Anggota Komisi XI DPR RI Marwan Cik Asan meminta pemerintah mempercepat peningkatan kualitas jalan daerah agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat. Menurutnya, kemantapan jalan menjadi kunci memperlancar konektivitas, menekan biaya logistik, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi hingga ke daerah.
Ia secara khusus menyoroti pelaksanaan Inpres Nomor 11 Tahun 2025 tentang percepatan peningkatan konektivitas jalan daerah untuk mendukung swasembada pangan dan energi. Marwan menilai Inpres Jalan Daerah (IJD) menjadi harapan besar bagi masyarakat, terutama di tengah keterbatasan anggaran pemerintah daerah untuk membangun infrastruktur.
“IJD ini menjadi satu-satunya harapan bagi masyarakat, bagi daerah untuk memperoleh kemantapan jalan sehingga konektivitas kita lancar, distribusi kita lancar, anak-anak sekolah lancar, hasil produksi lancar, ekonomi bergerak, pada akhirnya juga pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat yang ujungnya ada kesejahteraan,” ujarnya usai Rapat Kerja Komisi XI DPR RI dengan Menteri PPN/Kepala Bappenas yang membahas evaluasi pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Semester I Tahun 2026 di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7/2026).
Namun, ia menilai capaian program tersebut masih jauh dari harapan. Berdasarkan paparan Bappenas, peningkatan kemantapan jalan daerah baru mencapai 0,40 persen, sehingga belum mampu menjawab persoalan infrastruktur di berbagai wilayah.
“Saya lihat di outcome-nya ini cuma 0,40 persen. Jadi kalau saya mengatakan 0,40 persen seolah-olah negara ini membiarkan 60 persen jalan ini rusak. Berarti jalan-jalan yang saat ini rusak di daerah itu memang sengaja kita buat. Kan tidak begitu semestinya,” tegas Politisi Fraksi Partai Demokrat itu.
Oleh karena itu, Marwan mengusulkan target kemantapan jalan daerah ditingkatkan menjadi minimal 75 persen guna memperkuat konektivitas, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kemantapan jalan daerah ini kita harus buat minimal 75 persen, mantap. Nasional sudah 90 ya Pak ya, daerah itu 75 persen saja Pak. Kalau memang niat kita untuk mempermudah konektivitas, menggerakkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat, pada akhirnya ada kesejahteraan,” tutur Marwan.
Selain infrastruktur, Marwan juga menyoroti pelaksanaan Inpres Nomor 8 Tahun 2025 tentang percepatan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Menurutnya, pertumbuhan ekonomi harus mampu menghadirkan kesejahteraan yang nyata bagi masyarakat.
“Kok negara ini ekonominya tumbuh, kemiskinannya tidak turun signifikan, kok tidak bisa menghapuskan kemiskinan ekstrem, kenapa kelas menengah kita menjadi semakin berkurang,” katanya.
Marwan menegaskan pembangunan tidak cukup hanya berhasil dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan, tetapi harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
“Bagus di perencanaan, bagus di pelaksanaan, tapi kalau oleh rakyat rasanya belum sampai, Bapak akan terus-menerus mendapatkan komplain,” pungkasnya.
