Anggota Komisi XII DPR RI Junaidi Auly meminta penyusunan roadmap pengembangan gas bumi di Bali dilakukan secara lebih terukur dan jelas guna mendukung pelayanan energi yang efektif dan efisien. Hal ini menjadi sorotannya lantaran pola distribusi gas ke Bali saat ini masih mengandalkan skema beyond pipeline, yakni melalui truk dan kapal.
Menurutnya, skema tersebut kerap menghadapi berbagai kendala teknis di lapangan. “Selama ini pengiriman gas ke Bali masih beyond pipeline, sehingga kerap menghadapi hambatan dalam distribusi,” ujar Junaidi kepada koranmerdeka.co dalam agenda Kunjungan Kerja Reses Komisi XII DPR RI ke Denpasar, Bali, Sabtu (25/4/2026).
Ia menilai, kondisi tersebut membutuhkan perencanaan yang lebih matang melalui roadmap yang terukur, baik dari sisi waktu maupun volume pasokan. Baginya, upaya ini akan mengoptimalkan pelayanan energi di Bali.
“Kami minta roadmap yang lebih jelas dari tahun ke tahun, termasuk volume pasokan, agar pelayanan gas bisa lebih efektif dan efisien,” katanya.
Lebih lanjut, Junaidi menekankan pentingnya perluasan layanan gas hingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat, tidak hanya sektor tertentu. Menurutnya, Bali dengan potensi pariwisata yang besar seharusnya mampu mendorong pengembangan layanan energi yang lebih merata.
“Kami ingin pelayanan gas ini bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat,” tuturnya.
Ia juga menyoroti tantangan pengembangan jaringan gas (jargas) di Bali yang dipengaruhi kondisi geografis. Distribusi lintas wilayah, terutama melalui jalur laut, dinilai berdampak pada biaya pengembangan infrastruktur. “Kondisi geografis membuat pengembangan jargas menjadi lebih mahal, sehingga perlu solusi yang tepat,” ungkapnya.
Meski demikian, dirinya menilai pasokan gas dalam bentuk Compressed Natural Gas (CNG) dan Liquefied Natural Gas (LNG) tetap perlu dioptimalkan dengan dukungan infrastruktur yang lebih baik agar harga dapat lebih terkendali. “Pasokan CNG dan LNG harus tersedia dengan baik dan didukung infrastruktur yang memadai,” jelasnya.
Terkait pemanfaatan gas untuk pembangkit listrik, ia menilai secara teknis hal tersebut memungkinkan, namun perlu mempertimbangkan aspek efisiensi dibandingkan sumber energi lain. Sebab, ungkapnya, faktor biaya produksi dan ketergantungan terhadap impor gas masih menjadi tantangan.
“Secara teknis bisa, tetapi perlu dilihat dari sisi efisiensi dan biaya produksi,” katanya.
Terakhir, ia menambahkan, pengembangan energi di Bali perlu dilakukan secara realistis dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk keekonomian dan ketersediaan pasokan. “Yang terpenting adalah bagaimana energi di Bali tetap andal dan terjangkau,” pungkasnya.
