Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Chusnunia Chalim menilai Desa Wisata Penglipuran yang berada di Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, layak menjadi model pengembangan desa wisata berbasis masyarakat di Indonesia.
Hal itu disampaikannya saat memimpin Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VII DPR RI ke Kabupaten Bangli, Provinsi Bali, Kamis (09/07/2026), dalam rangka melihat implementasi kebijakan pengembangan desa wisata pasca disahkannya Undang-Undang Kepariwisataan.
“Kami datang dalam konteks fungsi pengawasan untuk melihat bagaimana implementasi kebijakan di lapangan, termasuk kebijakan-kebijakan yang dapat mendukung kemajuan desa wisata,” ujar Legislator Dapil Lampung II itu.
Menurutnya, Desa Penglipuran tidak hanya unggul sebagai destinasi wisata tetapi juga berhasil memadukan pelestarian budaya, pengelolaan lingkungan, pemberdayaa masyarakat, serta pengembangan UMKM dalam satu ekosistem yang saling mendukung.
“Penglipuran sangat terlihat dibangun secara bottom-up. Pengelolaannya hampir seratus persen dilakukan oleh masyarakat. Ini yang sangat istimewa dan patut menjadi contoh bagi desa wisata lain di Indonesia,” kata Chusnunia.
Ia mengingatkan agar pertumbuhan sektor pariwisata tidak berujung pada menggeser masyarakat lokal dari ruang hidupnya. Menurutnya, pembangunan pariwisata harus tetap menjaga keseimbangan antara investasi, pelestarian budaya, dan kesejahteraan masyarakat setempat.
“Kita tidak ingin ketika pariwisata berkembang, masyarakat asli justru tersingkir. Jangan sampai tanah dijual, kemudian seluruh investasi dikuasai pihak luar sehingga masyarakat hanya menjadi penonton. Kemajuan pariwisata harus berjalan seimbang dan manfaatnya tetap dinikmati oleh masyarakat lokal,” tegasnya.
Politisi Fraksi PKB ini berharap hasil kunjungan tersebut dapat menjadi bahan bagi Komisi VII DPR RI untuk mendorong pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dalam memperkuat dukungan terhadap pengembangan desa wisata di berbagai daerah.
