Isu ketenagakerjaan dan jaminan sosial menjadi fokus pembahasan dalam pertemuan antara Komisi IX DPR RI dengan pemerintah daerah serta mitra kerja di Kantor Gubernur Kepulauan Riau, Tanjungpinang, Rabu (22/04/2026). Pertemuan ini menyoroti berbagai tantangan yang dihadapi daerah, terutama dampak tingginya arus migrasi terhadap kondisi ketenagakerjaan.
“Di Kepulauan Riau ini banyak orang datang untuk mencari kerja dan akhirnya menetap. Bahkan banyak yang kemudian mengganti identitas kependudukan menjadi KTP setempat. Ini yang harus kita perhatikan karena bisa berdampak pada meningkatnya jumlah pengangguran jika tidak diantisipasi,” ujar Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini.
Kepulauan Riau (Kepri) diketahui menjadi salah satu destinasi utama migrasi di Indonesia. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama, mengingat wilayah ini merupakan kawasan industri dan perdagangan bebas (Free Trade Zone/FTZ) yang menawarkan peluang kerja besar bagi pendatang, terutama dari Pulau Sumatera dan Jawa.
Selain itu, letak geografis Kepri yang strategis dan dekat dengan perbatasan luar negeri turut memperkuat daya tarik tersebut. Tidak sedikit pendatang yang belum memiliki KTP setempat, namun sudah tercatat sebagai tenaga kerja.
Yahya menyoroti fenomena tingginya migrasi yang berdampak pada kondisi ketenagakerjaan di daerah tersebut. Menurutnya, meskipun pertumbuhan ekonomi Kepri tergolong tinggi, angka pengangguran masih relatif besar akibat arus masuk penduduk setiap tahun.
“Di sini salah satu temuan yang paling bagus adalah di Kepri ini tingkat pertumbuhan ekonominya sangat tinggi, tetapi tingkat penganggurannya masih tinggi, karena banyaknya imigrasi setiap tahun ke Kepri,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar ini.
Ia menjelaskan bahwa tingkat pengangguran sebenarnya dapat lebih rendah apabila tidak terjadi arus migrasi yang signifikan dari daerah lain.
“Artinya warga Kepri sebenarnya kalau tidak ada imigrasi penduduk dari daerah-daerah lain, penganggurannya sangat kecil. Tetapi karena ada imigrasi penduduk dari daerah-daerah lain yang setiap tahun datang ke Kepri, maka angka penganggurannya masih tinggi,” lanjutnya.
Selain itu, Yahya juga mengapresiasi perhatian Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau terhadap pekerja rentan melalui program jaminan sosial ketenagakerjaan. Ia menyebut, sekitar 40 ribu pekerja rentan, khususnya nelayan dan petani, telah mendapatkan perlindungan melalui program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).
“Ini menarik karena tidak semua pemerintah daerah bisa memberikan pelayanan yang sebegitu besar dan perhatian yang besar kepada petani dan nelayan. Dan sekarang sedang akan dilaksanakan untuk pekerjaan lain dan pekerja rentan lainnya,” jelasnya.
Pertemuan ini menjadi bagian dari upaya Komisi IX DPR RI dalam mendorong peningkatan kualitas kebijakan ketenagakerjaan serta perlindungan sosial, khususnya di wilayah dengan tingkat migrasi tinggi seperti Kepulauan Riau.
