Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI, Amin AK, menegaskan bahwa kunjungan kerja BAKN ke Batam, Kepulauan Riau, dilakukan untuk menindaklanjuti hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada periode 2021–2024. Hal tersebut disampaikan Amin usai menggelar pertemuan dengan Direksi PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk di Batam, Senin (1/12/2025).
Amin mengungkapkan bahwa secara umum KUR bukan merupakan core business dari BNI. Namun, sebagai salah satu bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yang dipercaya pemerintah untuk menyalurkan KUR, BNI tetap mendapat alokasi cukup besar. Pada tahun 2024, BNI tercatat menerima alokasi KUR sebesar Rp10 triliun.
“Karena BNI adalah bank Himbara yang diberikan kepercayaan oleh pemerintah untuk menyalurkan KUR melalui berbagai program, maka kami berharap ini dikelola dengan sebaik-baiknya dan menjadi bagian dari bisnisnya BNI,” ujar politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.
Amin juga menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memperkuat perekonomian nasional. Saat ini, jumlah UMKM di Indonesia mencapai 65 juta unit, dengan kontribusi lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) serta penyerapan tenaga kerja hingga 97 persen.
“Bahkan saat krisis ekonomi global melanda, UMKM ini tetap bertahan. Karena itu pemerintah harus memiliki keberpihakan dan perhatian yang bagus kepada UMKM untuk pemberdayaan dan peningkatan kelasnya melalui dukungan KUR,” jelasnya.
Amin berharap BNI dapat semakin optimal menjalankan peran sebagai penyalur KUR, meskipun alokasinya merupakan yang terkecil dibandingkan bank Himbara lainnya. Menurutnya, sejumlah temuan BPK pada tahun-tahun sebelumnya terkait pengelolaan KUR di BNI muncul karena program tersebut bukan kompetensi inti bank tersebut.
Namun, ia meyakini bahwa pada 2025 telah terjadi peningkatan signifikan dalam tata kelola penyaluran KUR BNI. “Tahun ini seandainya nanti diperiksa oleh BPK dan hasil auditnya keluar pada 2026, maka saya kira 90 persen dari temuan itu sudah tidak ada karena semua yang menjadi rekomendasi BPK sudah ditindaklanjuti dengan sebaik-baiknya,” pungkas Legislator asal Dapil Jawa Timur IV itu.
