Anggota Komisi IV DPR RI Rokhmin Dahuri, menyoroti ketimpangan kepemilikan lahan yang masih dialami petani di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. Menurutnya, kondisi tersebut menjadi salah satu penyebab utama petani sulit meningkatkan kesejahteraan dan keluar dari kemiskinan.
“Tahu enggak petani Indramayu lahan garapannya berapa rata-rata? Hanya 0,4 hektar. Padahal skala ekonomi kalau petani itu mau sejahtera minimal 2,5 hektar,” ujar Rokhmin Dahuri dalam keterangan tertulis yang dikutip koranmerdeka.co,di Jakarta, Jumat (15/5/2026).
Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan itu menilai persoalan agraria bukan hanya terjadi di Indramayu, melainkan menjadi masalah nasional yang berkaitan dengan ketimpangan penguasaan aset produksi di Indonesia.
“Ada 0,2 persen pengusaha besar yang punya lahan sekitar 70 persen dari total lahan di Indonesia,” ucap Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini.
Rokhmin menegaskan reforma agraria harus dijalankan lebih serius agar petani dan nelayan memiliki akses ekonomi yang lebih adil. Menurutnya, tanpa pembenahan distribusi lahan, kesejahteraan masyarakat kecil akan sulit tercapai.
“Pemerintah yang berhasil itu pemerintah yang mampu menyejahterakan rakyat,” tegasnya.
Selain menyoroti persoalan kepemilikan lahan, Rokhmin juga memberi perhatian terhadap kondisi ekonomi di jalur Pantura Jawa Barat. Ia menilai aktivitas industri dan perdagangan di sejumlah wilayah mulai mengalami perlambatan sehingga berdampak pada meningkatnya pengangguran dan melemahnya daya beli masyarakat.
Karena itu, ia meminta pemerintah tidak hanya berfokus pada angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan dampaknya benar-benar dirasakan masyarakat kecil, khususnya petani dan nelayan.
