Tes Kemampuan Akademik (TKA) dinilai menjadi suatu hal yang penting sebagai instrumen untuk memetakan capaian pendidikan nasional secara lebih komprehensif.
Menurut Anggota Komisi X DPR RI Ledia Hanifa, TKA memiliki fungsi berbeda dengan asesmen nasional yang selama ini berfokus pada evaluasi penyelenggaraan pendidikan di tingkat sekolah.
“TKA itu tes kemampuan akademik (yang menjadi) bagian dari upaya kita untuk bisa membuat peta keseluruhannya berkaitan dengan kondisi pendidikan kita seperti apa. Kalau asesmen nasional, dia lebih melihat kepada penyelenggara pendidikannya sekolah, kalau TKA dia lebih kepada individunya,” jelasnya kepada koranmerdeka.co usai Kunjungan Kerja Spesifik Komisi X ke Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung, Kamis (16/4/2024).
Ia menambahkan, melalui TKA, pemerintah dapat mengetahui secara lebih spesifik posisi kemampuan peserta didik setelah menempuh jenjang pendidikan tertentu.
“Sejauh mana sih sebenarnya anak-anak di Indonesia setelah menempuh 6 tahun, 9 tahun, 12 tahun pendidikannya, dia posisinya sebenarnya sampai di mana,” lanjutnya.
Namun demikian, Ledia menekankan bahwa hasil pemetaan tersebut seharusnya dimanfaatkan sebagai dasar intervensi kebijakan pendidikan, bukan sekadar evaluasi rutin tahunan.
“Nah ini harus menjadi sebuah peta yang baik, terutama ketika kemudian akan melanjutkan pendidikan yang berikutnya. Kalaupun itu tidak dijadikan landasan untuk kependidikan berikutnya, sebenarnya tidak harus setiap tahun,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti adanya ketidaksinkronan antara pendidikan menengah dan pendidikan tinggi, khususnya terkait pemanfaatan TKA sebagai standar seleksi masuk perguruan tinggi.
“Ini menunjukkan betapa sesungguhnya belum nyambung antara pendidikan menengah kita dengan pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menganggap bahwa ini bisa dijadikan standar untuk penerimaan,” tegas Politisi Fraksi PKS ini.
Lebih lanjut, Ledia menggarisbawahi perlunya perhatian khusus terhadap penerapan TKA bagi siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), yang dinilai belum sepenuhnya relevan dengan kebutuhan pendidikan vokasi.
Ia mencontohkan, tidak semua siswa SMK membutuhkan penguasaan akademik yang sama, sehingga pendekatan penilaian perlu disesuaikan dengan kompetensi kejuruan masing-masing.
“Misalnya kalau dia tata boga, dia perlu pariwisata, toh dia tidak memerlukan matematika secara umum yang seperti dilakukan TKA-nya selama ini,” tambahnya.
Untuk itu, Ledia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan TKA, termasuk penyempurnaan standar dan indikator penilaian agar lebih relevan dan adil bagi seluruh peserta didik.
“Ini menjadi bagian yang masih harus dievaluasi, diperbaiki, supaya nanti benar-benar memberikan manfaat bagi anak-anak Indonesia dan benar-benar memberikan peta yang valid bagi peta pendidikan di Indonesia,” pungkasnya.
