Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Putih Sari, menegaskan pentingnya penguatan sumber daya manusia (SDM) di bidang kesehatan serta optimalisasi kebijakan daerah dalam mendorong peningkatan pelayanan kesehatan di Provinsi Papua. Hal ini ia sampaikan dalam kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Pemprov Papua yang membahas berbagai isu strategis, mulai dari sektor kesehatan, ketenagakerjaan, hingga perlindungan pekerja lintas batas.
Menurut Putih Sari, Komisi IX menerima banyak masukan terkait percepatan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan, terutama dokter spesialis, yang masih menjadi tantangan besar di berbagai kabupaten/kota di Papua. Ia menyoroti perlunya langkah afirmatif yang melibatkan pemerintah daerah untuk memotivasi putra-putri asli Papua lulusan kedokteran agar ikut serta dalam program pendidikan dokter spesialis.
“Motivasi dan edukasi perlu diperkuat agar dokter-dokter asli Papua mau mengabdikan diri terutama di wilayah yang masih kosong tenaga kesehatannya. Program pembinaan, pendampingan, dan pendayagunaan harus dipastikan berjalan efektif,” ujar Putih Sari saat memimpin kunjungan kerja reses Komisi IX DPR RI ke Jayapura, Provinsi Papua. Rabu (10/12/2025).
Selain persoalan SDM, ia juga menyoroti ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan, baik di rumah sakit maupun puskesmas, yang dinilai masih memerlukan peningkatan agar pelayanan kesehatan dapat berkembang secara merata di seluruh Papua.
Dalam rapat bersama pemerintah daerah, berbagai isu strategis turut disampaikan, termasuk terkait Badan Gizi Nasional (BGN), jaminan sosial ketenagakerjaan dan kesehatan, serta alokasi anggaran dari pusat ke daerah. Ia pun menilai, sejumlah persoalan memerlukan dorongan kebijakan serta sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah.
“Banyak masukan terkait pengelolaan alokasi keuangan pusat untuk Papua. Prinsipnya, daerah perlu diberikan keleluasaan agar dapat fokus pada sektor-sektor prioritas sesuai kebutuhan masyarakat,” jelas Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.
Komisi IX pun, tegasnya, akan menindaklanjuti berbagai temuan tersebut dalam rapat kerja dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Kesehatan, serta kementerian lain yang berhubungan dengan penguatan industri lokal dan kesejahteraan tenaga kerja.
Ia juga menyoroti kondisi pekerja asal Papua yang bekerja di wilayah perbatasan serta di Papua Nugini. Menurutnya, meski tata kelola ketenagakerjaan di luar negeri memiliki aturan berbeda, pekerja asal Indonesia tetap harus mendapatkan perlindungan maksimal.
“Kita memiliki undang-undang perlindungan pekerja migran. Pekerja dari Papua yang bekerja di negara tetangga juga harus memperoleh perlindungan yang sama. Tinggal bagaimana koordinasi dilakukan dengan kementerian terkait untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi,” tegasnya.
Sebagai penutup, ia menambahkan, banyak pekerja Papua yang bergerak di sektor perkebunan di Papua Nugini, sehingga penting memastikan akses perlindungan, informasi, dan layanan hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya.
