Dalam upaya mewujudkan keterbukaan informasi yang utuh dan akurat, Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI terus memperkuat sinergi komunikasi antar-unit kerja. Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Jenderal DPR RI, Suprihartini, menekankan bahwa di era yang serba cepat ini, strategi penyebarluasan informasi kinerja wakil rakyat harus dibangun berlandaskan riset dan data objektif, bukan lagi sekadar kebiasaan lama.
Menurut Suprihartini, Setjen DPR RI sebagai supporting system utama tidak bisa lagi hanya berfokus pada urusan administrasi di balik layar, melainkan harus proaktif merespons kebutuhan informasi publik. “Selama ini, kita mungkin merancang cara berkomunikasi berdasarkan kebiasaan atau sekadar asumsi. Namun hari ini, kita beranjak menuju budaya kerja berbasis data,” ujar Suprihartini saat membuka secara resmi agenda Seminar Hasil Pengukuran Komunikasi Publik DPR RI di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (28/10/2026).
Ia menilai, hasil riset yang dipaparkan dalam seminar tersebut menjadi cermin nyata mengenai potret objektif wajah komunikasi DPR RI di mata masyarakat luas. Untuk itu, Suprihartini menginstruksikan agar temuan riset tidak sekadar menjadi tumpukan laporan, melainkan menjadi katalisator bagi sinergi seluruh unit kerja.
“Harus kita ingat, menjaga citra dan komunikasi publik bukanlah tugas Biro Pemberitaan semata, melainkan tanggung jawab bersama seluruh unit kerja di Kesekjenan ini. Jadikanlah fondasi untuk memperbaiki strategi, berinovasi, dan melahirkan solusi konkret di unit kerja masing-masing,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Biro Pemberitaan Parlemen, M. Najib Ibrahim, melaporkan bahwa pengukuran komunikasi publik tersebut terselenggara berkat kerja sama dengan Universitas Padjadjaran (UNPAD). Riset ini dilakukan secara komprehensif dengan memadukan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan analisis Big Data.
Mengemban tugas untuk memastikan seluruh kerja konstitusional dewan tersampaikan secara transparan, akurat, dan akuntabel, Najib menyebut temuan riset ini sangat krusial sebagai pijakan kebijakan. “Melalui seminar ini, hasil pengukuran objektif tersebut akan dikaji bersama guna menjadi landasan penting dalam mengoptimalkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik parlemen ke depan,” papar Najib.
Ia pun berharap, sinergi dan kehadiran para perwakilan unit kerja Kesekjenan dalam forum tersebut dapat melahirkan gagasan yang konstruktif dan komprehensif. Upaya kolektif ini diharapkan mampu merumuskan arah kebijakan yang presisi demi terwujudnya tata kelola komunikasi publik DPR RI yang semakin transparan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
