Anggota Komisi IV DPR Firman Soebagyo, mendorong pemerintah untuk lebih agresif membangun diplomasi internasional dan melawan disinformasi global tentang sawit Indonesia. Ia menekankan pentingnya narasi berbasis data dan kepentingan nasional agar Indonesia tidak terus berada dalam posisi defensif.
“Kita tidak boleh terus minta dimengerti. Kita harus bicara tegas, berbasis data, dan membela kepentingan petani serta bangsa kita sendiri,” kata Firman dalam keterangan yang diterima koranmerdeka.co, Selasa (30/12/2025).
Firman mengatakan, industri kelapa sawit Indonesia kerap menjadi sasaran kampanye negatif yang tidak sepenuhnya berangkat dari kepedulian lingkungan, melainkan dibungkus oleh kepentingan ekonomi dan proteksionisme dagang negara-negara maju, khususnya Eropa.
Menurutnya, tudingan terhadap sawit sebagai penyebab utama deforestasi, kerusakan lingkungan, hingga pelanggaran hak asasi manusia seringkali disampaikan secara sepihak tanpa melihat konteks global dan fakta pembanding dengan komoditas lain.
“Kalau bicara lingkungan, harus adil. Jangan hanya sawit yang disorot, sementara kedelai, bunga matahari, atau rapeseed yang butuh lahan jauh lebih luas justru tidak pernah dipersoalkan,” ujar Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini.
Firman mengakui, isu keberlanjutan tetap menjadi perhatian penting. Namun, ia berharap Indonesia tidak tinggal diam. Berbagai kebijakan telah diterapkan, mulai dari sertifikasi ISPO, moratorium izin baru, hingga penguatan transparansi tata kelola perkebunan.
“Indonesia dan Malaysia sudah bergerak ke arah industri sawit berkelanjutan. Ini fakta yang sering diabaikan oleh NGO dan negara-negara pengkritik,” tutur legislator dapil Jawa Tengah III ini.
Ia juga menepis anggapan bahwa sawit selalu identik dengan kerusakan lingkungan. Menurut Firman, dengan pengelolaan yang tepat, perkebunan sawit justru memiliki kontribusi ekologis, termasuk dalam penyerapan karbon dan perbaikan tata guna lahan.
“Yang harus kita lawan bukan sawitnya, tapi praktik buruknya. Kalau dikelola dengan benar, sawit justru seharusnya bisa menjadi solusi, bukan masalah yang mesti kita khawatirkan,” tegas politisi yang juga anggota Baleg DPR ini.
