Anggota DPR RI Willy Aditya mengusulkan dibuatnya pojok baca di beberapa lokasi ‘transit’ di DPR. Dengan begitu, harapnya, karyawan hingga pekerja di DPR seperti office boy (OB), cleaning service (CS), sopir dan Pamdal (petugas keamanan dalam) DPR mempunyai akses untuk membaca.
“Niat baik membangun literasi bisa dimulai dari hal-hal yang ada di sekitar kita, untuk orang-orang di lingkungan kita sendiri,” kata Willy dalam keterangan tertulis kepada koranmerdeka.co, di Jakarta, Jumat (26/6/2026).
Hal tersebut juga sempat disampaikan Willy saat mengisi talk show Festival Literasi yang diselenggarakan DPR. Talkshow bertajuk ‘Literasi Budaya untuk Demokrasi: Merawat Kearifan, Menguatkan Kebangsaan’ tersebut diselenggarakan di Perpustakaan DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (25/6/2026) kemarin.
Selain Willy, talk show juga diisi oleh pegiat literasi yang telah lama berkecimpung di dunia buku dan bacaan, Wien Muldian dan Dosen Komunikasi Universitas Bina Nusantara sekaligus peneliti doktoral di bidang komunikasi, Andari Karina Anom. Talk show itu menghadirkan tiga suara dari tiga dunia yang berbeda yaitu politik, gerakan literasi, dan akademia.
Menurut Willy, talk show pada Festival Literasi DPR tidak berbicara tentang angka-angka kebijakan, bukan pula tentang perdebatan politik. Melainkan tentang sesuatu yang lebih mendasar yakni bagaimana sebuah bangsa membaca dirinya sendiri.
Di antara banyak hal yang dibicarakan, ada satu momen yang paling membekas dalam kesempatan tersebut. Selaku politisi, Willy tidak berbicara tentang kebijakan atau undang-undang terkait literasi.
Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komisi XIII DPR RI ini justru berbicara tentang OB, CS, Pamdal, karyawan Setjen DPR, hingga sopir-sopir para anggota DPR yang setiap hari lalu-lalang di koridor dan basement tempat mobil terparkir.
Perhatian Willy tertuju pada sesuatu yang selama ini luput dari perhatian banyak pihak, yakni soal akses dan ruang mereka akan literasi.
“Saya membayangkan ruang-ruang yang selama ini hanya menjadi tempat transit, bisa menjelma menjadi jendela pengetahuan yang accessible, yang terbuka bagi siapa saja, tanpa memandang seragam yang mereka kenakan,” tuturnya.
Willy mengatakan, kelompok masyarakat seperti OB, CS, hingga Pamdal selama ini kurang memiliki akses terhadap buku-buku bacaan padahal membaca menjadi salah satu bagian dari literasi yang penting untuk masyarakat.
“Dengan pojok bacaan di basement, di area parkir, di tempat istirahat para karyawan, kita berharap gerakan literasi Indonesia semakin besar manfaatnya. Mungkin juga bisa dilakukan di kementerian/lembaga lain,” ungkap Pegiat Literasi di DPR RI ini.
Anggota Fraksi NasDem itu mengingatkan, literasi bukan hanya sekadar kemampuan membaca dan menulis namun fondasi utama pendidikan yang mencakup keterampilan mengakses, memahami, serta menggunakan informasi secara kritis. Oleh karenanya, Willy menyebut semua masyarakat dari berbagai kalangan berhak memperoleh akses literasi termasuk OB, sopir hingga petugas keamanan.
“Memang para pemimpin sidang di DPR ini bisa lancar berkat siapa jika bukan karena pengamanan para Pamdal? Memang kerja para TA (tenaga ahli) bisa selancar apa jika beberapa kebutuhannya tidak ditopang oleh para OB?” tuturnya retorik.
Willy menyebut, literasi bukan sekadar mengetahui dan bukan hanya milik mereka yang duduk di bangku seminar atau sekolah.
“Literasi adalah milik semua pihak dan kalangan. Milik mereka yang membaca koran di kantin, yang berdiskusi tentang apa yang baru saja dibacanya, hingga para sopir yang menulis catatan kecil di sela jam istirahat saat menunggu atasannya bersidang di gedung DPR,” papar Willy.
Willy pun menegaskan, setiap warga Indonesia berhak mendapatkan akses pendidikan yang merupakan hak dasar seluruh rakyat Indonesia.
“Literasi merupakan bagian dari pendidikan. Artinya saat akses literasi terpenuhi, hak dasar warga untuk mendapat pendidikan juga terpenuhi,” sebut Legislator dari Dapil Jawa Timur XI itu.
“Tentunya hal ini sejalan dengan amanat konstitusi ‘mencerdaskan kehidupan bangsa’ yang merupakan salah satu tujuan luhur negara Indonesia,” tambah Willy.
Pimpinan Komisi Hak Asasi Manusia (HAM) tersebut pun menekankan pentingnya gerakan literasi menyusul fenomena krisis literasi yang terjadi di Indonesia. Menurut Willy, krisis literasi di Indonesia adalah tantangan multidimensional yang ditandai dengan rendahnya skor PISA (Programme for International Student Assessment) dan minat baca masyarakat.
“Indonesia masih memiliki tantangan dalam hal literasi. Kita lihat bagaimana di berbagai daerah ditemukan anak-anak sekolah tingkat lanjut yang belum bisa membaca. Angka buta huruf nasional juga tren penurunannya tak banyak,” ucapnya.
“Maka berbagai pendekatan untuk meningkatkan minat baca masyarakat perlu semakin diperbanyak, termasuk memperluas akses membaca untuk masyarakat dari semua kalangan,” tambah Willy.
Wakil rakyat dari Dapil Madura ini pun tak berhenti di tataran gagasan dan wacana. Dalam Festival Literasi DPR, ia langsung membagikan buku diari (buku harian) kepada para petugas kebersihan, petugas keamanan, dan karyawan DPR RI yang hadir.
Dengan buku diari, Willy berharap kegiatan menulis yang juga menjadi bagian dari literasi dapat semakin berkembang di lingkungan DPR.
“Bukan buku tebal berisi teori. Hanya sebuah buku catatan kecil dengan harapan besar bahwa menulis, seperti membaca, bisa menjadi kebiasaan yang tumbuh dari keseharian. Mana tahu, lahir seorang sastrawan, pujangga, dan cerpenis baru dari DPR ini,” ucapnya.
“Karena literasi bukan sekadar membaca. Literasi adalah pengetahuan yang memadai tentang sesuatu hal. Karena itulah dibutuhkan juga menulis agar tumbuh dialektika di dalam pikiran kita. Itulah sejatinya literasi,” tutup Willy.
