DPR. Sebagai gantinya diberikan tunjangan perumahan sekitar Rp 50 juta per bulan kepada tiap Anggota…

Anggota Komisi X DPR RI menyoroti pelaksanaan program Sekolah Rakyat yang menjadi salah satu prioritas Presiden Prabowo Subianto. Meski bukan berada dalam lingkup Komisi X, Yusuf menegaskan komitmennya untuk tetap mengawal tujuan utama program tersebut, yaitu mencerdaskan bangsa sekaligus memutus rantai kemiskinan ekstrem. “Target awal sekolah rakyat sebenarnya bukan sekadar 200 sekolah, tapi idealnya bisa hadir di setiap kabupaten dan kota. Namun dalam perjalanannya, ada persoalan yang perlu ditata ulang, terutama terkait perencanaan,” ujar Yusuf menjelang dimulainya Rapat Paripurna DPR RI ke-II Masa Sidang I tahun sidang 2025-2026 di Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (19/08/2025). Ia menilai, hambatan di lapangan tidak…

Belakangan ini ramai diberitakan terkait polemik royalti lagu. Merespons hal itu, Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Ahmad Doli Kurnia menyatakan belum akan membahas peraturan seputar royalti dalam waktu dekat ini, karena hal tersebut tidak masuk dalam prolegnas prioritas. “Belum, belum. Kalau yang sudah pasti tahun 2025, dia (soal royalti) tidak masuk prolegnas prioritas. Saya belum cek apakah masuk di dalam prolegnas sampai lima tahun,” jelas Doli dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Selasa (19/8/2025). Meski begitu, ia mengakui Baleg akan melakukan peninjauan terkait beberapa kasus yang sempat disorot terkait royalti ini, misalnya kasus Agnez Mo. “Tapi menurut saya yang kemarin itu, dengan peristiwa kemarin soal…