Penulis: Redaksi

Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara maraton sejak siang hingga sore menjelang malam, Komisi XII DPR RI resmi menetapkan 9 (sembilan) nama terpilih sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Sebanyak 18 calon menjalani fit and proper test sebelum akhirnya diputuskan melalui musyawarah mufakat. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto membacakan hasil keputusan rapat,…

Setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang digelar secara maraton sejak siang hingga sore menjelang malam, Komisi XII DPR RI resmi menetapkan 9 (sembilan) nama terpilih sebagai Ketua dan Anggota Komite Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) untuk masa jabatan 2025–2029. Rapat yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi XII DPR RI Bambang Patijaya tersebut berlangsung di Ruang Rapat Komisi XII, Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Sebanyak 18 calon menjalani fit and proper test sebelum akhirnya diputuskan melalui musyawarah mufakat. Wakil Ketua Komisi XII DPR RI Sugeng Suparwoto membacakan hasil keputusan rapat,…

Wakil Ketua MPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, memberikan pembekalan terhadap delegasi simulasi Model United Nations (MUN) dari Rumah Kebangsaan Arifin Panigoro. Acara ini diikuti oleh 60 delegasi dari seluruh Indonesia yang terpilih untuk mengikuti simulasi Model United Nations dalam sidang PBB maupun dalam konferensi internasional seperti Conference of Parties (COP). Dalam paparannya, Eddy Soeparno bicara mengenai pentingnya Indonesia mengambil inisiatif kepemimpinan global untuk mencegah dampak krisis iklim. “Indonesia dapat mengambil peran untuk memimpin inisiatif agar transisi energi dan pembangunan hijau tetap mempertimbangkan keadilan bagi negara-negara berkembang.” “Indonesia bisa menjadi jembatan persatuan dari berbagai negara, dari timur maupun barat, untuk mempersiapkan aksi…

Anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Selly Andriany Gantina, menegaskan pentingnya kejelasan aturan mengenai jaminan sosial bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT) dalam Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT (RUU PPRT). Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengan Pendapat/Umum (RDP/RDPU) BALEG DPR RI bersama Kementerian Sosial, BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan, di Gedung DPR RI, Senayan, Senin (8/9/2025). Selly menyoroti dua pasal utama, yakni Pasal 15 dan 16, yang mengatur mengenai jaminan sosial kesehatan yang ditanggung pemerintah pusat serta jaminan sosial ketenagakerjaan yang ditanggung sesuai kesepakatan kerja. Ia mempertanyakan apakah pengaturan tersebut sudah cukup memadai. “Dengan dua pasal tadi apakah menurut Bapak-Bapak sekalian…

Anggota Komisi VI DPR RI Rizal Bawazier mendorong adanya mekanisme sertifikasi kelayakan pembiayaan bagi koperasi. Usulan ini disampaikannya dalam rapat kerja dengan Menteri Koperasi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta pada Senin (8/9/2025). Menurutnya, sertifikat tersebut dapat menjadi acuan agar bank-bank Himbara tidak terbebani oleh risiko pinjaman bermasalah dari koperasi. “Ini usulan untuk koperasi merah putih itu supaya tidak terjadi non performing loan dengan bank Himbara, supaya bagaimana apabila setiap koperasi itu dapat sertifikat kelayakan pembiayaan,” ujar Rizal. Ia menekankan, dukungan pembiayaan semestinya difokuskan kepada koperasi yang sehat dan memiliki tata kelola baik. Sebaliknya, koperasi yang tidak kredibel sebaiknya tidak…

Anggota Komisi III DPR RI Endang Agustina menyoroti proses seleksi calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) dan calon Hakim Ad HOC MA yang dianggap masih perlu perbaikan. Menurutnya, proses seleksi seharusnya tidak hanya terbatas pada pendaftar, tetapi Pansel (Panitia Seleksi) juga harus proaktif dalam mencari dan merekrut hakim-hakim yang berpotensi. “Banyak hakim-hakim yang berkompeten yang juga bisa ditarik, Pak,” kata Endang dalam Rapat dengan Pansel Calon Hakim Agung MA dan calon Hakim Ad HOC MA, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Politisi Fraksi PAN ini menekankan pentingnya memiliki hakim yang tangguh, baik secara moral maupun mental, untuk menghadapi…

Anggota Komisi XIII DPR RI, Siti Aisyah, memberikan apresiasi kepada Kantor Imigrasi Batam atas keberhasilannya mencegah berbagai kasus tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan pemberangkatan pekerja migran non-prosedural sepanjang tahun 2025. “Pertama-tama, kami mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya kepada Imigrasi Batam karena berhasil mencegah 22 kasus TPPO dengan 11 tersangka dan 49 korban pada pertengahan 2025. Selain itu, sebanyak 683 orang juga berhasil dicegah dari pemberangkatan non-prosedural, dibandingkan 1.024 orang pada 2024,” ujar Siti Aisyah saat kunjungan kerja bersama Komisi XIII DPR di Batam, Hari Kamis, Tanggal 28 Agustus 2025. Namun demikian, ia menilai upaya pencegahan masih bisa ditingkatkan, terutama terkait program…

Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Aimah Nurul Anam menyoroti persoalan serius yang menimpa industri gula nasional, mulai dari tumpukan stok gula di pabrik hingga kebijakan impor yang dinilai tidak berpihak pada petani dan pabrik gula lokal. Ia menyebut praktik mafia gula semakin merugikan petani tebu, sementara pemerintah dinilai belum menunjukkan langkah tegas untuk mengatasi kebocoran distribusi di lapangan. Demikian hal ini ia sampaikan dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI dengan Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) di Gedung Nusantara I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (4/9/2025). Terkait isu ini, ia memperoleh keluhan masyarakat di daerah pemilihannya,…

Anggota Komisi VIII DPR RI Hidayat Nur Wahid meminta meminta Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) agar serius memastikan status kehalalan atau non halal dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Diketahui, beredar informasi, bahwa ompreng atau besek kecil berbahan seng yang digunakan untuk MBG belakangan meresahkan warga. Hal itu lantaran ompreng tersebut diduga diimpor dari China dan berbahan minyak babi. Karena itu, ia juga mendesak agar BPOM segera menyelesaikan pengujiannya terhadap dugaan ompreng tersebut. Meskipun demikian, ia tetap mendukung Program MBG untuk mengatasi masalah bangsa seperti stunting dan kecukupan kebutuhan gizi anak bangsa. “Namun pada pelaksanaannya jangan sampai timbul masalah, apalagi…

Anggota Komisi VI DPR RI, Nevi Zuairina, menegaskan pentingnya keberadaan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai bagian dari implementasi visi Astacita Presiden Prabowo. Hal ini disampaikannya dalam agenda sosialisasi yang digelar bersama Induk Keluarga Kossuma Indonesia. Menurut Politisi Fraksi PKS ini, Koperasi Merah Putih merupakan wujud nyata Astacita poin ke-2 tentang mendorong kemandirian ekonomi dan poin ke-6 mengenai pembangunan dari desa dan dari bawah. “Dengan basis di desa dan kelurahan, koperasi ini diharapkan menjadi penggerak pemerataan ekonomi sekaligus instrumen pemberantasan kemiskinan,” ujar Nevi dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co, di Jakarta, Minggu (7/9/2025). Legislator dari Dapil Sumbar II ini menyampaikan…