Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Nihayatul Wafiroh menyoroti belum beroperasinya sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) di Provinsi Kepulauan Riau. Menurutnya, Badan Gizi Nasional (BGN) perlu segera menyusun standar operasional prosedur (SOP) serta memperjelas payung hukum operasional SPPG agar fasilitas yang telah siap dapat segera mendukung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
“Pengelolaan dan reformasi di BGN memang harus dilakukan. Namun jangan sampai program ini menghambat hak anak-anak kita untuk mendapatkan Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Politisi PKB ini saat ditemui di SPPG Tanjung Hutan, Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, Rabu (8/7/2026).
Ia menjelaskan, wilayah 3T memiliki karakteristik yang berbeda dengan daerah lainnya sehingga membutuhkan aturan teknis yang lebih spesifik. Kejelasan SOP dan payung hukum dinilai penting agar operasional SPPG tidak lagi mengalami hambatan administratif dan dapat segera melayani masyarakat.
“Kita berharap untuk dapur di wilayah 3T ini segera ada SOP yang jelas, payung hukumnya juga jelas, sehingga tidak ada kendala lagi untuk segera beroperasi. Dengan begitu anak-anak kita bisa segera mendapatkan makan bergizi gratis,” tegas Politisi Fraksi PKB ini.
Nihayatul juga berharap restrukturisasi di BGN dapat mempercepat penyusunan SOP, baik untuk SPPG secara umum maupun khusus bagi wilayah 3T. Menurutnya, percepatan tersebut penting mengingat masih banyak SPPG di wilayah 3T yang telah siap beroperasi tetapi belum dapat memberikan layanan kepada masyarakat.
Karena itu, Komisi IX akan berkoordinasi dengan BGN untuk mendorong langkah-langkah strategis. Hal ini dilakukan agar operasional SPPG di wilayah 3T segera terealisasi sehingga manfaat Program Makan Bergizi Gratis dapat segera dirasakan oleh anak-anak di daerah tersebut.
