Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetyani menilai tahun 2026 menjadi momentum paling tepat bagi Badan Gizi Nasional (BGN) untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, evaluasi ini diperlukan agar tujuan utama program benar-benar tercapai, yakni meningkatkan status gizi peserta didik serta kelompok penerima manfaat lainnya seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita.
Menurut Netty, selain pemenuhan gizi, MBG juga harus menjadi sarana edukasi kepada masyarakat mengenai pola makan bergizi seimbang yang terdiri dari karbohidrat, protein, dan sayur-mayur, sehingga pembiasaan makan sehat di sekolah dapat selaras dengan pola konsumsi di lingkungan keluarga.
“Peningkatkan status gizi tidak akan tercapai jika aspek teknis tidak dipenuhi oleh para penyelenggara program MBG ini khususnya SPPG, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi di seluruh Indonesia.” Tegas Netty saat diwawancarai koranmerdeka.co di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (13/1/2026).
Ia menekankan pentingnya kepatuhan seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) terhadap petunjuk teknis yang telah ditetapkan BGN, mulai dari kesiapan infrastruktur, rekrutmen sumber daya manusia, hingga tata kelola program. Pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) juga harus menjadi perhatian utama.
Politisi Fraksi PKS ini juga meminta BGN membuka kanal komunikasi publik yang lebih responsif. Menurutnya, setiap keluhan masyarakat, mulai dari kualitas rasa, bau makanan, hingga dugaan cemaran pangan, harus ditindaklanjuti dengan cepat dan transparan. Koordinasi dengan pemerintah daerah juga dinilai penting, terutama dalam penanganan kasus keracunan makanan, yang perlu didukung oleh standar operasional prosedur (SOP) yang jelas.
“Investigasi harus dilakukan apakah mulai dari bahan bakunya atau pengolahan. Termasuk, kita juga perlu memperhatikan masukan para ahli gizi kemudian mengingatkan berkali-kali agar menghindari ultra process food sehingga betul-betul tujuan pemenuhan gizi ini bisa dicapai.” ujar Legislator Dapil Jawa Barat VIII ini.
Netty memahami adanya tantangan berbeda di setiap wilayah, baik kawasan perkotaan, perdesaan, maupun daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Namun, ia mengapresiasi langkah BGN yang membentuk struktur koordinasi hingga tingkat daerah, dengan harapan, laporan dari lapangan dapat segera ditindaklanjuti secara cepat.
