Lonjakan jumlah jemaah haji Indonesia pada musim haji 2026 mulai memunculkan persoalan serius di sektor transportasi. Penumpukan ribuan jemaah di sejumlah terminal di Makkah menjadi sinyal bahwa sistem mobilitas jemaah belum sepenuhnya siap menghadapi tingginya arus pergerakan antar lokasi ibadah.
Anggota Tim Pengawas (Timwas) Haji DPR RI tahun 2026, Selly Andriany Gantina, menilai persoalan paling mendesak terjadi di Terminal Al-Hidayah yang disebut sebagai terminal bayangan. Terminal tersebut sempat ditutup selama dua hari sehingga memicu antrean panjang jemaah.
Menurut Selly, pengoperasian Terminal Al-Hidayah masih bergantung pada koordinasi antara Kementerian Haji Arab Saudi dan pihak terkait. Akibatnya, saat terminal belum dibuka, ribuan jemaah sudah lebih dahulu menumpuk di lokasi.
“Setiap kali ingin mengaktifkan Terminal Al-Hidayah, mereka harus berkoordinasi dengan pemerintah Saudi. Jemaah sudah menumpuk, baru siang harinya terminal itu operasional,” ujarnya kepada koranmerdeka.co usai Rakor Timwas Haji DPR RI bersama Kepala Daker Madinah di Kantor Daker Madinah, Arab Saudi, Senin (18/05/2026).
Kondisi tersebut menyebabkan banyak jemaah tertahan berjam-jam di tengah cuaca panas dan padatnya mobilitas jemaah haji. Sedikitnya 21 ribu jemaah disebut harus menggunakan terminal tersebut.
Tak hanya di Al-Hidayah, kepadatan juga terjadi di Terminal Syib Amir yang merupakan terminal resmi operasional jemaah haji Indonesia. Gelombang kedatangan dan perpindahan jemaah yang berlangsung bersamaan membuat situasi di terminal semakin semrawut.
Selly menilai persoalan ini tidak bisa dianggap sebagai kendala teknis biasa. Menurutnya, kepadatan di terminal berpotensi mengganggu ritme ibadah jemaah, terutama menjelang fase puncak haji yang membutuhkan mobilitas besar menuju Armuzna.
“Penumpukannya sampai orang berdesak-desakan karena gelombang satu dan gelombang dua,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Timwas Haji DPR RI pun meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap pola distribusi transportasi jemaah, termasuk kesiapan terminal cadangan dan sistem koordinasi lintas otoritas.
Timwas Haji DPR menilai penguatan komunikasi antara penyelenggara haji Indonesia dan pemerintah Arab Saudi menjadi kunci agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim haji, terutama ketika jumlah jemaah meningkat signifikan.
