Komisi XII DPR RI menyoroti lambannya penanganan Pemerintah Kabupaten Sarolangun, Jambi, terhadap aduan warga yang terdampak operasional pabrik PT SMM. Meski keluhan masyarakat telah disampaikan lebih dari tiga bulan lalu, hingga kini persoalan tersebut dinilai belum menunjukkan penyelesaian yang jelas, sementara warga mengaku masih merasakan dampak lingkungan sejak pabrik kembali beroperasi.
Anggota Komisi XII DPR RI Cek Endra mengungkapkan, pihaknya sebelumnya telah berkomunikasi dengan Bupati Sarolangun dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup setempat untuk menindaklanjuti keluhan masyarakat. Saat itu, pemerintah daerah meminta waktu guna menyelesaikan persoalan tersebut.
“Ternyata berjalannya waktu sudah sampai tiga bulan lebih sampai hari ini tidak ada penyelesaian,” ujar Cek Endra dalam agenda audiensi bersama warga Sarolangun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (20/7/2026).
Pasalnya, persoalan tersebut tidak lagi cukup ditangani di tingkat pemerintah kabupaten. Terlebih, izin lingkungan pabrik diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Sarolangun, namun hingga kini belum ada kepastian mengenai tindak lanjut atas berbagai keluhan masyarakat.
“Kalau selesai ke Bupati, Pak Bupati sudah dua-tiga bulan yang lalu dia akan menyelesaikan semua. Ternyata kan tidak selesai dan sampai hari ini masyarakat masih ke Jakarta untuk minta keadilan,” tambahnya.
Dalam audiensi tersebut, warga juga memaparkan kronologi serta berbagai informasi yang mereka miliki terkait proses beroperasinya kembali pabrik PT SMM. Informasi tersebut telah disampaikan kepada Komisi XII DPR RI sebagai bagian dari aspirasi masyarakat dan akan menjadi bahan pendalaman lebih lanjut.
Menutup pernyataan, pihaknya menyatakan akan menindaklanjuti seluruh masukan tersebut setelah melakukan peninjauan lapangan yang dijadwalkan berlangsung pekan depan. Hasil kunjungan itu akan menjadi dasar dalam menentukan langkah selanjutnya, baik melalui rapat dengar pendapat maupun mekanisme pengawasan lainnya sesuai kewenangan DPR.
Sementara itu, warga terdampak PT SMM berharap penyelesaian persoalan tidak hanya berhenti pada proses administratif, tetapi juga memberikan solusi konkret terhadap dampak lingkungan yang mereka rasakan. Mereka mengaku masih menghadapi gangguan berupa kebisingan, bau, serta kekhawatiran terhadap kualitas udara dan air di sekitar kawasan permukiman.
