Anggota Komisi XI DPR RI Andi Yuliani Paris meminta PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap proyek pembangunan rumah subsidi. Ia menekankan bahwa pembangunan hunian untuk masyarakat tidak boleh sekadar mendirikan bangunan fisik, melainkan harus memikirkan perencanaan fasilitas dasar yang terintegrasi.
“Rata-rata karena harga tanah yang cari harga tanah yang murah, perumahannya agak jauh, ya, agak jauh, sehingga tentu harus ada perencanaan yang terintegrasi untuk SMF,” ujar Andi Yuliani saat diwawancarai oleh koranmerdeka.co di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/06/2026).
Ia menjelaskan, evaluasi ini merujuk langsung pada temuan riil dewan saat meninjau perumahan yang dibangun oleh SMF di Kabupaten Bantul, DI Yogyakarta. Di lokasi tersebut, para penghuni kesulitan mengakses sarana transportasi umum untuk mendukung aktivitas harian mereka.
“Karena yang kita lihat kemarin di Jogja, bahwa penghuni perumahan yang dibangun oleh SMF di Jogja, di Kabupaten Bantul itu belum ada transportasi sehingga memang masyarakat yang membeli rumah di situ ya menggunakan transportasi pribadi dengan motor,” ujarnya.
Selain masalah akses jalur transportasi, Politisi Fraksi Partai Amanat Nasional tersebut juga memberikan catatan tegas mengenai kewajiban penyediaan utilitas pemukiman dan fasilitas umum yang mendasar. Ketersediaan air bersih, pemenuhan ruang sosial, tempat ibadah, serta akses sekolah dinilai harus menjadi satu kesatuan perencanaan.
“Saya berikan catatan kemarin waktu kunjungan, selain membangun rumah juga harus mulai mempersiapkan fasilitas sarana umum, seperti mushola ya, sekolah, daerah hijau ya, kemudian juga apa namanya, kepastian untuk mendapatkan air bersih. Jadi tidak sekadar hanya membangun rumah tapi semua fasilitas yang di, fasilitas dasar sebenarnya, air minum, itu harus dipikirkan dalam pembangunan perumahan, ya,” ungkap Andi Yuliani.
Catatan kritis tersebut nantinya juga akan menjadi panduan bagi Andi Yuliani dalam mengevaluasi proyek-proyek SMF di daerah pemilihannya sendiri guna memastikan program jaring pengaman perumahan ini benar-benar dinikmati oleh pekerja informal dan masyarakat berpenghasilan rendah.
“Jangan sampai hanya sekadar membangun rumah tapi kita tidak saring siapa sebenarnya buyer-nya, pembelinya. Kalau pembelinya bukan masyarakat golongan menengah yang golongan bawah ya, artinya tidak tercapai. Padahal kita harapkan dengan program 3 juta rumah ini, semua masyarakat Indonesia yang tidak bisa membeli rumah tapi bisa membeli rumah dengan subsidi, itu bisa dilakukan dengan subsidi,” pungkasnya.
