Anggota Komisi XII DPR RI, Meitri Citra Wardani, melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tiga stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Mojokerto, Jawa Timur, Jumat (16/10/2026). Sidak di SPBU Sooko, Surodinawan, dan Joyonegoro tersebut dilakukan merespons keluhan masyarakat terkait antrean panjang dan kekosongan bahan bakar minyak (BBM), khususnya Pertalite dan Biosolar.
Gangguan pasokan BBM di Mojokerto Raya sebelumnya telah menjadi perhatian masyarakat selama beberapa pekan terakhir.
Dalam sidak tersebut, Meitri didampingi Anggota Komite BPH Migas, Erika Retnowati, serta perwakilan Pertamina Patra Niaga. Peninjauan dilakukan untuk melihat langsung kondisi pasokan di lapangan sekaligus mendorong penyelesaian persoalan yang mengganggu akses masyarakat terhadap BBM.
Hasil pemantauan di lapangan menunjukkan kondisi yang berbeda di setiap lokasi. Misalnya di SPBU Sooko yang sempat mengalami antrean panjang selama sepekan terakhir mulai menerima pasokan pada Kamis (15/10).
Hal yang sama juga terjadi di SPBU Surodinawan, yang sebelumnya mengalami kekosongan solar dan Pertalite, juga telah kembali mendapatkan pasokan. Namun, SPBU Joyonegoro terpantau mengalami kekosongan untuk seluruh jenis BBM sejak Kamis (15/10) malam.
Meitri menyatakan, sidak tersebut menunjukkan bahwa meskipun stok secara umum berada pada ambang batas yang relatif aman, kekosongan di sejumlah SPBU tetap membutuhkan penanganan segera.
“Dari hasil sidak, kita melihat bahwa stok BBM secara umum berada pada ambang batas yang relatif aman. Namun, di beberapa SPBU masih terjadi kekosongan karena pasokan sedang dalam perjalanan. Ini harus segera ditangani agar masyarakat tidak terus menghadapi antrean panjang dan kesulitan mendapatkan BBM,” ujar Meitri dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Sabtu (17/10/2026).
Dalam penjelasannya kepada tim sidak Komisi XII DPR RI, Pertamina Patra Niaga menyampaikan bahwa keterlambatan pasokan di sejumlah SPBU Mojokerto berkaitan dengan perubahan jalur suplai. Pasokan yang sebelumnya diperoleh dari Depo Perak, Surabaya, dialihkan ke Boyolali, Jawa Tengah, sehingga waktu tempuh pengiriman menjadi lebih panjang.
Kondisi tersebut menjadi perhatian karena sebelumnya Pertamina Patra Niaga telah menyampaikan bahwa stok Pertalite dan Biosolar di Mojokerto masih tersedia serta koordinasi suplai dilakukan untuk memprioritaskan SPBU dengan tingkat konsumsi tinggi.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan stok secara umum belum sepenuhnya menjamin kelancaran pelayanan di setiap SPBU.
Legislator Dapil Jawa Timur VIII ini menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kepastian pasokan, bukan sekadar penjelasan mengenai kendala distribusi.
“Pertamina Patra Niaga harus memastikan pengiriman BBM berjalan tepat waktu dan ketersediaannya di Mojokerto tetap terjaga. Jangan sampai masyarakat harus berulang kali menghadapi antrean panjang atau mendatangi beberapa SPBU hanya untuk mendapatkan BBM,” tegas Politisi Fraksi PKS itu.
Selain meminta jaminan kelancaran distribusi, Meitri mendorong evaluasi alokasi BBM pada SPBU yang berada di titik-titik strategis dan memiliki kebutuhan masyarakat tinggi. Penambahan atau penyesuaian kuota perlu dipertimbangkan berdasarkan kebutuhan riil, pola konsumsi, serta data penyaluran masing-masing SPBU.
Menurutnya, evaluasi tersebut perlu dilakukan bersama BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga agar kebijakan alokasi benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, pola pengiriman dan jalur suplai juga perlu dievaluasi untuk mengantisipasi keterlambatan yang berpotensi menimbulkan kekosongan berulang.
“Kalau kebutuhan di suatu wilayah memang meningkat, maka alokasi dan pola distribusinya harus dievaluasi berdasarkan data. Kami meminta BPH Migas dan Pertamina Patra Niaga memastikan pasokan sesuai kebutuhan di lapangan, terutama untuk SPBU yang menjadi titik pelayanan utama masyarakat,” tambahnya.
Meitri berharap hasil sidak ini ditindaklanjuti dengan langkah konkret, mulai dari percepatan pengiriman, pemantauan stok secara berkala, hingga evaluasi kebutuhan dan alokasi BBM di Mojokerto. Dengan demikian, persoalan distribusi tidak hanya diselesaikan setelah antrean terjadi, tetapi juga dapat dicegah agar tidak berulang.
Meitri menegaskan bahwa kelancaran distribusi BBM merupakan bagian penting dari pelayanan kepada masyarakat. Kepastian pasokan dibutuhkan untuk menjaga mobilitas warga, aktivitas usaha, serta kelancaran transportasi dan distribusi barang di Mojokerto.
