Anggota Komisi II DPR RI, Azis Subekti, menyoroti sejumlah kejanggalan dalam pengelolaan anggaran dan capaian kinerja program pertanahan yang dipaparkan Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid dalam rapat bersama Komisi II DPR. Salah satunya terkait adanya ketidaksinkronan antara besaran anggaran dengan output yang dihasilkan.
“Dari paparan yang disampaikan, saya menemukan kejanggalan utama berupa disconnect antara anggaran dan output. Ini tercermin dari dominasi anggaran yang tidak sejalan dengan dampak yang dihasilkan,” ujar Azis dalam rapat Komisi II DPR RI bersama Menteri ATR/BPN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/3/2026).
Ia menjelaskan, dari total pagu efektif sebesar Rp 8,94 triliun, sebanyak Rp 6,9 triliun atau sekitar 77 persen dialokasikan untuk program dukungan manajemen. Sementara itu, program pelayanan pertanahan hanya mendapatkan Rp1,8 triliun dengan realisasi yang baru mencapai 9,91 persen.
Menurutnya, kondisi ini menunjukkan bahwa anggaran belum menyentuh langsung output utama seperti sertifikasi tanah, penyelesaian konflik, dan reforma agraria. Azis menilai persoalan tersebut merupakan masalah klasik birokrasi yang seharusnya dapat dideteksi oleh aparat pengawasan internal.
“Ini indikasi klasik yang seharusnya bisa ditemukan oleh aparat pengawasan internal atau APIP, dalam hal ini Inspektorat Jenderal. Masalah seperti ini juga terjadi di banyak kementerian dan lembaga,” tegasnya.
Ia juga mengkritik tingginya beban overhead birokrasi di tingkat pusat. Azis membandingkan dengan upaya pemerintah mendorong efisiensi anggaran daerah agar tidak melebihi 30 persen, sementara di tingkat pusat justru masih mencapai sekitar 70 persen.
“Overhead birokrasi tinggi, sementara fungsi inti justru underfunded. Ini yang menyebabkan ketimpangan antara target besar dengan serapan anggaran yang rendah,” tambahnya.
Lebih lanjut, Azis juga menyoroti rendahnya serapan anggaran pada awal tahun. Hingga Maret, serapan anggaran baru mencapai sekitar 20,10 persen. Bahkan, capaian program strategis seperti Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) baru 1,05 persen dan redistribusi tanah hanya 0,5 persen.
“Ini tidak bisa terus dijadikan alasan karena masih awal tahun. Justru ini menunjukkan adanya ketidaksiapan dalam menjalankan program strategis di Kementerian ATR/BPN,” katanya.
Selain itu, ia juga menyinggung rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang dinilai menjadi indikator lemahnya kinerja pelayanan. Dari target Rp3,5 triliun, realisasi saat ini baru sekitar Rp 0,62 triliun atau 17,28 persen.
“Rendahnya PNBP berarti pelayanan belum berjalan optimal. Padahal, pemasukan utama berasal dari layanan sertifikasi tanah. Ini berdampak langsung pada penerimaan negara,” jelas Azis.
Di sisi lain, Azis turut menyoroti kejanggalan dalam pelaksanaan program reforma agraria yang selama ini menjadi prioritas nasional. Ia menilai, meskipun narasi program tersebut kuat dan masuk dalam agenda prioritas Presiden, implementasinya di lapangan belum terlihat nyata.
“Kalau kita bicara reforma agraria, ini bukan hanya program kementerian, tapi juga program Asa cita Presiden. Namun faktanya, implementasinya belum terlihat jelas,” pungkasnya.
