Anggota Komisi IV DPR RI, Ajbar mengikuti Kunjungan Kerja Reses Tim Komisi IV DPR RI ke Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (23/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, ia berkesempatan meninjau dua titik krusial, yakni Gudang Bulog Panaikang dan Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Wilayah Kerja Bandara Sultan Hasanuddin Makassar.
Kunjungan kerja tersebut bertujuan untuk memastikan ketahanan pangan nasional terjaga serta memperkuat pengawasan komoditas di pintu masuk internasional.
Di Gudang Bulog Panaikang, Ajbar menegaskan bahwa fokus utama Komisi IV adalah mengawal penugasan pemerintah terkait penyerapan beras sebesar 4 juta ton untuk tahun 2026. Berdasarkan pantauan di lapangan, gudang-gudang di Sulawesi Selatan terpantau penuh, menandakan proses pengadaan berjalan maksimal.
“Kita ingin memastikan penugasan penyerapan 4 juta ton tahun 2026 benar-benar berjalan baik. Hingga April ini, stok kita sudah mencapai 5,1 juta ton, di mana sekitar 2 juta ton sudah terserap untuk target tahun ini,” ujar Ajbar.
Selain kuantitas, Ajbar juga menyoroti pentingnya menjaga kualitas beras, di antaranya dengan memperhatikan sirkulasi stok. Menurutnya, beras cadangan dari tahun 2025 harus dikelola dengan skema sirkulasi yang baik agar kualitasnya tidak menurun selama penyimpanan.
“Komisi IV mengawal anggaran sebesar Rp5 triliun untuk percepatan pembangunan gudang Bulog di sentra produksi gabah. Tujuannya agar pemerintah tidak terus-menerus bergantung pada sewa gudang pihak ketiga,” ungkapnya.
Terkait kondisi pasar, Ajbar menyampaikan bahwa Harga Eceran Tertinggi (HET) di lapangan saat ini masih terpantau stabil. Ia berharap program Bantuan Pangan dan penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) terus berjalan konsisten sebagai instrumen penjaga stabilitas harga di tingkat konsumen.
Beralih ke Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Bandara Sultan Hasanuddin, Ajbar memberikan apresiasi atas kinerja petugas sebagai garda terdepan. Namun, ia memberikan catatan kritis mengenai fasilitas yang tersedia.
“Kita mendapati alat-alat laboratorium mereka masih tergolong ‘jadul’ (ketinggalan zaman). Padahal, mereka adalah ujung tombak di bandara dan pelabuhan internasional untuk menangkal potensi penyakit dari komoditas impor,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut atas permasalahan tersebut, Komisi IV berkomitmen untuk mendukung penguatan Badan Karantina melalu dorongan anggaran, yakni dengan meminta Badan Karantina menyusun desain anggaran yang komprehensif.
Dukungan nyata lainnya yaitu mendorong Menteri Keuangan untuk menyiapkan anggaran pengadaan laboratorium modern di seluruh titik karantina strategis di Indonesia. “Langkah ini penting agar kinerja Badan Karantina bisa lebih maksimal, efisien, dan efektif dalam menjaga wilayah NKRI dari ancaman penyakit hewan maupun tumbuhan,” tutup Politisi Fraksi PAN ini.
